• News

  • Opini

Perluasan Ganjil Genap, Anies Melawan Presiden

Ketua Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA), Azas Tigor Nainggolan
Netralnews/Istimewa
Ketua Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA), Azas Tigor Nainggolan

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Baru beberapa hari dilakukan uji coba penerapan perluasan Ganjil Genap (Ganjen) sudah menuai protes keberatan dari masyarakat Jakarta dan sekitarnya.

Masa sosialisasi yang direncanakan akan dilakukan selama 9 Agustus 2019 hingga 9 September 2019 mendatang. Sesuai janji pemprov Jakarta bahwa pada masa sosialisasi ini juga merupakan kesempatan masyarakat untuk memberi masukan atau tanggapan atas rencana perluasan Ganjen itu sendiri.

Memang  masyarakat baru beberapa hari ini sudah merasakan bahwa perluasan Ganjen ini memberi efek bagi kegiatan bertransportasi masyarakat sehari-hari.

Misalnya ada satu tanggapan yang diberikan oleh seorang teman wartawan bahwa ada peluang bahwa perluasan Ganjen ini akan membuat perpindahan para pengguna mobil pribadi ke sepeda motor.

Teman wartawan ini menduga pembelian motor akan  meningkat berkaitan kebijakan Ganjen atau menambah membeli  mobil kedua untuk menyiasati Ganjen.

Pilihan menyiasati ini dikarenakan layanan angkutan umum yang ada belum akses dan semudah memenuhi kebutuhan perjalanan atau bertransportasi saat menggunakan mobil pribadi. Jadi rencana penggunaan Ganjen diperluas akan mendorong berpindah ke layanan angkutan umum tidak tercapai.

Begitu pula ada kritik bahwa pilihan ruas jalan yang dikenakan kebijakan Ganjen menyulitkan masyarakat menjangkau kebutuhan untuk ke rumah sakit. Hal itu disebabkan jalan menuju ke rumah sakit ditutup oleh kebijakan Ganjen.

Setelah mulai dilakukan uji coba baru kelihatan bahwa pilihan jalan dalam Ganjen memang menyulitkan masyarakat ke RSCM dan RS Carolus.

Catatan lain terhadap Ganjen diperluas ini juga saya melihat akan sulit efektif karena pengawasannya masih manual, mengandalkan  petugas polisi menjaga jalan Ganjen yang tentu memiliki keterbatasan ketahanan phisik misalnya keletihan.

Atas catatan ini saya mengusulkan agar penerapan pengawasannya dilakukan secara elektronik bersama sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) atau penegakan hukum lalu lintas secara elektronik yang digunakan oleh Kepolisian Polda Metro Jaya.

Secara kebutuhan juga saya sebenarnya lebih mengusulkan agar kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dilakukan segera dengan Electronic Road Pricing (ERP) atau Restribusi Jalan Berbayar Elektronik  dan memasukan sepeda motor juga di dalamnya.

Berdasarkan beberapa catatan dan tanggapan masyarakat terkesan  sepertinya persiapan rencana Ganjen diperluas ini tidak melibatkan para pemangku kepentingan transportasi di Jakarta dan sekitarnya.

Secara khusus persiapannya tidak melibatkan  masyarakat transportasi masyarakat kota lain sekitar Jakarta. Seharusnya untuk membuat kebijakan transportasi di Jakarta tidak bisa dipisahkan dari kepentingan transportasi  masyarakat dari Jakarta serta kota sekitar dari Bekasi, Depok, Bogor dan Tangerang.

Seharusnya juga pembuatan kebijakan Ganjen ini bukan hanya jadi kebijakan kota  Jakarta. Bagi kepentingan penyusunan dan pengelolaan transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) Presiden RI sebenarnya  sudah mendirikan Badan Pengelola Transportasi Jakarta (BPTJ).

Kelihatannya pembuatan kebijakan Ganjen hanya dibuat oleh pemprov Jakarta. Mulai dari awal persiapan yang muncul ke publik lebih banyak Kadishub dan Gubernur Jakarta.

Padahal seharusnya pembuatan kebijakan transportasi untuk Jakarta  serta kota lainnya seharusnya dibuat dalam konteks kebutuhan transportasi Jabodetabek dan dibuat oleh BPTJ.

Berangkat dari kejanggalan ini sepertinya pemprov Jakarta berjalan sendiri dan melawan kebijakan Presiden bahwa pengelolaan transportasi Jabodetabek menjadi gugus  tugas  BPTJ.

Pendekatan Jabodetabek karena kebutuhan transportasi semua kota di Jabodetabek, tidak bisa pendekatan kebijakannya hanya Jakarta atau Bogor atau Depok atau Bekasi dan atau Tangerang saja.

Agar tidak terjadi kekacauan dalam pengelolaan transportasi di Jakarta dan sekitarnya atau Jabodetabek sebaiknya Presiden RI mengambil alih agar pembuatan kebijakan transportasi di Jabodetabek di bawah  tugas BPTJ.

Sehingga, penyelesaian persoalan kemacetan  transportasi di Jakarta didekati dan diselesaikan secara holistik di Jabodetabek.


Penulis: Azas Tigor Nainggolan
Analis Kebijakan Transportasi dan Ketua Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA).

Editor : Taat Ujianto