• News

  • Opini

Akar Rumput Menjerit, BPJS Melejit Akan Jepit Jokowi?

Ilustrasi kenaikan iuran BPJS
foto: geloranews.com
Ilustrasi kenaikan iuran BPJS

JAKARTA, NETRALNEWS.COM – Beberapa hari yang lalu, menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati marah-marah akibat defisit keuangan yang dialami oleh BPJS Kesehatan.

Kemarahannya jelas ia tunjukkan saat menjawab pertanyaan terkait keterlibatannya sebagai Menteri Keuangan terhadap desain iuran BPJS.

"Mengenai iuran, Menteri Keuangan untuk ikut mendesain saya tentu saja sepakat. Jadi spirit itu sangat penting. Namun jangan lupa dalam UU ada DJSN, dan kami Kemenkeu punya perwakilan di sana," kata Sri Mulyani di ruang rapat Komisi XI DPR, Jakarta.

Sri Mulyani menjelaskan, Kementerian Keuangan selalu terlibat dalam rapat internal pemerintah yang mendiskusikan mengenai manfaat layanan kesehatan dengan keseimbangan anggaran.

Bahkan, untuk menjaga keseimbangan, pemerintah tidak segan-segan langsung menyuntikkan modal kepada BPJS Kesehatan.

Artinya, pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan siap melakukan penyesuaian sekalipun untuk sektor pekerja penerima upah (PPU) pemerintah.

Namun, Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini pun meminta dari internal BPJS Kesehatan sendiri untuk giat menagih iuran kepada peserta, khususnya yang tercatat menunggak.

"Kalau kita spiritnya keadilan sosial maka (peserta) yang tidak mampu ditanggung oleh pemerintah. Yang mampu, ya dia harus rutin bayar iuran, kalau nggak bayar ditagih dan itu lah tugasnya BPJS," tegas Sri Mulyani. "Jadi sekarang bukan langsung minta ke Kementerian Keuangan," tambahnya.

Ia juga menyebutkan bahwa BPJS Kesehatan berpotensi defisit hingga Rp32,8 triliun pada tahun ini. Namun, angka defisit itu dapat ditekan hingga menjadi Rp14 triliun jika iuran peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) naik mulai Agustus 2019.

"Apabila jumlah iuran tetap sama, peserta sama, proyeksi rawat inap sama, maka defisit BPJS Kesehatan akan meningkat, yakni dari Rp28,35 triliun menjadi Rp32,84 triliun," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Ia menyebut angka prediksi itu sudah ditambah dengan sisa defisit dari tahun lalu yang sebesar Rp9,1 triliun. Menurut dia, kenaikan iuran di seluruh kelas menjadi obat mujarab memperbaiki keuangan BPJS Kesehatan.

"Kalau untuk suntikan saja, misalnya ya Rp10 triliun, akuntabilitasnya lemah. Makanya, harus ada perbaikan seluruhnya," terang Sri Mulyani.

Dalam hal ini, ia mengusulkan kenaikan tarif PBI sebesar Rp19 ribu dari Rp23 ribu menjadi Rp42 ribu mulai Agustus 2019. Bila ini disetujui Presiden Joko Widodo (Jokowi), maka BPJS Kesehatan bakal mendapatkan dana segar dari pemerintah karena jumlah subsidi bertambah.

"Saya usulkan PBI pada Agustus 2019 ini bisa naik. Nantinya ini ditanggung dulu oleh pemerintah pusat sampai Desember 2019, pemerintah daerah mulai tahun depan," jelasnya.

Menanggapi rencana kenaikan iuran BPJS, pengamat ekonomi Universitas Lampung Asrian Hendi Cahya mengatakan bahwa kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang mencapai 100 persen akan memberatkan masyarakat dan mengurangi tingkat keaktifan peserta.

"BPJS Kesehatan sebenarnya sudah sangat membantu masyarakat dalam menjaga kesehatan, namun jika iuran dinaikkan maka tingkat keaktifan mereka menggunakan jasa kesehatan ini akan kembali minim karena kesulitan memenuhi tarif yang cukup tinggi," katanya.

Menurutnya, dengan ekonomi masyarakat saat ini yang masih kurang, kenaikan BPJS Kesehatan pasti akan menyusahkan mereka, terlebih kebutuhan rumah tangga lainnya juga cukup tinggi.

Permasalahan seperti akan menjadi problem bagi pemerintah. Satu sisi pemerintah ingin membantu BPJS Kesehatan dan di lain sisi mereka harus mencetak SDM unggul.

"SDM unggul ditentukan oleh faktor kesehatan dan pendidikan, apalagi ini adalah moto dari pemerintah pusat. Seyogyanya Pusat memberikan dana lebih untuk kedua sektor tersebut dan mengurangi dana untuk infrastruktur sehingga apa yang diharapkan bisa terwujud, tanpa membebankan masyarakat," tegasnya dia.

Asrian mengatakan seharusnya kenaikan iuran BPJS Kesehatan tidak semuanya dibebankan ke masyarakat walaupun kebijakan itu memang untuk membantu badan itu keluar dari permasalahannya.

"Selama ini dengan iuran yang relatif rendah saja masih banyak masyarakat yang tidak aktif membayar, apalagi tarifnya dinaikkan justru akan menambah jumlah peserta pasif. Pengenaan iuran bisa berbagi, masyarakat dikenakan sekian persen dan pemerintah sekian persen," kata dia.

Jeritan lain terhadap rencana kenaikan iuran BPJS juga keluar dai Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI). Bahkan, KSPI bakal menggelar aksi menolak rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan dan revisi UU Ketenagakerjaan 2 Oktober 2019 di DPR RI.

Presiden KSPI Said Iqbal, di Jakarta, Senin (1/8/2019), mengatakan tanggal tersebut dipilih usai pelantikan anggota DPR RI periode baru 2019-2024.

"KSPI akan melakukan aksi di 10 kota besar, seperti di Bandung, Jakarta, Batam, Aceh dan lainnya," kata Said Iqbal.

Dia mengatakan, rencananya aksi besar-besaran itu akan diikuti oleh 150 ribu buruh. Aksi tersebut bukan jalan terakhir untuk menentang kenaikan iutan BPJS Kesehatan dan revisi UU Ketenagakerjaan.

Pihaknya akan menempuh jalan citizen lawsuit atau gugatan warga negara agar iuran BPJS Kesehatan tidak dinaikkan dan UU Ketenagakerjaan tidak direvisi.

Apa yang disuarakan KSPI memang patut didengarkan. Mereka mewakili banyak kalangan akar rumput yang diam-diam juga menjerit.

Menurut pemantauan penulis, saat ini banyak sekali masyarakat bawah yang sedang mengalami kondisi perekonomian keluarga yang serba sulit. Tak sedikit warga yang menjadi "korban" persaingan global di era digital.

Banyak usaha penjualan tiket gulung tikar akibat maraknya tiket online. Tak sedikit korban PHK yang sedang berusaha survive membuka usaha baru dari mulai toko kelontong hingga warung tenda. Mereka itu dilanda ketar-ketir.

Banyak pula warga yang menjerit sejak kenaikan tarif listrik dan BBM beberapa tahun lalu. Dampaknya baru dirasakan sekarang ini, sementara penghasilan tidak mengalami kenaikan signifikan. Kelompok masyarakat inilah yang pertama-tama akan menanggung beban berat dari rencana kenaikan iuran BPJS.

Situasi itu dikhawatirkan akan berdampak pada kesenjangan ekonomi yang makin lebar. Bila itu terjadi, kepercayaan publik kepada pemerintah bisa semakin merosot.

Walaupun pemerintah Presiden Jokowi tidak mempunyai beban terhadap suksesi lima tahun mendatang, namun bagaimanapun juga, jeritan di akar rumput bisa mengancam kestabilan dan kewibawaan pemerintah.

Bentuknya bisa tidak secara langsung tertuju kepada pemerintah. Ekspresi kekecewaan bisa berpindah kepada sikap apatisme dan tidak simpatik kepada program-program besar dan strategis yang akan diluncurkan Jokowi, misalnya terhadap rencana pemindahan ibu kota.

Apatisme bisa berdampak juga terhadap ketidakdisiplinan (apatis) dalam membayar pajak. Rakyat bawah yang hidup sulit sekarang ini berani bersuara, “Ngapain bayar pajak, bila kewajiban sudah dipenuhi tapi hidup makin susah.”

Bila dampak kenaikan iuran BPJS direspons masyarakat akar rumput demikian, posisi pemerintahan Presiden Jokowi bisa makin terjepit.

Editor : Taat Ujianto