• News

  • Opini

Peringatan Terbuka kepada Direktur PLN, Commuter Line, dan Kepala Stasiun Bogor

Ketua Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA), Azas Tigor Nainggolan
Netralnews/Istimewa
Ketua Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA), Azas Tigor Nainggolan

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Indonesia Krisis Perlindungan Layanan Publik. Rakyat Tidak Diam.

Saya sebagai salah seorang dari jutaan korban pemadaman listrik oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN) pada hari Minggu 4 Agustus 2019 berencana  akan mengajukan gugatan Perdata ke pengadilan.

Kejadian pemadaman listrik tersebut telah  menimbulkan kekacauan layanan publik dan  salah satunya adalah mengacaukan layanan trasnportasi publik massal Kereta Rel Listrik (KRL).

Akibat akhirnya adalah dilanggarnya hak warga negara untuk mendapatkan pelayanan publik yang baik. Pemadaman dan kekacauan itu menunjukan bahwa PLN dan pelayanan sektor langsung seperti layanan KRL tidak memiliki Standar Operasional Prosedur  (SOP) untuk mitigasi krisis layanan publik.

Kekacauan pada hari Minggu kemarin menunjukan bahwa Indonesia sedang mengalami Krisis Perlindungan Pelayanan Publik sebagai akibat dari tidak  memiliki sistem atau manajemen krisis layanan publik  mulai dari level sektor layanan publik, daerah dan nasional.

Akibatnya adalah rakyat sebagai yang memiliki hak atas  layanan publik yang baik telah dirugikan akibat dari ketiadaan SOP untuk mitigasi layanan publik.

Gugatan saya ini terkait dengan pengalaman saya yang pada hari Minggu itu menjadi korban bersama ratusan penumpang KRL yang terlantar di stasiun Bogor Jawa Barat.

Hari Minggu itu saya terlantar lebih dari 7 jam karena KRL dari Bogor ke Jakarta tidak beroperasi akibat dari pemadaman listrik oleh PLN.

Sejak sekitar jam 13.00 wib hingga jam 21.10 wib saya menunggu di stasiun Bogor tanpa kepastian akan adanya layanan KRL untuk pulang ke Jakarta.

Akhirnya saya menyerah dan minta dijemput anak saya untuk pulang ke Jakarta. Sebagai pengguna KRL saat itu  tidak atau kehilangan kesempatan pulang menggunakan KRL yang dikelola oleh PT Kereta Commuter Line Indonesia (KCI)  dari stasiun Bogor ke stasiun Manggarai Jakarta.

Untuk saya akan menggugat Perbuatan Melawan Hukum oleh PT PLN,  PT KCI dan Kepala Stasiun Bogor terhadap saya sebagai calon pengguna KRL ketika itu.

Seharusnya saya bisa pulang ke Jakarta hanya membayar Rp 5.000 dengan menggunakan KRL tetapi hari Minggu itu tidak bisa karena KRL tidak beroperasi akibat pemadaman listrik oleh PLN.

Sebagai konsumen layanan KRL saya kehilangan hak untuk mendapatkan pelayanan yang baik sebagaimana dilindungi oleh UU Perlindungan Konsumen. Untuk itu saya menuntut agar pengadilan menghukum PT PLN, PT KCI dan Kepala Stasiun Bogor:
1.    Dinyatakan bersalah karena melakukan Perbuatan Melawan Hukum,
2.    Meminta maaf kepada saya dan,
3.    Menghukum secara tanggung renteng membayar ganti rugi Rp 5.000 kepada saya.
4.    Membuat SOP untuk mitigasi krisis layanan publik.

Rencananya gugatan tersebut akan saya daftarkan pada hari Selasa 13 Agustus 2019 pekan  depan. Gugatan  kami akan daftarkan sebagai  gugatan Perbuatan Melawan Hukum Pemadaman Listrik  oleh  PLN dan PT KCI ke menimbulkan kerugian bagi saya.

Mohon dukungan teman-teman untuk koreksi dan perbaikan bagi pelayanan publik di Indonesia. Tetapi saya masih  membuka ruang penyelesaian di luar pengadilan hingga hari Senin, 12 Agustus 2019  bagi PT PLN, PT KCI dan Kepala Stasiun Bogor

Gugatan ini tidak akan saya daftarkan apabila pihak PT PLN, PT KCI dan Kepala Stasiun Bogor bersedia memenuhi ke empat tuntutan saya di atas.

Saya berharap pihak PT PLN, PT KCI dan Kepala Stasiun Bogor mau memenuhi ke empat tuntutan saya di atas tanpa harus saya gugat ke pengadilan.

Jakarta, 6 Agustus 2019

Azas Tigor Nainggolan

Analis Kebijakan Transportasi dan Ketua Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA)

Editor : Taat Ujianto