• News

  • Opini

Satu Lagi Kemelut BUMN: ‘Anak‘ Digugat oleh ‘Orangtuanya‘ Sendiri

Azas Tigor Nainggolan
Netralnews/Istimewa
Azas Tigor Nainggolan

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Aneh memang kalau ada orangtua yang tega menggugat anaknya sendiri. Bayangkan saja seorang anak yang sedang berkembang digugat keberadaannya oleh orangtuanya yang ingin menguasai usaha anaknya.

Perkara ini terjadi pada PT Karya Citra Nusantara (PT KCN) yang sedang membangun pelabuhan Marunda di Jakarta Utara. PT KCN ini adalah hasil  "perkawinan" antara PT Kawasan Berikat Nusantara (PT KBN) dengan PT Karya Teknik Utama (PT KTU).

PT KBN yang merupakan milik Kementrian BUMN dan Pemprov Jakarta bersepakat "menikah" tahun 2005 dengan sang ibu,  PT KTU sebagai pemenang lelang yang diadakan PT KBN.

Sang ayah  tahun 2004 menikah dengan sang ibu, PT KTU karena ingin membangun pelabuhan tetapi sang ayah, PT KBN hanya memiliki lahan tetapi tidak memiliki  izin Badan Usaha Pelauhan (BUP) membangun pelabuhan Marunda.

Nah hasil pernikahan inilah menghasilkan anak perusahaan PT KCN yang ditugasi membangun dengan modal PT KCN sendiri.  Pembangunan pelabuhan Marunda ini dibangun tanpa ada modal atau uang negara dari APBN juga tidak dari APBD.

Selanjutnya juga disepakati bahwa pengelolaan akan dilakukan oleh PT KCN dengan pembagian saham 85% milik sang ibu, PT KTU dan 15% menjadi milik sang ayah, PT KBN.

Perjalanan berikutnya, pelabuhan Marunda masih dalam pengelolaan PT KCN, pada tahun 2012 PT KBN mendadak meminta kepada sang anak PT KCN agar dilakukan perubahan kesepakatan jumlah kepemilikan saham pada anak mereka yakni PT KCN. 

PT KBN meminta perubahan menjadi pemilik 50,5% saham di PT KCN. Berunding dan berunding akhirnya tahu  2013 disepakati kepemilikan saham menjadi 50% milik PT KBN dan 50% milik PT KTU dengan syarat PT KBN harus menambahkan modalnya dalam waktu 15 bulan.

Tunggu punya tunggu sang ayah, PT KBN tidak bisa memenuhi kewajibannya karena kementrian BUMN sebagain pemilik PT KBN tidak mengizinkan perubahan kepemilikan saham tersebut.

Dalam perjalanannya terjadilah sengketa antara kedua orangtua PT KCN dan menyebabkan pengelolaan pelabuhan terbengkalai karena PT KBN mengintip akses ke pelabuhan Marunda secara paksa. 

Selain itu juga sang ayah, PT KBN menggugat sang anak, PT KCN ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Akhirnya pengadilan negeri Jakarta Utara memenagkan  sang ayah, PT KBN dan menghukum sang anak, PT KCN menyetop  operasional dan pembangunan pelabuhan Marunda dan menghukum  PT KCN bersama Kementrian Perhubunga membayar denda  Rp 773 milyar.

Tidak puas atas putusan pengadilan negeri Jakarta Utara, sang anak PT KCN mengajukan banding ke pengadilan tinggi Jakarta.

Rupanya pengadilan tinggi Jakarta juga berpihak pada sang ayah, PT KBN dengan menguatkan putusan pengadilan negeri Jakarta Utara.

Akhirnya pihak PT KCN mengajukan upaya kasasi ke Mahkamah Agung RI. Upaya kasasi dilakukan untuk menyelamatkan pelabuhan Marunda sebagai model kerja sama yang tidak menggunakan dana dari pemerintah serta menyelamatkan eksistensi Indonesia dihadapan dunia investasi.

Melihat putusan denda dan menyetop operasi juga pembangunan pelabuhan Marunda ada keanehan logika hukumnya. Anehnya adalah bahwa PT KCN yang digugat dan  dihukum adalah anak dari  sang ayah sendiri PT KBN.

Artinya apa pun keputusan pengadilan maka sang ayah PT KBN juga harus menanggung beban yakni ikut membayar denda yang dibebankan pada PT KCN karena PT KCN adalah anaknya sendiri yang merupakan hasil pernikahan PT KBN dengan PT KTU.

Begitu pula dengan putusan menyetop operasi serta pembangunan pelabuhan Marunda yang merupakan milik anaknya sendiri yakni  PT KCN. Putusan pengadilan itu otomatis akan merugikan sang ayah sendiri karena akan kehilangan eksistensi sebagai orangtua yang baik.

Kehilangan eksistensi ini adalah akan berakibat tidak percayanya lagi publik kepada PT KBN atau pemerintah. Pembangunan pelabuhan Marunda adalah hasil kesepakatan pemerintah dalam hal ini PT KBN dengan investor sebagai pasangannya.

Artinya adanya gugatan yang dilakukan PT KBN dan putusan pengadilan yang merugikan PT KCN juga merugikan pemerintah. Gugatan  membuat ketidak percayaan publik kepada pemerintah Indonesia dihadapan para investor karena sudah tidak ada lagi kepastian hukum.

Apalagi investasi dan pelabuhan Marunda ini sudah bernilai Rp 3 Trilyun.  Situasi tidak adanya ketidak pastian hukum ini juga akan menimbulkan akibat ketidak pastian berinvestasi di Indonesia.

Apabila gugatan dan putusan terhadap PTB KCN benar berkekuatan hukum tetap maka akan menjadi presedan atau yurisprudensi yang akan menimbulkan ketakutan bagi investasi sejenis PT KCN. 

Putusan pengadilan yang menghukum PT KCN terlihat tidak logis secara hukum karena antara PT KBN dan PT KCN masih ada hubungan hukum sesuai kesepakatan perjanjian awal antara PT KBN dengan PT KTU.

Tidak logis karena melanggar kesepakatan karena dilakukan setelah pergantian dirut baru PT KBN, ada apa?

Juga tidak logis karena sejak awal beroperasi PT KBN sudah menikmati hasil bersama PT KCN atas beroperasinya pelabuhan Marunda.

Harus ada terobosan  agar perkara yang dialami oleh PT KCN ini tidak berakibat buruk bagi perjalanan pelabuhan Marunda serta investasi sejenis yang akan merusak nama baik pemerintah Indonesia.

Terobosan itu penting agar tidak terjadi putusan yang menimbulkan ketidakpastian investasi dan menimbulkan preseden buruk bagi dunia investasi di Indonesia.


Penulis: Azas Tigor Nainggolan
Advokat dan Pengamat Kebijakan Publik

Editor : Taat Ujianto