• News

  • Opini

PA 212 Ingin Tegakkan Khilafah 2024, Bukti Prabowo Dikadali dan Masihkah Dibiarkan?

Wakil Ketua Umum DPP PA 212, Ustadz Asep Syaripudin saat diskusi dengan wartawan senior Asyari Usma.
foto: inisiatifnews.com
Wakil Ketua Umum DPP PA 212, Ustadz Asep Syaripudin saat diskusi dengan wartawan senior Asyari Usma.

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Bila bulan Maret 2019 lalu, masih terkesan samar, kini semua terlihat terang benderang. Dahulu Persaudaraan Alumni (PA) 212 menganggap ide Khilafah masih angan-angan, kini jelas suarakan untuk ditegakkan tahun 2024.

Pernyataan Khilafah masih sebatas angan dan berbeda dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) yang pernah terang-terangan memberontak, pernah dinyatakan oleh salah satu anggota Ketua Persaudaraan Alumni (PA) 212 Slamet Ma'arif.

"Kalau urusan isu khilafah baru mimpi belum kenyataan. Yang harus diperhatikan PKI yang jelas terbukti memberontak. Mengkhianati bangsa, kebangkitan PKI harusnya lebih diperhatikan. Sekarang sesuatu yang masih di awang-awang baru isu jadi masalah. Tapi yang jelas memberontak negara kok dilupakan," kata Slamet di depan KPUMinggu (31/3/2019).

Kala itu, pernyataan Slamet yang sekaligus menjabat Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno itu menegaskan calon presiden (capres) Prabowo Subianto secara gamblang peduli terhadap ideologi pancasila.

Prabowo, kata Slamet, akan menggalakkan pemahaman ideologi pancasila hingga perguruan tinggi jika terpilih nanti.

"Pak Prabowo sudah sampaikan sampai ke perguruan tinggi penanaman ideologi. Dari mulai usia dini sampai perguruan tinggi," katanya.

Slamet pun meminta semua pihak untuk tidak hanya berdebat soal penerapan ideologi Pancasila. Dia mengingatkan semua pihak harus ikut serta memberi pemahaman kepada warga soal Pancasila.

"Yang terpenting adalah pemahaman ideologi Pancasila, jangan cuma teriak tapi pemahaman Pancasila di masyarakat hilang, sehingga jadi simbol saja," ujar Slamet.

PA 212 sendiri, kata Slamet, berkomitmen mendukung Prabowo dalam menegakkan ideologi Pancasila. Dia mengatakan Pancasila sebagai pedoman yang diwariskan oleh pendiri bangsa.

"Pak Prabowo menunjukkan bahwa nasionalisme begitu luar biasa. Pancasilais, artinya siapapun baik dia maupun kami tidak mengganti Pancasila. Itu bagian dari komitmen pendiri bangsa kita, termasuk dari kami juga," tambahnya.

Prabowo Subianto selaku salah satu calon presiden dalam Pemilu 2019, saat mengikuti acara debat calon presiden yang diselenggarakan KPU pun menegaskan bahwa ia tegas dalam prinsip untuk tetap menegakkan Pancasila sebagai dasar negara dan tidak setuju dengan sistem Khilafah.

Namun usai peristiwa pertemuan Prabowo dan Presiden Jokowi di Stasiun MRT Lebak Bulus, Sabtu (13/7/2019), mendadak muncul respons negatif terhadap Capres Prabowo yang kalah kalah dalam Pemilu 2019.

Prabowo mendapat protes dari pendukungnya sendiri yakni PA 212 yang menganggap pertemuannya dengan Presiden Jokowi sebagai tindakan pengkhianatan karena tidak koordinasi dengan pihak PA 212.

Belakangan lebih terang-terangan. PA 212 memang memiliki cita-cita menegakkan Khilafah dan menargetkan bisa ditegakkan tahun 2024. Ini membuktikan bahwa Prabowo selama ini memang ditunggangi alias dikadali oleh pihak yang memang sengaja merongrong Pancasila dan UUD 1945.

Hal ini terungkap dalam pernyataan Wakil ketua umum DPP Persaudaraan Alumni 212 (PA212) Ust Asep Syaripudin.

Asep juga meyakini bahwa perjuangan penegakan khilafah bukan perjuangannya sendiri, melainkan banyak ormas yang memasukkan konsep tersebut ke dalam ruang perjuangannya. Salah satunya adalah Front Pembela Islam (FPI).

“Soal penegakan khilafah. Saya pelajari konsepsi ikhwanul muslimin, hizbut tahrir sudah jelas. Di FPI itu ketuanya ada Ketua Penegakan Khilafah. Kemudian JAT, Jamaah Anshorus Syariah juga ada perjuangan penegakan Khilafah,” kata Asep dalam diskusi yang digelar di Gedung Joeang 1945, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (18/7/2019).

Baginya, Khilafah adalah syariat Islam yang tidak boleh ditentang. Bahkan siapapun yang menentang konsep Khilafah maka dia telah melakukan penodaan agama.

“Bahwa khilafah itu adalah syariat Islam. Kalau menolak khilafah itu sama dengan menolak syariat Islam, dan itu penodaan agama,” tegasnya.
Menurut Asep, sistem demokrasi sangat tidak aman untuk menjaga kedaulatan beragama Islam.

“Demokrasi, sistem itu kalau dalam melindungi masyarakat iya, tapi untuk konteks mengamankan kedaulatan agama, belum tentu,” terangnya.

Karena perjuangan Khilafah itu dilakukan banyak elemen, Asep yang juga Ketua Aliansi Pergerakan Islam (API) Jabar tersebut meyakini tegaknya Khilafah tersebut. Bahkan ia sampai menyebutkan jika Khilafah tersebut akan tegak di tahun 2024.

“Harapan saya 2024 khilafah tegak di Indonesia,” tegas Asep

Pernyataan Asep mulai ditanggapi oleh sejumlah pihak, salah satunya adalah Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily. Menurut Ace, dari pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kelompok PA 212 telah memanfaatkan Pilpres untuk kepentingan menegakkan khilafah di negara ini.

Karenanya, Ace meminta semua pihak untuk mewaspadai manuver PA 212 yang merongrong keberadaan Pancasila sebagai kesepakatan berbangsa.
Diketahui, saat Pilpres 2019 lalu, PA 212 mendukung capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno.

"Inilah bukti nyata dari penunggang demokrasi yang memanfaatkan Pilpres untuk kepentingan menegakan khilafah," tulis Ace di akun Twitter-nya, @acehasan76 seperti dilihat netralnews.com, Jumat (19/7/2019).

"Kelompok seperti inilah yang perlu diwaspadai merongrong keberadaan Pancasila sebagai kesepakatan berbangsa," tegas Ace.

Dengan gamblang dan terang-benderangnya siapa sebenarnya PA 212, masihkan Pemerintahan Indonesia, Presiden Joko Widodo beserta aparaturnya akan mendiamkan mereka?

Apakah mereka masih pantas tetap dibiarkan memperoleh keleluasaan untuk merongrong Pancasila?

 

Penulis: Ahmad Suteja

Editor : Taat Ujianto