• News

  • Opini

Menyoal Praktik Intoleransi di Bawah Tenda Biru, Ceramah UAS dan UYW, hingga Tiada Maaf

Ustaz Abdul Somad, Ustaz Yahya Waloni, dan Pendeta GPdI Efata
Netralnews/Istimewa
Ustaz Abdul Somad, Ustaz Yahya Waloni, dan Pendeta GPdI Efata

JAKARTA, NETRALNEWS.COM – Relasi sosial kebangsaan dan sikap hormat-menghormati, di tengah masyarakat Indonesia memang tengah diuji. Batasan memegang teguh prinsip dengan batasan persaudaraan dan kerukunan kini terasa semakin kabur.

Sikap mau menghiraukan perasaan dan luka batin manusia yang satu dengan manusia yang lain pun sering diabaikan atas nama membela akidah. Padahal, di sinilah titik krusial antara toleran dan radikal. Bila akhirnya berpihak ke arah radikal, lahirlah seruan “halal darah pihak lawan”. 

Seruan jihad (melompati garis pembatas) itu sangat mudah disalahgunakan. Padahal jika sudah melangkah ke arah radikal, dampaknya justru bertentangan dengan tujuan hidup beragama, yakni cinta, perdamaian, menghargai nilai kemanusiaan.

Amarah, kebencian, tutur kata tak sopan, caci maki, mencela, mengolok harkat martabat yang ditolerir seolah boleh dilakukan jika hal itu dianggap membela akidah. Seolah tak ada cara lain dalam memegang teguh akidah. Batas baik dan buruk pun menjadi kabur.

Dalam konteks tersebut, klarifikasi Ustaz Abdul Somad (UAS) terkait video viral yang membahas tentang salib, ambulance, penyebutan Haleluyah, pantas direnungkan. Ajaran yang ingin ia sampaikan, memang sudah sesuai dengan akidah dan ceramah ditujukan hanya untuk kalangan internal. Namun caranya? Pantaskah disebut baik?

Klarifikasi yang ia keluarkan juga tidak diliputi pernyataan minta maaf. Ia berdalih jika meminta maaf berarti menyangkal kebenaran ajaran umat Islam. Yesus yang disalib dalam ajaran Kristiani, tidak sama dengan Nabi Isa yang dihormati umat Islam.

Pertanyaannya, apakah dengan meminta maaf karena “cara tidak santun” dalam penyampaiannya berarti menyangkal akidah tersebut? Dengan mencampuradukkan dua persoalan tersebut, di situlah terletak ketidakbijakannya. Atau, inikah yang disebut kearogansian watak manusia?

Dalam konteks menjaga kerukunan di negara yang majemuk, model atau cara ceramah yang santun bukankah  sudah semestinya harus dijaga? Peringatan seperti ini bukan hanya untuk UAS, tetapi juga untuk siapapun, baik pemuka Agama Islam, Kristiani, maupun agama lain.

Siraman rohani pemuka agama haruslah dengan cara yang sejuk, damai, santun, toleran agar kerukunan antar umat beragama, serta persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia tetap terjaga.

Peringatan seperti itu juga baik ditujuakan bagi Ustaz Yahya Waloni. Ceramahnya yang mengumbar hasukan, kemarahan, kebencian, dan sebagainya viral di YouTube. Pernyataannya jelas mengundang keresahan bagi sebagian masyarakat. Terakhir, ia dianggap melukai hati warga Sulawesi Utara.

Berdasarkan konten video yang ada di YouTube, Yahya Waloni sering menyebutkan bahwa dirinya berasal dari Manado. Dalam hal ini, kesukuan juga dibawa-bawa, seolah ia mewakili seluruh orang Manado. Ini juga bisa memperburuk nilai yang seharusnya dijaga dalam pergaulan kebangsaan.

Terakhir, tentang kejadian penghentian ibadah di bawah tenda biru yang dilakukan umat Gereja GPdI Efata di Dusun Sari Agung, Petalongan Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir.

Berdasar video yang beredar, cara Satpol PP membubarkan ibadah yang sedang berlangsung sungguh-sungguh melukai hati umat yang sedang beribadah. Hal ini tercermin dari apa yang dilakukan sejumlah wanita yang sedang ikut beribadah.

Wanita itu kemudian berdebat dengan aparat Satpol PP karena ibadah dihentikan di tengah jalan. Bahkan salah seorang wanita hingga menangis histeris dan sujud kepada Satpol PP agar mereka bisa tetap melanjutkan ibadah.

Masalah yang membuat miris dan menginjak-injak toleransi dan melukai hati sesama manusia adalah “cara” yang dilakukan satpol PP telah mengabaikan kesantunan. Tiada berharga lagikah nilai santun di Indonesia?

Kalaupun harus dilarang karena tidak memiliki izin tempat ibadah, tak adakah cara lain yang lebih tepat dan tidak dilakukan saat ibadah tengah berlangsung? Prinsip hukum dipraktikkan tanpa mengindahkan etika pergaulan umat beragama.

Dalam menyelesaikan masalah tersebut, kita berharap agar pihak Bupati Indragiri Hilir dapat mengupayakan dan memfasilitasi dialog yang baik sehingga permasalahan tidak semakin kusut. 

Syukur bila persoalan perizinan tempat ibadah umat Kristiani di sana diberikan solusi yang jelas lokasinya sehingga tidak ditolak warga sekitar sehingga mereka bisa menggunakan tempat ibadah yang layak dan tidak mengganggu masyarakat sekitar.

Editor : Taat Ujianto