• News

  • Opini

Investor Lokal Tak Lari dan Mau Terlibat Pembangunan Nasional, Caranya?

Ketua Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA), Azas Tigor Nainggolan
Netralnews/Istimewa
Ketua Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA), Azas Tigor Nainggolan

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Pagi ini, Jumat (6/9/2019), saya hendak pergi ke Semarang untuk sidang perkara yang saya tangani di Pengadilan Negeri (PN) Semarang, Jawa Tengah. Pembangunan nasional yang ada telah membuat perjalanan atau proses pekerjaan saya demikian efisien dan  produktif.

Salah satunya saja adalah waktu dalam perjalanan penanganan pekerjaan. Saya biasa bersidang di pengadilan  negeri Semarang sekitar  jam 10.00 sampai jam 13.00 wib. Untuk jadwal yang demikian sudah beberapa bulan ini saya tidak perlu menginap dan bisa pergi ke Semarang pagi hari dan kembali ke Jakarta pada sore harinya.

Seperti biasa pagi hari saya memulai perjalanan dari rumah dengan menggunakan taksi online ke stasiun Gambir, Jakarta Pusat atau terminal Rawamangun, Jakarta Timur.  Setibanya di stasiun Gambir atau terminal Rawamangun  saya langsung menuju loket bus DAMRI membeli tiket untuk perjalanan ke bandara Soekarno Hatta Cengkareng.

Perjalanan pagi hari memungkinkan saya hanya memerlukan waktu sekitar 30 menit dengan bus DAMRI dari stasiun Gambir atau terminal Rawamangun ke bandara Soekarno Hatta. Setiba di  bandara Soekarno Hatta, saya turun dari bus DAMRI dan berjalan kaki santai saja ke terminal di bandara.

Siang atau sore setelah sidang saya bisa menggunakan taksi online ke bandara Ahmad Yani Semarang untuk terbang pulang ke Jakarta. Biasanya untuk pulangnya saya akan memilih tujuan bandaranya adalah bandara Halim Perdanakusuma Jakarta Timur karena dekat dengan rumah saya.

Setiba di bandara Halim saya biasanya dijemput anak saya atau saya bisa menggunakan taksi online keluar sedikit dari bandara untuk pulang ke rumah.

Begitulah perjalanan saya biasanya setiap hari Kamis jika hendak bersidang di PN Semarang. Rasanya perjalanan saya begitu efektif dan efisien sehingga bisa produktif melakukan pekerjaan walau harus ke luar kota.

Perjalanan demikian bisa terwujud karena sudah dibangunnya fasilitas atau infrastruktur transportasi yang baik di tingkat nasional. Saya tidak perlu menginap di luar kota apalagi membawa kendaraan pribadi untuk perjalanan pekerjaan yang bisa dibuat praktis, efisien dan efektif.

Lain halnya dengan pengalaman  beberapa tahun sebelumnya. Perjalanan saya untuk bersidang di PN kota Yogyakarta saja dan teman-teman sekantor harus menginap semalam untuk bersidang.

Begitu pula jauh sebelumnya, untuk bersidang di PN kota Bandung Jawa Barat yang dekat saja saya harus menginap semalam. Tentu perjalanan pekerjaan saat ini jauh lebih efektif, efisien dan produktif dari waktu sebelumnya. 

Kondisi penggunaan waktu yang efektif, efisien dan produktif ini karena dukungan hasil pembangunan di sektor transportasi sangat cepat oleh pemerintah. Dukungan pembangunan sarana transportasi memberikan pengalaman perjalanan untuk pekerjaan  jadi lebih cepat dan murah.

Perjalanan pekerjaan yang jaraknya sedang saja saya cukup mengeluarkan biaya hanya untuk taksi online, bus DAMRI dan penerbangan. Biaya untuk taksi online cukup Rp 40.000 dan bus DAMRI hanya Rp 40.000 juga. Hanya tarif penerbangan saja yang sekarang ini masih lebih tinggi dari setahun lalu.

Tersedianya sarana atau infrastruktur transportasi publik yang efektif, efisien, aman dan nyaman tentu menjadikan masyarakat bisa lebih produktif dalam melakukan pekerjaan atau kegiatan hariannya.

Dukungan bagi pembangunan dan percepatannya sangat diperlukan agar segera dapat didistribusikannya pelayanan dan kesejahteraan bagi masyarakat.

Percepatan pembangunan dapat dilakukan apabila pemerintah bisa memberi ruang pelibatan masyarakat swasta atau privat dalam pembangunan nasional misalnya di sektor transportasi publik.

Pelibatan swasta tersebut bisa dilakukan dalam pembangunan sarana transportasinya seperti pembangunan bandara, pelabuhan, terminal serta pengadaan bus, kapal laut dan pesawat penerbangan.

Jadi permintaan Presiden pada  jajaran pemerintahannya agar memberikan layanan baik untuk menarik minat investor lokal atau masyarakat swasta untuk mendukung pembangunan nasional.

Layanan baik adalah  jaminan kepastian hukum untuk keamanan investasi masyarakat swasta  di Indonesia. Pelibatan swasta dalam pembangunan nasional adalah positif dan diperlukan agar ada percepatan distribusi hasil pembangunan bagi kesejahteraan rakyat.

Keterbatasan dana nasional bisa ditutup atau ditanggulangi dengan pelibatan swasta dalam  pembangunan dengan skema Public Privat Patnership. Keterlibatan sektor swasta atau privat penting karena itu para investor terutama investor lokal perlu diyakinkan bahwa investasi mereka akan dan bisa berkembang baik.

Investor lokal mengetahui secara baik kondisi politik dan sistem hukum nasional. Kondisi politik yang kondusif dan kepastian hukum menjadi indikator utama bagi investor lokal yang perlu dibuktikan oleh jajaran pemerintahan presiden Jokowi.

Jangan sampai ketika investor sedang membangun terus ada kekacauan  tekanan politisi menggunakan hukum untuk menekan para investor atau merebut investasi yang sedang berjalan.

Selama para investor bekerja dan berinvestasi secara baik dan benar, pemerintah wajib memfasilitasinya dengan baik. Melindungi investor terutama investor lokal yang baik adalah perlindungan ruang dukungan pelibatan masyarakat nyata bagi pembangunan nasional.

Masyarakat yang ingin terlibat dalam pembangunan nasional harus didukung dan dilindungi agar tidak lari dan menanamkan investasinya ke luar negeri.

Artinya dukungan menarik berinvestasi di luar negeri adalah tantangan besar persaingan pelibatan masyarakat sendiri sebagai investor lokal pembangunan nasional.

Sekali lagi, permintaan presiden Jokowi yang meminta jajarannya untuk memberikan pelayanan baik dan menarik kepada investor lokal adalah penting demi terwujudnya pembangunan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Penulis: Azas Tigor Nainggolan.
Advokat dan Analis Kebijakan Transportasi.

Editor : Taat Ujianto