• News

  • Opini

Tak Bertele-tele Bermain Kata, JK ‘Bela‘ Gubernur Anies Realistis dan Pragmatis

Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Gubernur Anies Baswedan
Netralnews/Dok.Istimewa
Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Gubernur Anies Baswedan

JAKARTA, NETRALNEWS.COM – Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, sepertinya patut bersyukur. Walau bukan bermaksud membela dalam arti sesungguhnya, pernyataan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) cukup singkat, lugas, dan logis dalam menanggapi kontroversi seputar Pulau Reklamasi.

Pasalnya, beberapa hari terakhir publik dibuat bingung dengan kebijakan Anies Baswedan saat menerbitkan izin mendirikan bangunan (IMB) di Pulau reklamasi, khususnya Pulau D. Kelompok nelayan di Teluk Jakarta bahkan menganggap Anies tidak menepati janjinya.

Kontroversi semakin bertambah ketika Anies tidak mau menggunakan istilah “Pulau Reklamasi” tetapi menyebutnya sebagai “pantai” atau bagian dari daratan di wilayah Jakarta. Perdebatan berputar dan bertele-tele karena sebutan itu dianggap hanya untuk melegitimasi penerbitan IMB.

Lain lagi dengan pernyataan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) yang menilai kebijakan Anies sebagai sesuatu yang realistis dan pragmatis.

"Ya kita harus realistis dan pragmatis, mereka udah reklamasi sampai dengan biaya triliunan dan udah terjadi, tidak mungkin lagi dibongkar, siapa yang mau bongkar. Kenyataan mereka udah membangun dengan izin pemerintah yang lama ya," kata JK di Kantor Wakil Presiden, Jakarta Pusat, hari Selasa (25/6/2019).

JK menilai Gubernur Anies melakukan kebijakan sesuai aturan yang ada. Dia juga menilai bangunan di Pulau Reklamasi tidak mungkin dibongkar.

"Jadi Anies Gubernur tentu berpikir seperti itu bahwa ini ada berdasar ketentuan-ketentuan yang ada. Maka yang udah terjadi reklamasi tidak mungkin dibongkarlah. Tapi mereka bikin aturan-aturan. Jadi ini suatu tindakan pragmatis aja," sebut JK seperti dilansir Detik.com.

Dengan demikian, menurut JK, Gubernur Anies sebenarnya sudah merealisasikan janjinya dengan tidak meneruskan pembangunan pulau yang belum jadi. Dengan kebijakan itu, pengusaha yang terlibat dalam pembangunan pulau tidak merugi terlalu banyak.

"Jadi ini suatu tindakan pragmatis aja, juga tidak ingin merugikan pengusaha terlalu jauh. Yang belum tidak diizinkan. Yang udah terjadi tentu berdasar izin yang ada, maka silakan. Jadi penerbitan IMB itu dengan dasar seperti itu," jelas JK.

Kebijakan penyegelan yang telah dikeluarkan Gubernur Anies tidaklah cukup mengingat pihak swasta yang telah mendirikan bangunan seolah tidak memedulikan perintah penyegelan. Otomatis, harus ada sikap yang jelas dari Pemprov DKI Jakarta.

Kawasan reklamasi sudah ditutup tetapi pembangunan jalan terus. Jalan tengah yang diambil Gubernur Anies adalah mengeluarkan IMB dan catatan-catatan tertentu termasuk menerapkan sejumlah sanksi.

Secara lebih jauh, Gubernur Anies juga akan melakukan penataan lahan. Sebab, dalam Raperda Zonasi Pulau, penataan ruang tidak di atur. Untuk itu, persoalan itu akan dibahas dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). 

Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga akan mengusulkan Raperda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K). Namun reklamasi tidak masuk dalam pembahasan karena pulau reklamasi dianggap bagian dari wilayah daratan Jakarta. 

Di dalam raperda tersebut Anies merancang beberapa perubahan rencana pembangunan sebab proses reklamasi dihentikan. Salah satu yang diubah adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW).

"Itu juga salah satu syarat untuk memastikan bahwa, nomor satu, reklamasi sudah tidak lagi masuk di dalam RPJMD. Kalau tidak masuk dalam RPJMD, artinya dia tidak lagi dilaksanakan," ucap Anies. 

"Kemudian yang kedua, dalam revisi RTRW saat ini, RTRW yang lama di dalam peta wilayah Jakarta ada 17 pulau di peta itu," sambung Anies.

RTRW dan RDTR akan membahas empat pulau hasil reklamasi yang sudah terbentuk. Sampai saat ini, RTRW dan RDTR masih dalam pembahasan di Pemprov DKI Jakarta.

"Karena itu, nanti dalam revisi hanya tinggal empat yang masih ada, yang sudah ada. Dan yang tidak ada itu akan dihapuskan. Lalu, begitu juga turunannya RDTR, di situ nanti diatur seperti itu juga," pungkas Anies kepada wartawan di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (24/6/2019).

Dengan adanya penjelasan Anies dan diperkuat oleh JK diharapkan kontroversi tentang keberadaan Pulau Reklamasi tidak semakin berlarut-larut dan membuang energi yang tidak perlu.

Editor : Taat Ujianto