• News

  • Opini

Maha Berat Tugas KPK bila Guru Saja Korup

Ilustrasi guru kencing berdiri, murid kencing berlari
Netralnews/Istimewa
Ilustrasi guru kencing berdiri, murid kencing berlari

JAKARTA, NETRALNEWS.COM – Perilaku korup sudah berkelindan sedemikian rupa dalam semua dimensi kehidupan. Ini tentu saja membuat tugas KPK menjadi tidaklah ringan.

Sementara itu, KPK pun seringkali tak mampu menyentuh akar masalah bagaimana budaya korupsi terus bertransformasi di lembaga yang menjadi tempat dimana "reproduksi" perilaku korup terus terjadi, yakni lembaga pendidikan formal.

Lembaga pendidikan sebagai tempat menempa generasi muda agar berkarakter antikorup pun ternyata sudah terpapar budaya korup sedemikian rupa. Ironisnya, tak jarang perilaku itu tidak disadari sebagai korupsi.

Salah satu saja contohnya pernah disebut-sebut oleh Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agus Rahardjo akhir tahun silam. Ia melarang guru memberikan les kepada murid yang bersekolah di sekolah tempat guru itu mengajar.

Menurut Agus Rahardjo, pelarangan tersebut guna menghindari konflik kepentingan. Guru yang mendapat sesuatu dari murid les yang juga murid di sekolah tempat ia mengajar, dikhawatirkan mempengaruhi penilaian terhadap murid.

Dengan pelarangan ini, ia juga berharap meningkatkan martabat guru. Kalau bimbelnya kemudian menerima sesuatu, kalau dia melakukan bimbel harusnya memberikan bimbel kepada murid yang di sekolah lain, yang dia tidak berwenang memberikan nilai. “Nah, itu baru boleh dilakukan," ucap Agus.

Tak sedikit juga guru PNS korup yang mau menyuap karena enggan dipindahtugaskan ke wilayah lain. Sebagai guru PNS, semestinya siap ditugaskan untuk mengatasi permasalahan pendidikan di Indonesia yang salah satunya karena distribusi guru yang tidak merata.

Masih banyak contoh korup lainnya dalam dunia pendidikan.  Yang paling sederhana adalah korupsi waktu. Masih banyak guru datang terlambat dan pulang sebelum waktunya. Akibatnya, sebagian hak siswa yang “terampas”.

Berikutnya, korupsi fasilitas. Tak sedikit guru yang secara sadar menggunakan fasilitas sekolah untuk keperluan pribadi mulai dari memanfaatkan jaringan internet untuk mengunduh lagu sehingga menghemat kuota pribadinya, hingga gunakan printer untuk cetak tugas kuliahnya.

Memanipulasi dokumen juga bukan hal yang aneh dalam lingkup pendidikan. Mulai dari kejar Kartu Jakarta Pintar (KJP) misalnya, guru melakukan manipulasi data orang tua peserta didik hingga pemalsuan dokumen untuk meloloskan tunjangan sertifikasi.

Saat jam tugas, tak sedikit guru juga lalai dengan tugasnya, asyik bercengkerama dengan rekan guru lain sementara jam mengajarnya di kelas dibiarkan kosong. Hak anak pun terampas. Sementara, ia sering menyuarakan agar anak didiknya disiplin dan bertanggung jawab.

Walaupun kesejahteraan guru (terutama PNS atau swasta yang sudah mendapat tunjangan profesional atau sertifikasi) relatif sudah meningkat, ternyata tidak selalu dibarengi dengan peningkatan layanan yang mestinya diberikan.

Dalam hal ini, semua insan dan pelaku di dunia pendidikan mutlak harus melakukan instrospeksi dari atas sampai bawah. Sumbernya adalah satu yakni benar-benar setia dalam menegakkan nilai kejujuran.

Keprihatinan atas perilaku korup dalam dunia pendidikan bukan mengada-ada. Dalam catatan BPS yang dirilis awal September 2019 lalu, memang disebutkan bahwa Indeks Perilaku Antikorupsi (IPAK) mengalami kenaikan dibanding tahun 2018.

Tahun 2018, indeks antikorupsi tercatat pada angka 3,86 poin. Sementara pada tahun 2019 naik 0,40 poin menjadi 3,90 poin. Data ini memang sekilas terasa menggembirakan.

Hanya saja, jangan terburu-buru menyimpulkan secara berlebihan jika kita mau menyelami elemen-elemen di dalam catatan BPS tersebut. Indeks perilaku korupsi terbagi menjadi dua yakni dimensi pengalaman dan dimensi persepsi dalam mengakses fasilitas publik.

Dalam dimensi pengalaman terdapat kecenderungan meningkat. Namun, dalam indeks dimensi persepsi antikorupsi, ternyata terdapat penurunan yang cukup besar. Indeks persepsi yang semula berada pada 3,86 poin pada 2018 turun menjadi 3,80 pada 2019.

Penurunan ini menunjukkan bahwa masyarakat beranggapan bahwa berbagai bentuk perilaku korupsi adalah suatu kelaziman dan dianggap sebagian masyarakat sebagai hal yang lumrah.

Ini bisa diterjemahkan bahwa bila masyarakat tidak jeli dan kritis terhadap perilaku korup di sekitarnya, maka niscaya upaya memerangi korupsi di Indonesia tidak bergerak secara cepat.

Dalam dunia pendidikan, apabila masyarakat menganggap para formatur pendidikan generasi muda saja dibiarkan berperilaku korup karena dianggap sebagai hal wajar, maka dipastikan tidak akan ada perubahan signifikan terhadap perilaku peserta didiknya.

Dalam prosesnya, peserta didik pun akan melihat bahwa disiplin waktu, tertib jalankan tugas, antimanupulasi, hanyalah sekadar jargon semata sebab para guru pun mempertontonkan apa yang katanya akan diperangi. Guru kencing berdiri, murid pun kencing berlari.

 

Penulis: Ignatius Setadewa

Pengajar di salah satu sekolah swasta di Bogor

Editor : Taat Ujianto