• News

  • Opini

Ini Bukti Jakarta Makin Rusak, Gubernurnya ke Mana Saja?

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Istimewa
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Kondisi lingkungan Jakarta sebagai Ibu kota Republik Indonesia, semakin memprihatinkan. Tidak hanya karena kualitas udara yang tercemar, tetapi juga disebabkan oleh pengelolaan sampah dan kali yang tidak konsisten dan sungguh-sungguh.

Permasalahan ini sempat mencuat dan viral di Instagram @jokowi_btp_lovers. Netizen riuh rendah menanggapi kondisi kali yang dipenuhi sampah, kali Tegal Amba di kawasan Jakarta Timur.

Dalam foto yang tersebar luas itu tergambar pemandangannya kali yang memprihatinkan. Kebetulan saat ini adalah musim kemarau dan yang tampak hanyalah onggokan sampah lebih banyak dibanding air yang menggenangi kali.

"Mohon bapak gubernur agar lebih memperhatikan anak2 buahnya dalam berkerja. Mulailah dr hal2 yg konkrit terlebih dahulu. Kondisi Kali Tegal Amba, Jakarta Timur tampak memprihatinkan. Berbagai macam sampah dan bau tak sedap menjadi problemnya," tulisnya.

Warganet lainnya menanggapi dengan berbagai komentar seperti:

@asmar_211074: Aduuh kotor banget sih...

@mariya_yati: Jakarta malu ga? Ibu kota?

@tasini_himawari; Jkrt kok gini bgt y.

@heintje205; Jakarta kok semakin rusak begini? Gub nya kmn aja nih? Kalo gak bs krj... turun aja napa?

Sementara itu, problem Jakarta juga diperparah dengan kualitas udaranya. Hari Kamis minggu lalu (4/7/2019), Tim Advokasi Gerakan Ibu Kota resmi menggugat sejumlah lembaga pemerintahan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, salah satunya adalah Presiden Joko Widodo dan Gubernur Anies Baswedan.

Gugatan tercatat dalam nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Pst. Dalam gugatan tersebut, penggugat mengaku sebagai perwakilan warga negara atau Citizin Law Suit (CLS) yang berhak mendapatkan udara bersih sementara udara Jakarta dinilai sudah sangat kotor.

"Ini abainya sebagai pemangku kepentingan, pemangku kebijakan untuk mengumumkan bahwa kualitas udara kini tidak sehat. Kalau kualitas udara sedang tidak sehat harusnya ada semacam peringatan kepada masyarakat, karena hak menghirup udara sehat adalah hak kita semua," kata Pengacara Publik LBH Jakarta, Nelson Simamora, di Pengadilan PN Jakarta Pusat.

Selain Presiden dan Gubernur DKI, mereka juga menggugat Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan (LHK), Siti Nurbaya, Menteri Kesehatan, Nila Moeloek, Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, dan Gubernur Banten, Wahidin Halim.

Nelson berharap agar pemerintah serius menangani permasalah lingkungan Jakarta dengan mengeluarkan kebijakan terkait permasalahan udara tidak bersih.

"Harusnya ada kebijakan merefer ke sumber, selama ini kan kita terus berdebat nih sumbernya apa transportasi, sumbernya apa industri, tapi lagi lagi datanya tidak ada. Harusnya ada datanya," tegas Nelson

"Makanya kenapa di dalam gugatan ini kami tidak hanya di Jakarta, tapi Jawa Barat dan Banten itu juga tergugat karena sampai saat ini tidak ada catatan kualitas udara Jawa barat dan Banten, Bekasi, dan sekitarnya," Nelson menambahkan

Gugatan tersebut sempat ditanggapi Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin. Ia justru mengaku heran terhadap apa yang dilakukan Tim Advokasi Gerakan Ibu Kota.

Yang dipersoalkan Ngabalin adalah mengapa Jokowi menjadi target untuk digugat.

"Maksud saya kalau udara di DKI kacau, udara di DKI kotor, udara di DKI tidak menyejukkan, kenapa ke presiden (Jokowi)," ujar Ngabalin seperti dikutip Suara.com, Senin (8/7/2019) malam.

Menurut Ngabalin, Jakarta memiliki pemerintahan yang kini dipimpin Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Ngabalin juga mengaku bersedia menjadi mediator bila Tim Advokasi Gerakan Ibu Kota hendak bertemu langsung Anies untuk membicarakan kondisi udara di Jakarta yang sudah tercemari polusi.

"Di DKI kan ada pemerintahan , nanti kalau mereka enggak bisa ketemu sama (Gubernur) Anies, saya antarkan ke (Gubernur) Anies," kata Ngabalin.

Ada benarnya pendapat Ngabalin. Dalam hal ini, Gubernur Anies selaku Kepala Pemprov DKI Jakarta, semestinya proaktif dan sungguh-sungguh membuat gebrakan dalam menangani polusi dan sampah di semua kali di wilayah DKI Jakarta.

 

Penulis : Taat Ujianto
Editor : Widita Fembrian