• News

  • Opini

Janji Manis IMB Reklamasi, Gubernur Anies Pantas Kita Tuntut Mundur

Ketua Fakta, Azas Tigor Nainggolan
Netralnews/Dok.Istimewa
Ketua Fakta, Azas Tigor Nainggolan

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Menurut catatan penulis, ada 11 janji Anies-Sandi yang paling berpengaruh yang menyangkut banyak warga Jakarta dan layak ditagih.

Salah satunya adalah janji ke-5, yakni berjanji menghentikan reklamasi Teluk Jakarta untuk kepentingan pemeliharaan lingkungan hidup, serta perlindungan terhadap nelayan, masyarakat pesisir, dan segenap warga Jakarta.

Wujud setelah 2 bulan menjadi gubernur Jakarta, Anies pada 29 Desember 2017 lalu, Pemprov DKI Jakarta meminta Badan Pertanahan Nasional membatalkan Hak Guna Bangunan (HGB) di tiga Pulau Reklamasi (Pulau C, D, dan G).

Tetapi permintaan Anies ditolak oleh Badan Pertanahan Nasional karena HGB diterbitkan lantaran sudah mendapat persetujuan dari pemilik sertifikat hak pengelolaan lahan (HPL), tak lain adalah Pemprov DKI sebelum masa kepemimpinan Anies.

Lalu pada 7 Juni 2018, Anies melakukan penyegelan terhadap Pulau D Reklamasi.

Pulau D disegel sejak Kamis, 7 Juni 2018. Saat itu, Anies turun langsung mendatangi Pulau D untuk menyegelnya. Penyegelan dilakukan di seluruh bangunan karena tidak memiliki izin.

Total ada 932 bangunan yang disegel, terdiri atas 409 rumah, 212 rumah kantor (rukan), serta 313 unit rukan dan rumah tinggal.

"Kita ingin menegaskan kepada semua bahwa di DKI Jakarta akan menegakkan aturan kepada semua, bukan hanya mereka yang kecil dan lemah, tetapi juga kepada mereka yang besar dan kuat. Kita ingin semua mengikuti aturan yang ada," kata Anies saat itu.

Nah, sekarang setelah setahun, tepatnya 14 Juni 2019, Anies mengeluarkan IMB untuk bangunan di Pulau Reklamasi tersebut. Alasannya sudah sesuai dengan peraturan yang sudah ada.

Sebelumnya Anies menyegel dengan alasan tidak ada IMB. Bahkan sebelumnya Anis meminta BPN membatalkan HGB lahan Pulau Reklamasi dan ditolak oleh BPN.

Jika sekarang Anies berbalik mendukung dan memberikan IMB terhadap bangunan di Pulau Reklamasi dan tidak lagi meminta BPN membatalkan HGB Pulau Reklamasi, berarti ada pemasukan yang membuat Anies berubah, dan keluar aslinya tidak konsisten.

Apapun alasannya, Anies harus menjelaskan kepada publik tentang garis tidak konsistennya dirinya dalam soal reklamasi hingga mengeluarkan IMB.

Jika tidak ada penjelasan yang terbuka berarti Anies telah membohongi warga Jakarta. Untuk itu sudah sepantasnya kita tuntut Anies agar mundur dari posisinya sebagai gubernur Jakarta. IMB bermasalah, hubungi Anies.

 

Penulis: Azas Tigor Nainggolan.

Penulis adalah Ketua Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA)

Editor : Taat Ujianto

Apa Reaksi Anda?