• News

  • Opini

Siswa SMP Tewas Dihukum Guru, Sistem Kontrol Telah Mati?

Ilustrasi kekerasan terhadap anak
foto: istimewa
Ilustrasi kekerasan terhadap anak

JAKARTA, NETRALNEWS.COM – Berita mengejutkan datang dari Manado, Sulawesi Utara. Fanli, siswa SMP Mapanget, Manado, meninggal usai dihukum lari oleh gurunya. Polisi pun bertindak dengan cepat dengan melakukan menyelidiki atas dugaan unsur kelalaian.

Pasal yang dikenakan untuk sementara adalah pasal 359 (KUHP) terkait kealpaan atau kelalaian, kepada oknum guru yang membuat Fanli menghembuskan nafas terakhir. Tentu bila unsur kelalaian bisa dibuktikan.

Untuk sementara, polisi baru memeriksa 6 orang saksi. Sementara guru yang memberikan hukuman lari kepada Fanli belum bisa diperiksa karena masih syok. Polisi juga akan meminta keterangan ahli terkait konstruksi hukum dalam kasus yang dilaporkan keluarga Fanli sambil menunggu hasil autopsi.

Sebelumnya, pihak sekolah sudah berupaya menyelesaikan kasus ini secara kekeluargaan. Salah satu hasilnya adalah pihak sekolah bersedia menanggung seluruh biaya pemakaman Fanli.

Namun, kasus yang dipicu dari hukuman karena terlambat masuk sekolah, dihukum lari, kelelahan dan mendadak Fanli pingsan dan meninggal, tetap akan berlanjut secara hukum sesuai permintaan pihak keluarga Fanli.

Melihat kronologisnya, peristiwa nahas itu terjadi pada Selasa (1/10/2019). Ada 5 siswa lainnya yang mendapat hukuman serupa akibat terlambat datang ke sekolah seperti yang ditentukan yakni pukul 07.15 Wita.

Mulanya, siswa dihukum dengan berjemur di teriknya matahai pagi selama 15 menit. Setelah itu, guru menghukum para siswa lari keliling lapangan halaman sekolah.

Dari olah tempat kejadian perkara (TKP), polisi menyebut ukuran lapangan yang diputari sekitar 68 meter persegi. Saat mengelilingi lapangan, Fanli sempat bicara ke temannya sudah dalam kondisi tidak lagi kuat berlari.

Setelah itu, Fanli dibawa ke RS Auri lalu dirujuk ke RS Malalayang Manado. Di RS Malalayang, Fanli dinyatakan tim dokter meninggal dunia.

Menanggapi peristiwa tersebut, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengapresiasi gerak cepat kepolisian dengan melakukan penyelidikan sebelum diminta oleh pihak keluarga Fanli.

KPAI juga menilai bahwa Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadisdik) seharusnya melakukan pemeriksaan kepada pihak sekolah dan menonaktifkan oknum guru terduga pelaku yang menghukum siswa hingga meninggal dunia.

Menurut Komisioner KPAI Bidang Pendidikan Retno Listyarti, langkah tersebut perlu dilakukan selama proses penyelidikan oleh pihak kepolisian.

"Penonaktifan guru perlu dilakukan untuk menimbulkan  efek jera dan shock therapy bagi sekolah lain yang mungkin juga menerapkan pendisiplinan dengan hukuman fisik," kata Retno, dalam keterangan tertulis kepada Netralnews, Minggu (6/10/2019).

Menurut Retno, pihak sekolah anak korban seharusnya mendapatkan teguran keras, bahkan sanksi atas peristiwa tersebut. Pasalnya guru diduga kuat telah menerapkan disiplin dengan pendekatan hukuman fisik yang membahayakan keselamatan anak-anak. 

"Sekolah seharusnya menjadi tempat yang aman dan nyaman buat peserta didik sebagaimana diamanatkan dalam pasal 54 UU Nomor 35/2014 tentang Perlindungan Anak, bahwa selama berada di sekolah anak-anak harus dilindungi dari berbagai kekerasan.  Membangun sekolah ramah anak tanpa kekerasan adalah tugas dan  tanggungjawab pihak sekolah maupun Dinas Pendidikan setempat," jelas Retno

Kasus Fanli rasa-rasanya semakin menambah deretan panjang kasus kekerasan yang dialami oleh anak. Dalam beberapa bulan terakhir, sebenarnya terus terjadi rentetan kasus kekerasan anak mulai dari aksi dua kakak beradik dan ayah kandung yang memperkosa anak perempuannya secara bergantian bertahun-tahun hingga kasus penganiayaan bocah usia 5 tahun di Sukabumi.

Semua ini memperlihatkan secara telanjang tentang bagaimana relasi kuasa antara kaum dewasa dengan anak-anak yang dalam segala hal berada di posisi jauh lebih lemah. Ada yang sakit dalam relasi kuasa di masyarakat kita.

Dalam Undang-Undang No 35/2014 disebutkan bahwa anak merupakan seseorang yang berusia di bawah 18 tahun termasuk dalam kandungan. Secara biologis dan sosiologis, mereka semestinya memperoleh perlindungan.

Bayi dalam kandungan harus dilindungi oleh orangtuanya, begitupun saat ia sudah lahir dan berkembang, membutuhkan kaum dewasa yang ada di sekitarnya sehingga proses tumbuh kembangnya anak berlangsung dengan semestinya (beradab).

Tragisnya, keberulangan bahkan proses pelemahan dan kekerasan kepada anak seringkali terjadi dalam waktu bertahun-tahun tanpa ada koreksi atau teguran dari pihak manapun. Dalam hal kasus Fanli, perlu dikaji budaya  pemberian hukuman yang biasa diberlakukan di sekolah itu.

Kasus Fanli memberikan pelajaran tak ternilai harganya. Jangan sampai Fanli-Fanli lainnya kembali berjatuhan. Dalam hal ini, tindakan hukum yang tegas harus diberlakukan kepada guru yang terbukti lalai sebagai peringatan agar kaum dewasa melakukan koreksi bagaimana relasi kuasa dijalankan.

Bila dilihat dari kacamata spiritual, bisa jadi, dalam masyarakat kita, peranan suara hati sebagai anugerah Tuhan kepada setiap umat manusia, tengah bermasalah.

Praktik kekerasan yang berlangsung terus-menerus membuktikan bahwa hati nurani sebagai kontrol tak lagi berfungsi.

Dalam catatan KPAI, selama 2018 kekerasan terhadap anak di Jakarta mencapai 877 kasus. Digabung dengan kekerasan perempuan, angka kekerasan pada tahun lalu berjumlah 1.672 kasus, naik 455 kasus atau sekitar 37 persen dari tahun sebelumnya 1.217 kasus.

Secara nasional, angka kekerasan terhadap anak dan perempuan juga mengalami kenaikan pada 2018, yakni 4.885 kasus dibanding 4.579 kasus pada 2017.

Angka-angka itu hanyalah sekadar bukti bahwa di tengah masyarakat Indonesia, suara hati mengalami degradasi dan kehilangan fungsinya secara serius, kalau tidak mau dibilang telah mati.

Editor : Taat Ujianto