• News

  • Opini

Simalakama, Apa pun Pilihan Putusan Presiden Tetap Berisiko

Yulius Setiarto
foto: istimewa
Yulius Setiarto

JAKARTA, NETRALNEWS.COM – Demonstrasi mahasiswa hingga pelajar SMK/SMA di sejumlah kota berikut aksi anarkis yang mengikutinya telah membuat hati kita miris. Mengapa hal demikian bisa terjadi dalam waktu relatif cepat, masif, dan meluas?

Ada bermacam-macam analisis muncul di tengah kondisi yang serba tidak pasti ini. Pandangan saya terhadap kejadian akhir-akhir ini, sebagai berikut:

Pertama, gerakan mahasiswa yang murni dengan tujuan awal protes atas disahkannya UU KPK, yang dianggap terlalu cepat dan dianggap melemahkan KPK. Gerakan ini didukung oleh pegiat anti korupsi;

Kedua, keresahan mahasiswa dan pegiat anti korupsi ini bertemu dengan aktifis dan pegiat pada bidang lain yakni: HAM, pertanahan, perempuan dan anak, Papua, dan lain-lain. Jadilah isu yg diusung beraneka rupa.

Ketiga, di antara gelombang aksi mahasiswa dan para aktifis lintas sektor ini, berkelindan para penyalip di tikungan. Mereka ini menunggangi aksi-aksi untuk kepentingan sendiri. Ada yang belum menerima hasil pemilu, ada yang hendak mengganti ideologi, ada petualang politik lintas generasi, ada pula yg sedang mencari posisi tawar di pemerintahan yang akan datang.

Keempat, posisi pemerintah sejak awal sangatlah lunak dalam menghadapi aksi demonstrasi dengan pendekatan keamanan minimal dan keputusan penundaan pengesahan 4 RUU. Sikap ini ternyata belum cukup menenangkan para demonstran. Maka eskalasi aksi meningkat. Bentrokan, rusuh, perusakan, korban luka dan meninggal tak terelakkan.

Kelima, mulai hari ini, eskalasi akan ditingkatkan terus menerus sampai ke level yang tidak dapat dibendung lagi, yang dipicu dengan jatuhnya korban jiwa, peningkatan gelombang aksi berbagai elemen yang merambah kota menengah dan kota kecil.

Keenam, PR pemerintah yang mesti segera selesai adalah memilih strategi terbaik untuk meredam situasi ini, setidaknya sampai pelantikan Presiden.

Opsi pertama tentu mengikuti tuntutan demonstran. Misalnya menerbitkan Perppu pembatalan Revisi UU KPK. Opsi ini tidak menjamin keadaan membaik. Bisa jadi setelah terbit Perppu, tuntutan berikutnya adalah batalkan pimpinan KPK terpilih.

Opsi berikutnya, penegakan hukum. Tentu akan terasa represif. tapi jika ini dilakukan maka aktor di balik demonstrasi dan kerusuhan akan terungkap, pelaku perusakan dan kerusuhan ditangkap. Barulah dialog dengan mahasiwa dan para aktifis lintas sektor dilakukan.

Ketujuh, simalakama. Apa pun pilihan tindakan Presiden, tetap ada resiko politiknya.

Terbitkan Perppu bisa jadi parpol pendukung balik badan. Sementara kelompok aksi juga belum tentu jadi pendukung yang kuat.

Menggunakan kekuatan represif, kemungkinan akan memancing gelombang aksi yang lebih besar. Semua alternatif bila tidak dimitigasi dengan tepat dapat menyebabkan instabilitas berkepanjangan dan dampaknya akan meluas ke ekonomi, keamanan, dan lain-lain.

Pun demikian, saya masih yakin dengan pilihan tindakan Presiden Jokowi. Berkali-kali langkah brilian tak terduga dilakukan. Kali ini, untuk mengatasi gelombang aksi pun, saya yakin sebuah langkah cerdas akan dilakukan.

 

Penulis: Yulius Setiarto

Pegiat Sosial tinggal di DKI Jakarta

Editor : Taat Ujianto