• News

  • Opini

Periode Terburuk Kasus Korupsi BUMN di Bawah Menteri Rini Soemarno

Ketua Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA), Azas Tigor Nainggolan
foto: istimewa
Ketua Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA), Azas Tigor Nainggolan

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Dalam waktu sekitar dua tahun sejak Juli 2017, sudah ada 8 BUMN yang direktur atau pejabat di jajaran manajemennya tertangkap atau dinyatakan sebagai koruptor atau tersangka kasus korupsi. Periode ini adalah masa terburuk bagi kinerja BUMN di bawah kepemimpinan menteri BUMN  Rini Soemarno.

Sudah terlalu banyak BUMN yang kinerjanya buruk akibat kasus korupsi dan pantas menjadi evaluasi presiden Jokowi terhadap kinerja menteri seperti BUMN. Padahal BUMN dipilih oleh presiden Jokowi sebagai alat percepatan pemerataan pembangunan kepada rakyat.

Tetapi nyatanya justru banyak direktur atau pejabat BUMN yang terkena sangkaan melakukan korupsi. Jelas, maraknya korupsi di tubuh BUMN  sangat mengecewakan presiden Jokowi dan merugikan hak atas pembangunan rakyat Indonesia.

Maraknya kasus korupsi di tubuh BUMN dan dikhawatirkan menunjuk orang yang salah dalam mengisi jabatan dirut di perusahaan pelat merah tersebut.

Seperti dilaporkan cnbcindonesia.com, yakni Pertama pada Juli 2017 rombongan direksi PT PAL ditangkap KPK terkait gratifikasi. Ketiganya yakni Direktur Utama PAL Indonesia Muhammad Firmansyah Arifin, Kepala Divisi Perbendaharaan PAL Arief Cahyana, dan Direktur Keuangan PAL Saiful Anwar.

Kedua pertengahan tahun 2018, KPK kembali menetapkan Direktur Utama PT Asuransi Jasindo (Persero) Budi Tjahjono. Ketiga KPK melakukan OTT (operasi tangkap tangan) terhadap salah satu direktur PT Krakatau Steel (Persero) Tbk (KTAS) pada Maret 2019, yakni Direktur Teknologi dan Produksi Wisnu Kuncoro.

Keempat KPK menetapkan Direktur Utama PLN Sofyan Basir sebagai tersangka kasus dugaan suap yang terjadi di proyek PLTU Mulut Tambang Riau-1, pada April 2019.

Kelima KPK menggelar operasi tangkap tangan di Jakarta Selatan, Rabu (31/7/2019). Dalam OTT itu, KPK mengamankan lima orang, salah satunya adalah Direktur Keuangan PT Angkasa Pura II (Persero) Andra Y Agussalam.

Keenam Direktur Utama Perum Perindo, Risyanto Suanda, menjadi tersangka dalam OTT yang dilakukan KPK. Dia diduga menerima suap dalam impor ikan di Perindo.

Ketujuh KPK menetapkan Direktur Utama PT Inti Darman Mappangara sebagai tersangka kasus dugaan suap antar-BUMN, yang melibatkan PT Angkasa Pura II. Kedelapan Dirut Perum Jasa Tirta II Djoko Saputro ditangkap KPK terkait kasus korupsi pengadaan pekerjaan jasa konsultasi, diduga merugikan negara sebesar Rp3,6 miliar

Selain penangkapan 8 pejabat tinggi BUMN tersebut di atas rupanya sudah pernah ada laporan masyarakat ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yakni terkait kasus korupsi besar yang dilakukan oleh Dirut BUMN, Sattar Taba Dirut  PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN).

Informasi terakhir juga diberitakan bahwa Sattar Taba bersengketa dengan anak perusahaannya yakni PT Karya Citra Nusantara (KCN) yang merupakan investor swasta mitra kerja samanya. Hingga akhirnya pada tanggal 10 September 2018 Mahkamah Agung  memutuskan PT KBN kalah oleh upaya Kasasi PT KCN.

Dalam laporan masyarakat tersebut dikatakan bahwa Sattar Saba sebagai Dirut PT KBN menerima suap Rp 7,7 milyar dan melakukan beberapa kasus dugaan korupsi dengan melakukan tender-tender (total 20 kasus). 

Jika melihat kesepaktan kerja sama antara PT KBN dan PT KCN harusnya bersinergi untuk mewujudkan Nawacita Jokowi di poros maritim. Keberadaan pelabuhan yang dibangun oleh PT KCN, menjadi  alternatif bongkar muat di kawasan Marunda akan menurunkan dwelling time di pelabuhan Tanjung Priok dan membuat Indonesia menarik di mata investor.

Sadar atau tidak bahwa perilaku Sattar Taba yang menggugat PT KCN yang sedang membangun pelabuhan dengan modal sepenuhnya dari dana PT KCN ini malah mengacaukan program Jokowi.

Melihat perilaku terindikasi koruptif ini, justru  Rini Soemarno sebagai menteri BUMN seakan tutup mata, tidak peduli dan terus mempertahankan Sattar Taba  hingga hari ini sebagai Dirut PT KBN.

Semoga saja untuk kabinet  presiden Jokowi periode kedua ini  memilih dan  menunjuk orang yang tepat untuk mengisi posisi menteri BUMN. Mengingat posisi BUMN yang demikian strategis sebagai alat percepatan pemerataan hasil pembangunan dan pemerataan kesejahteraan kepada rakyat. 

Begitu pula Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga saat ini belum juga menindak lanjuti laporan masyarakat terkait gugatan adanya korupsi di PT KBN.

Semoga saja KPK mau dan berani menindaklanjuti laporan masyarakat yang  menduga ada korupsi di KBN melalui anak perusahannya, PT Karya Citra Nusantara (KCN).

Masyarakat sudah meminta berkali-kali agar segera melakukan  pemeriksaan terhadap Direktur Utama PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN) Sattar Taba tetapi tidak pernah terjadi hingga hari ini.

Padahal masyarakat  sudah memasukan  laporan ke KPK sejak 21 Februari 2019 lalu tapi tetap saja Sattar Taba  seakan tidak tersentuh oleh KPK.  Tidak adanya tindak lanjut KPK ini menuai kritik masyarakat atas dugaan korupsi di PT KBN.

Posisi KPK sebagai benteng keadilan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia yang seharusnya bertindak cepat dan tidak tebang pilih.

KPK dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi di PT KBN ini lambat sekali karena sudah lebih dari 7 bulan laporan tapi tidak ada tindak lanjut memeriksa Sattar Taba serta jajaran pejabat PT KBN.

Akibatnya masyarakat menilai KPK seakan melakukan upaya tebang pilih dalam dugaan kasus korupsi di PT KBN. Hingga saat ini KPK terus melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap para koruptor dari luar Jakarta.

Sementara terhadap koruptor yang letaknya di di Jakarta, di depan mata atas laporan masyarakat sampai hari ini sama sekali tidak ada tindak lanjutnya.

Seharusnya KPK mampu  membuktikan bahwa mereka serius memberantas korupsi, termasuk dugaan korupsi di PT  KBN.

Juga  tidak tebang pilih  seperti dugaan masyarakat bahwa KPK hanya digunakan sebagai alat politik kekuasaan untuk saling menjatuhkan lawan politik. Ingat, sekali lagi bahwa keseriusan KPK dalam mengungkap dugaan korupsi yang dilaporkan masyarakat perlu tindak lanjut yang nyata.


Penulis: Azas Tigor Nainggolan
Seorang Advokat dan Pengamat Kebijakan Publik.

Editor : Taat Ujianto