• News

  • Opini

Merinding Bulu Roma Lihat Ribuan Mahasiswa Anggap DPR Mau Sunat KPK

Prajurit TNI melompati gelang api saat geladi pemantapan kemampuan prajurit menjelang peringatan HUT Ke-74 TNI di Lhokseumawe, Aceh
foto: antara
Prajurit TNI melompati gelang api saat geladi pemantapan kemampuan prajurit menjelang peringatan HUT Ke-74 TNI di Lhokseumawe, Aceh

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Merinding bulu roma melihat pemandangan yang tidak lazim saat berlangsungnya demonstrasi di sekitar kawasan Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, pada tanggal 1 Oktober 2019.

Ketika itu ratusan, bahkan ribuan mahasiswa berunjuk rasa terhadap anggota DPR yang telah menyetujui pengesahan revisi terhadap Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK).

Unjuk rasa dilakukan karena para mahasiswa menganggap wakil rakyat masa bakti 2014-2019 ingin "mengerdilkan atau menyunat" hak-hak para penyidik lembaga antirasuah tersebut. DPR menuntut pembentukan dewan pengawas untuk "mengawasi" para penyidik tersebut.

Biasanya demonstrasi di depan DPR berakhir dengan ricuh. Namun, karena aparat keamanan yang terdiri atas Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) bersikap tegas, bahkan keras untuk mengusir para pengunjuk rasa, situasi pada hari Selasa (1-10-2019) justru berlawanan.

Para mahasiswa dengan amat simpatik membagi-bagikan karangan bunga kepada sejumlah prajurit TNI dan Polri. Bahkan, ketika akan meninggalkan area demonstrasi, mereka berpelukan dengan para petugas keamanan tersebut.

Peristiwa itu disaksikan jutaan rakyat Indonesia yang menonton siaran langsung televisi. Apa artinya tontonan yang mencengangkan itu?

Tanpa terasa, kejadian itu berlangsung hanya 4 hari menjelang 5 Oktober 2019, saat TNI akan merayakan hari ulang tahun ke-74. Tentu kejadian di kawasan Senayan itu bisa menyimpulkan bahwa mahasiswa ingin berbaikan dengan para prajurit TNI dan Polri sehingga tak muncul kesan lagi bahwa terdapat "jurang yang lebar" di antara kedua belah pihak.

Para mahasiswa tentu akan menyadari bahwa TNI dan Polri bukanlah musuh mereka, melainkan teman, mitra, atau bahkan sahabat mahasiswa.

Mudah- mudahan para pimpinan TNI menyaksikan tontonan yang amat langka alias jarang itu. Para pejabat TNI pasti mempunyai anak-anak yang ada di antaranya yang masih menjadi mahasiswa di berbagai perguruan tinggi, baik di Jakarta maupun kota-kota lainnya.

Dua mahasiswa Universitas Halu Oleo, Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara yang masing-masing bernama Randi dan Yusuf beberapa hari yang lalu telah tewas akibat demonstrasi di sana.

Saat ini telah dilakukan penyelidikan dan penyidikan untuk mengetahui kenapa sampai ada mahasiswa yang meninggal dunia yang diduga keras akibat tembakan aparat keamanan,

Masyarakat tentu sangat berharap agar tidak terjadi lagi kematian akibat tembakan senjata aparat keamanan baik Polri maupun TNI.

Karena HUT TNI tinggal sehari lagi, baik pimpinan maupun jajarannya patut melakukan wawas diri alias introspeksi untuk mengetahui hal-hal yang baik maupun buruk yang telah dilakukannya selama ini.

Hal yang buruk antara lain terjadi di Jakarta Timur beberapa bulan yang lalu ketika sebuah kantor polisi diserbu oleh segelintir orang yang tidak dikena yang diduga adalah prajurit sehingga terjadi kerusakan yang cukup parah di kantor polsek tersebut. Akan tetapi, rasanya masyarakat Jakarta tidak pernah lagi mendengar atau mengetahui hasil penyelidikan kasus tersebut.

Sementara itu, pada tahun 2013, pernah terjadi penyerangan terhadap Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Cebongan, Yogyakarta yang mengakibatkan dua narapidana tewas akibat penyerangan yang dilakukan prajurit Kopassus TNI Angkatan Darat. Saat itu, banyak warga yang bertanya sejak kapan TNI berhak menyerang alias menyerbu sebuah lembaga pemerintahan sipil?

"Inflasi" Jenderal

TNI yang mencakup Angkatan Darat, Angkatan Laut, serta Angkatan Udara telah diakui masyarakat sebagai lembaga pemerintah yang paling modern jika dibandingkan dengan semua kementerian serta lembaga pemerintah nonkementerian.

Pendidikan di TNI jenjangnya sangat jelas untuk menjadi prajurit yang profesional, mulai dari sekolah calon tamtama, bintara, sekolah calon perwira (secapa), hingga Akmil, AAU, dan AAL.

Selain itu, ada kursus atau sekolah kecabangan, seperti kavaleri, artileri, polisi militer, hingga komunikasi dan elektronik. Selain itu, juga ada sekolah untuk menjadi anggota Kopassus TNI AD.

Apabila seorang presiden setiap tahunnya melantik ratusan perwira remaja tiga angkatan maka bisa dibayangkan bahwa sekitar 25 s.d. 30 tahun kemudian sudah akan muncul ratusan jenderal.

Sekarang saja terdapat puluhan jenderal, laksamana, hingga marsekal yang tidak mempunyai jabatan sehingga ada "pengangguran" alias nonjob. Hal ini tentu saja Panglima TNI dan ketiga kepala staf harus mencari jalan keluar yang tepat.

Contohnya adalah Letjen TNI Doni Monardo beberapa bulan lalu telah diangkat menjadi Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, padahal BNPB bukanlah lembaga militer seperti halnya Lemhanas. Jika memakai istilah lama, Doni adalah "dikaryakan".

Pertanyaannya adalah apakah "menyipilkan" seorang perwira masih akan terjadi lagi pada masa-masa mendatang.

Dengan makin banyaknya jumlah prajurit TNI, tentu semua pimpinan angkatan harus memikirkan jalan keluar terbaik agar tidak terjadi pelanggaran peraturan kemiliteran.

Saat ini saja, sedikitnya sudah diketahui masyarakat ada tiga perwira tinggi purnawirawan yang diduga terlibat dalam berbagai kegiatan yang disebut melawan pemerintahan yang sah, yakni dua purnawirawan dari TNI AD dan seorang marsekal muda dari Angkatan Udara.

Tentu rakyat berhak berharap agar tidak ada lagi jenderal purnawirawan yang "berseberangan jalan" dengan angkatannya, apalagi pemerintah.

Karena TNI bakal nerayakan HUT ke-74, masyarakat tentu sangat berharap agar TNI menjadi organisasi militer yang makin baik pengorganisasiannya, senjatanya makin canggih alias tidak ketingalan zaman, serta tidak terdengarnya persaingan alias rivalistas di antara para prajurit di tiga angkatan.

TNI harus tetap menjadi contoh yang baik bagi aparat atau pegawai negeri sipil. TNI juga telah terbukti sebagai garis terdepan saat terjadianya penanganan bencana alam seperti di Palu, Sulawesi Tengah dan juga membantu pengangkutan ribuan pendatang yang ingin pulang dari Wamena, Papua akibat kerusuhan di sana.

TNI harus tetap menjadi tentara rakyat karena teguh berpegang terhadap Saptamarga dan Sumpah Prajurit.

Penulis: Arnaz Ferial Firman

Wartawan LKBN ANTARA pada tahun 1982—2018, pernah meliput acara kepresidenan tahun 1987—2009

Editor : Taat Ujianto