• News

  • Opini

Belajar dari Aceh, Akar Masalah Papua Tak Akan Selesai dengan Moncong Senjata

Aksi unjukrasa di Jayapura diwarnai pembakaran sejumlah gedung
foto: bbc.com
Aksi unjukrasa di Jayapura diwarnai pembakaran sejumlah gedung

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Situasi di Papua, khususnya di Jayapura, hingga Kamis (29/8/2019) sore, benar-benar mencekam dan mengkhawatirkan. Situasi tersebut menunjukkan indikasi bahwa permasalahan di Papua perlu penanganan super serius dan hati-hati.

Hingga tulisan ini ditulis, dikabarkan api yang membakar gedung Telkomsel, gedung kantor pos, gedung MRP, dan beberapa bangunan di sekitarnya masih berkobar. Sementara massa berkumpul di kantor Gubernur Papua.

Warga yang khawatir atas keselamatannya akhirnya dievakuasi oleh keluarga dengan speed boat dan kapal-kapal nelayan, karena lewat darat tidak bisa.

Situasi di Jayapura menambah situasi makin parah setelah sehari sebelumnya, Rabu (28/8/2019), tercatat tiga orang meninggal dalam aksi demonstrasi di Deiyai. Seperti dilaprkan Kapolda Papua Irjen Pol Rudolf Rodja, dalam insiden Deiyai, tercatat tiga orang meninggal, yakni dua warga sipil dan seorang anggota TNI AD.

Dia membantah pemberitaan media massa, termasuk media asing, yang menyebut bahwa enam warga sipil tewas dalam bentrok itu.

Kondisi di Jayapura juga sudah dilaporkan kepada Menko Polhukam Wiranto. Ia sangat menyesalkan atas tindakan anarkistis yang merugikan.

Wiranto menginstruksikan agar aparat keamanan bertindak persuasif dalam menghadapi massa pendemo. Senjata dengan peluru tajam, ditegaskan Wiranto, tidak boleh digunakan.

Selain mengecam praktik rasialisme yang terjadi di asrama mahasiswa beberapa waktu lalu, kini massa juga menyuarakan referendum dan menuntut Papua Merdeka. Bendera bintang kejopra pun ikut berkibar di berberapa tempat.

Terhadap tuntutan referendum, Wiranto menyebutnya sebagai tindakan yang mengingkari Pemilu 2019. Saat Pilpres 2019, mayoritas masyarakat Papua memilih Presiden Jokowi untuk memimpin kembali Indonesia.

Pemilu 2019 merupakan pertanda bahwa sebagian besar masyarakat Papua mendukung pemerintahan Jokowi. Namun mengapa dalam waktu singkat mereka menuntut referendum?

Wiranto menilai, tuntutan referendum sejatinya tidak perlu. Menurut dia, tuntutan referendum biasanya disampaikan karena suatu wilayah sedang berada di dalam dua pilihan, yakni merdeka atau bergabung dengan negara penjajah.

Masih menuru Wiranto, selama ini pemerintah selalu berlaku adil pada masyarakat Papua. Apalagi, dana APBN paling banyak digelontorkan ke Papua. Pendapatan daerah yang tersedot ke pusat itu kira-kira setahun yang lalu itu sekitar Rp 26 triliun.

Tetapi dana pembangunan yang digelontorkan ke Papua dan Papua Barat itu sekitar Rp 92 triliun. Sehingga cukup adil, bahkan sangat adil, kalau kita bicara keadilan karena dana yang dikucurkan jauh lebih besar ketimbang provinsi lain.

Mengenai persoalan Papua, sepertinya memang tak sedikit pihak ikut bermain dan tak menghendaki menjadi damai dan fokus membangun. Dalam kondisi seperti sekarang ini, semua pihak yang tak menginginkan kedamaian ikut nimbrung.

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menyebut pihak yang nimbrung tersebut sebagai penumpang gelap. Bahkan ia sempat menuding pihak yang menginginkan Papua lepas dari Indonesia adalah pihak asing.

Melihat semua persoalan di atas, Presiden Joko Widodo sebaiknya segera memberikan tanggapan serius dan segera menyusun strategi jitu agar tidak menjadi  semakin kusut dan menjadi kesempatan pihak asing merongrong kewibawaan Pemerintahan Republik Indonesia.

Mengenai pendekatan penyelesaian, penulis tidak setuju bila menggunakan pendekatan operasi militer. Belajar dari penanganan kasus penuntasan konflik Aceh, pemberlakuan DOM di era Orde Baru, menghadapi kelompok GAM, ternyata bukan dengan operasi militer.

Penyelesaian secara manusiawi tanpa menimbulkan dampak pelanggaran HAM adalah dengan berdialog dengan seluruh tokoh penting di Papua, tokoh Gereja di Papua, termasuk Egianus Kogoya yang disebut-sebut menjadi tokoh penting dalam kelompok bersenjata di Papua.

Patut disayangkan juga, mengapa Presiden Jokowi tidak mengucapkan permintaan maaf kepada masyarakat Papua atas nama bangsa Indonesia terkait  insiden berbau rasisme yang terjadi di Asrama Mahasiswa. Padahal itu penting sebagai bentuk perhatian bagi mereka.

Semua pihak harus paham bahwa masyarakat Aceh dalam segala hal memiliki luka dan memiliki nasib kurang “baik” ketimbang masyarakat Indonesia di daerah lain.

Pembangunan tertinggal, bertahun-tahun menjadi daerah DOM dengan penuh tindak kekerasan di era Orde Baru, sementara banyak kekayaannya ditambang dan banyak mengucur ke luar Papua.

Ketertinggalan dalam pembangunan, ekonomi, pendidikan semakin memperparah. Sementara ketika ada kaum muda Papua sedang belajar (mahasiswa) ternyata tak bisa dirangkul masyarakat lainnya, bahkan mengalami praktik ujaran bernada rasis.

Kembali ke penanganan ke depan. Pendekatan dengan moncong senapan tak bisa menjadi startegi utama dalam menyelesaikan kasus yang saat ini terjadi di Papua. Pendekatan persuasif dan dialog  adalah satu-satunya cara yang paling tepat.

Pendekatan penangkapan, penahanan, tidak akan bisa menyelesaikan masalah. Terbukti operasi keamanan untuk mengejar kelompok bersenjata terakhir-terakhir ini yang telah menimbulkan korban di kedua belah pihak, juga tak menunjukkan indikasi ke arah penyelesaian yang mendasar.

Editor : Taat Ujianto