• News

  • Opini

Seenaknya saat Upacara HUT RI, ASN Bawahan Gubernur Anies Layak Dipecat

Ilustrasi Aparatur Sipil Negara (ASN)
foto: mediaindonesia.com
Ilustrasi Aparatur Sipil Negara (ASN)

JAKARTA, NETRALNEWS.COM – Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai bagian pelayan masyarakat sepatutnya menjadi teladan bagi khalayak umum. Namun alngkah disesalkan, masih begitu banyak perilaku ASN yang memalukan.

Contoh terbaru justru terjadi di pusat negara yakni di Ibu Kota Jakarta. Di saat upacara memperingati HUT ke-74 Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) di Pulau D Reklamasi, Jakarta Utara, Sabtu (17/8/2019) pagi, banyak ASN yang tidak tertib dan terkesan seenaknya mengikuti upacara.

Padahal, upacara dipimpin langsung oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan sebagai inspektur upacara (Irup). Seperti dilaporkan wartawan Antara, seolah tak mengindahkan arti penting upacara, puluhan oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) DKI justru memilih untuk duduk-duduk dan tak mengikuti upacara bendera.

Oknum tersebut mengambil tempat menjauh dari lapangan upacara sekitar 30 hingga 100 meter dari lapangan upacara. Mereka bergerombol di atas lahan kosong yang dipagari yang memisahkan lokasi mereka dengan lapangan utama upacara.

Saat lagu kebangsaan Indonesia Raya berkumandang mengiringi pengibaran bendera merah putih, oknum PNS ini masih terlihat berada di lokasinya bahkan beberapa terlihat cuek duduk hingga lagu Indonesia Raya tuntas dikumandangkan.

Semestinya, upacara bendera di Pantai Maju yang wajib diikuti oleh semua jajaran pegawai Pemprov DKI, bisa berlangsung khidmat dan tertib. Peserta upacara yang konon berjumlah sekitar 4.000 orang, menjadi terasa ternodai oleh perilaku ASN yang memalukan.

Keberadaan ASN yang rendah kualitas, sebenarnya sudah menjadi sorotan berulangkali dari berbagai media. Sebulan yang lalu, Menpan RB Syafruddin telah memecat 3.240 aparatur sipil negara (ASN) karena terlibat kasus korupsi.

Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) mengaku sudah berupaya memperbaiki perilaku ASN yang korupsi. Langkah-langkah yang ditempuh “mempertobatkan” mereka sudah banyak, dari mulai perketat pengawasan, hingga menaikkan gaji.

Namun ternyata masih ada ASN yang terlibat korupsi bersama kepala daerah. Terkadang ada faktor ikatan bersifat dilematis. Seorang ASN sering sulit  menolak lakukan korupsi jika itu berasal dari perintah atasannya.

Banyak kasus ASN terjerat OTT (operasi tangkap tangan) berbarengan dengan kepala daerah. Ini karena posisi PNS itu dilematis. Mereka diangkat dan diberhentikan kepala daerah sehingga sulit menolak keinginan kepala daerah jika ingin kariernya tidak terhambat.

Apapun alasanya, ASN yang terlibat korupsi, sebaiknya ditindak tegas tanpa ampun dan tanpa tebang pilih. Mengenai hukuman, landasan hukumnya sudah jelas yakni undang-undang nomor 8 tahun 1974 dan undang-undang nomor 5 tahun 2014.

Apabila ASN terbukti bersalah maka harus langsung diberhentikan. Menurut UU 8 tahun 1974 dan juga UU 5 tahun 2014 untuk kasus tipikor (tindak pidana korupsi) jika terbukti bersalah dan sudah ada keputusan final, maka yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat dari PNS.

Dalam hal ketidakdisiplinan mengikuti upacara HUT RI pun, tak bisa didiamkan. Mereka yang seenaknya mengikuti peringatan kemerdekaan mencerminkan kualitas kenegarawanan yang sangat rendah. Menghormati pahlawan pun tidak dilakukan.

ASN adalah pelayan masyarakat dan harus menjadi panutan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Mutlak.

Editor : Taat Ujianto