• News

  • Opini

Drama Episode Terakhir Sidang Gugatan Hasil Pilpres, Sama-Sama Yakin Menang

Sidang sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi
Foto: Antarafoto
Sidang sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Proses sidang gugatan sengketa Pilpres 2019 memasuki tahap-tahap akhir. Hingga hari Senin, (24/6/2019) kedua kubu Capres-Cawapres yang bertarung dalam Pilpres 2019 tak ada yang membuat narasi mengaku kalah. Sebaliknya, kedua kubu mengaku sama-sama yakin “menang”.

Di pihak tim kuasa hukum paslon 01 Jokowi-Ma’ruf, mereka yakin menang karena merasa sudah bisa menyangkal seluruh gugatan pemohon. Mereka menganggap dalil-dalil tim kuasa hukum paslon 02 Prabowo-Sandi telah dipatahkan seluruhnya.

"Kami sudah bisa menyangkal dan membantah dalil-dalil yang diajukan oleh pemohon, baik tertulis maupun keterangan saksi ahli yang mereka sampaikan dalam persidangan. Kami bantah dengan mengungkapkan bukti-bukti kami, keterangan saksi dan ahli kami," kata anggota kuasa hukum paslon 01, Ade Irfan Pulungan, hari Sabtu (22/6/2019).

Menurut Ade, tuduhan adanya kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) jelas tidak terbukti dalam seluruh proses persidangan. Hal ini disebabkan oleh lemahnya keterangan-keterangan para  saksi yang diajukan oleh pihak pemohon.

"Secara teori terbantahkan argumentasi penyataan mereka itu tentang suara-suara siluman yang mereka bilang. Secara regulasi juga tidak memiliki kekuatan hukum, itu jelas sudah terbantahkan dalam keterangan saksi ahli yang kami sampaikan kemarin malam," tegas Ade.

Dalam pengamatan Ade, pernyataan para saksi dari pihak pemohon justru cenderung tidak memiliki korelasi terhadap apa yang dituduhkan dan apa yang menjadi pokok gugatan. Dalil-dalil kecurangan menjadi tidak kuat.

Salah satu yang disinggung Ade adalah tentang keterangan saksi yang mengaku mendapat ancaman. Ketika majelis mencecar saksi tersebut, terbukti bahwa saksi cenderung hanya mendramatisir. Ancaman yang dialami jelas tak terbukti.

Uniknya, sementara pihak tim kuasa hukum paslon 01 merasa yakin akan memenangi sidang, di kubu tim kuasa hukum paslon 02 sebagai pihak pemohon, ternyata juga mengaku yakin akan memenangi sidang gugatan hasil Pilpres.

Hal ini bisa dilihat dari pernyataan Wakil Badan Pemenangan Nasional (BPN) paslon 02 Prabowo –Sandi Mardani Ali Sera. Ia memiliki keyakinan bahwa dalil mengenai kecurangan yang mereka ajukan akan diterima MK.

"Kami yakin, kenegarawanan para hakim MK," ujarnya seperti dikutip oleh sejumlah awak media, pada hari Senin (24/6/2019).

Sementara menurut ketua tim kuasa hukum paslon 02 Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto (BW), ia telah menunjukkan bukti bahwa Pilpres 2019 adalah pemilu terburuk yang pernah digelar di Indonesia sejak reformasi.

Hal itu dapat dilihat dari beberapa bukti antara lain terkait kasus jumlah anggota KPPS , Panwaslu, dan aparat keamanan yang meninggal dunia dan sakit usai menyelenggarakan Pemilu 2019 begitu tinggi.

 “Tidak ada Pemilu di dunia ini yang menimbulkan korban lebih dari 700 orang, tunjukkan kepada saya ada tidak Pemilu di dunia yang korbannya lebih dari 700, dan itu ada di Pemilu Indonesia 2019,” ungkap BW, Senin (24/6/2019).

Bukti kecurangan lainnya yang dipaparkan BW adalah adanya indikasi mobilisasi sumber daya negara untuk memenangkan salah satu paslon. Juga terkait adanya problem struktural dalam pelaksanaan hukum di tingkat bawah.

“Misal di Papua dan Kota Surabaya, Bawaslu mengatakan dilakukan pemungutan suara ulang (PSU) tapi hingga kini tak dilaksanakan, berarti ada problem struktural dalam pelaksanaan ‘low-enforcement’ di sini,” tegasnya.

Keyakinan akan memenangi sidang gugatan sengketa pemilu di pihak paslon 02 juga muncul dari Anggota Direktorat Advokasi dan Hukum BPN Prabowo-Sandi, Habiburokhman. Ia yakin bahwa tim kuasa hukum paslon 02 akan memenangi sidang gugatan hasil Pilpres di MK.

Menurut Habiburokhman, pelatihan training of trainer (ToT) TKN Jokowi-Ma’ruf telah memenuhi unsur kecurangan TSM.

"ToT itu kan sekaligus memenuhi 3 hal, terstruktur, kenapa terstruktur? Di sana ada gubernur, ada Pak Presiden. Sistematis, rapat itu kan dipersiapkan. Masif, yang diundang semua provinsi, begitu," kata Habiburokhman, Sabtu (22/6/2019).

Apapun keyakinan dari pihak kedua belah kubu, putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat (final and binding). Semua pihak harus menerima, menaati, dan melaksanakan putusan MK, apa pun amar putusannya.

Walaupun BW menyebut Pemilu 2019 merupakan pemilu yang terburuk, ini semua adalah proses pendewasaan bagi bangsa Indonesia. Proses tersebut sangat mahal harganya.

Maka, bila semua mampu menyikapi dengan hati lapang dada, konsisten menghormati demokrasi, hukum, serta aparatur hukum yang sah dan konstitusional, maka semestinya putusan MK diterima dan tidak perlu lagi ada aksi turun ke jalan yang justru bisa memicu kekisruhan baru.

Editor : Taat Ujianto