• News

  • Opini

Saat Mahasiswa Malas Baca dan Pengacara Malas Nulis, Saling Gunjingkan RUU KUHP

Ilustrasi demonstrasi mahasiswa tolak RUU KUHP
foto: rri.co
Ilustrasi demonstrasi mahasiswa tolak RUU KUHP

JAKARTA, NETRALNEWS.COM – Rabu (25/9/2019) malam, di satu grup WA bernama LCES (entah apa kepanjangannya) berlangsung percakapan seru. Apalagi kalau bukan pergunjingkan masalah teraktual dan terkini, demo mahasiswa.

Berawal dari salah satu anggota yang menyebut mahasiswa pekok (bodoh) hingga sebutan lain yang menyalahkan mereka demo tak santun, anarkis, brangasan, dan seterusnya. Sementara yang lainnya menganggap gerakan mahasiswa punya agenda murni kritis karena cinta Jokowi.

“Seandainya saya mahasiswa milenial. Berdasar narasi yang beredar di medsos dan media massa, saya memutuskan ikut turun ke jalan dengan semangat ingin membela kaum tertindas dan lemah,” kata Joni (nama fiktif) berandai-andai.

Ia kemudian mengutip beberapa poin analisa yang beredar di media tentang RUU KUHP.  Disebutlah pasal 432 RUU KUHP yang konon rentan membuat kaum gembel (misalnya manusia gerobak) diciduk aparat, kemudian dipenjara dan kena denda.

“Lalu pasal 251 RUU KUHP tentang pidana aborsi. Seorang korban perkosaan hamil lalu melakukan aborsi, ia bisa dipenjara dan didenda. Perempuan korban perkosaan akan menjadi korban untuk ke sekian kalinya,” sambung Joni.

Masih menurut Joni, ia juga singgung pasal 604 RUU KUHP yang mengatur tentang pidana hewan peliharaan. “Nenek-nenek miskin dipenjara dan didenda karena ayamnya ‘ngeker-ngeker’ (merusak) lahan jagung milik orang kaya,” katanya.

“Itulah tiga contoh pasal RUU KUHP yang cenderung tajam ke bawah. Mana bisa nenek miskin bayar pengacara? Sedangkan pemilik lahan jagung yang banyak duit, akan mudah bawa pengacara untuk penjarakan si nenek,” imbuh Joni.

Joni berpendapat bahwa jika mahasiswa tidak demo besar-besaran maka aspirasinya tak akan didengar. “Presiden Joko Widodo harus diingatkan dan tak boleh lengah. Pengesahan RUU-RUU yang masih bermasalah itu terkesan buru-buru sehingga patut dicurigai,” dalih Joni.

“Terus terang, maunya saya, demo ya tidak anarkis. Tapi namanya politik, selalu ada yang menunggangi. Munculah kekacauan. Juga timbulkan kemacetan dan menyusahkan warga. Maafkan kami yang ingin agar masa depan Indonesia tidak salah jalan,” tandas Joni.

Berhubung grup WA tersebut adalah para penganut Kristiani, Joni yang mengaku sebagai pengagum Soe Hok Gie sebagai contoh mahasiswa idealis pun mengutip semangat Kristiani, “Bukankah kita harus bela kaum kere (miskin) dan tertindas?”

Tak lama kemudian, muncul Parto, salah satu anggota grup yang merupakan sarjana hukum sekaligus pengacara terkenal. Dengan santun ia menanggapi pemikiran Joni yang sedang tergila-gila dengan gerakan mahasiswa.

“Mas Joni, kowe mesti rung moco RUU KUHP (kamu pasti belum baca RUU KUHP),” tutur Parto dengan bahasa Jawa memulai kuliahnya ke Joni yang berandai-andai menjadi mahasiswa milenial.

“RUU KUHP itu sudah dibahas selama 56 tahun. Sudah lewati 7 presiden dan belum disahkan. Jadi sudah panjang dan lama pembahasannya. Sulitnya melakukan kodifikasi KUHP karena Indonesia sangat plural. Mengakomodasi kepentingan dan aspirasi masing-masing unsur sangatlah susah,” kata Parto.

Ia selanjutnya kupas pasal-pasal yang sudah diungkap oleh Joni dan memperbandingkan antara KUHP yang bikinan Belanda dengan RUU KUHP buatan orang Indonesia.

Pasal tentang gelandangan, di RKUHP diatur dalam pasa 431, sedang di KUHP ada dalam pasal 505. Kemudian soal aborsi, di RKUHP diatur di pasa 569 sedang di KUHP terdapat di pasal 346 jo. pasal 75 UU No. 39/2009 tentang Kesehatan. Dan soal unggas, diatur di pasal 278 di RKUHP sedang di KUHP ada di pasal 548.

“Jumlah pasal yang masih sering diperdebatkan sebenarnya sekitar 15 pasal. Dan jika mau membaca draft RUU KUHP dengan baik, justru ketiga pasal yang kamu (Joni) masalahkan ini sudah diperbaiki sehingga, menurutku, lebih baik dari segi prinsip dan asas hukum pidana,” terang Parto.

Parto pun memberikan contoh. “Gelandangan, dalam KUHP ancaman pidana gelandangan adalah ayat (1) paling lama 3 bulan dan ayat (2) paling lama 6 bulan. Dalam RKUHP, dihapus pidana yang merampas kemerdekaan diganti denda dengan kategori paling rendah,” lanjut Parto.

“Jika itu belum cukup,” masih menurut Parto. “Dalam Buku I tentang Ketentuan Umum, ini yang sering tidak dibaca orang, pidana denda itu dimungkinkan diganti dengan kerja sosial, bahkan pembinaan.”

Kemudian ia jabarkan soal pidana aborsi. Dalam buku I RKUHP tegas mengatur tentang lex specialis derogat lege generalis, yakni peraturan yang khusus mengesampingkan/ mengalahkan peraturan yg umum.

Dalam hal ini, Pasal 75 UU No. 39/2009 mengecualikan pemidaan terhadap aborsi karena alasan: (a). kedaruratan medis (usia dini kehamilan, penyakit genetik berat/cacat bawaan, atau yang menyulitkan bayi hidup di luar kandungan); (b) akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban.

“Lalu soal unggas yang merusak kebun,” sambung Parto. “Buku I juga mengatur tentang living law, yaitu hukum tak tertulis yang hidup di masyarakat. Artinya apa? Pada konteks daerah tertentu, ketentuan pidana akan disesuaikan dengan kebiasaan yang hidup dan berkembang di masyarakat tersebut. Kenapa? Karena sebagai negara multikultural, adat kebiasaan satu daerah dengan daerah lain bisa sangat berbeda. Maka, RKUHP memberikan ruang bagi living law agar tidak kaku,” jabar Parto.

“Singkatnya, di rumah ibuku di Wonogiri, ayam yang jalan-jalan notoli lomboke tanggane (mematuk tanaman cabai milik tetangga), ya nggak bisa dipidana, wong sudah adat kebiasaan di situ begitu. Jangankan ngeker-ngeker (merusak). Nelek (buang tahi) di lantai teras atau dalam rumah aja paling yo mung diresiki (hanya dibersihkan),” tandas Parto.

Anggota di grup tersebut merasa mendapat pencerahan. Sementara Joni berpikir bahwa semestinya percakapan antara teman-temannya (mahasiswa) dengan orang-orang seperti Parto (ahli hukum) terus dilakukan sehingga diperoleh pemahaman yang utuh dan tidak seperti sekarang.

“Itulah pentingnya media yang utuh. Penting pula Bung Parto menulis kritis yang mencerahkan publik. Masyarakat juga harus disadarkan. Bung Parto ojo males nulis lah,” saran anggota lain kepada Parto.

Yang lainnya juga menimpali, “Makanya, Mas Joni belajarlah terus menjadi sepintar-pintarnya. Kalaupun demo, harus paham sepaham-pahamnya, biar kelak kalau jadi ahli hukum juga tercerahkan dan tidak hanya minteri rakyat yang nggak paham hukum,” kata anggota itu.

“Atau mau jadi dokter, ya yang pinter dan inovatif. Jangan jadi brangasan,” sambungnya.

Percakapan pun diakhiri karena hari sudah larut. Semua anggota grup LCES tidur nyenyak sementara di media massa beredar tentang adanya massa demonstran yang terdiri dari anak SMK dan SMA dikejar-kejar aparat kepolisian. Anak-anak itu pun dipastikan belum baca RUU KUHP.

Editor : Taat Ujianto