• News

  • Opini

Lem Aibon, Bikin Gubernur Anies Makin Naik Daun sebab...

Gubernur Anies Baswedan
foto: merdeka.com
Gubernur Anies Baswedan

JAKARTA, NETRALNEWS.COM – Heboh mengenai anggaran lem aibon yang dianggap janggal dalam RAPBD DKI Jakarta membuat nama Gubernur Anies menjadi sorotan publik.

Polemik itu menjadi trending topic selama beberapa hari terakhir dan namanya terus disebut-sebut mengingat ia adalah kepala daerah Pemprov DKI Jakarta.

Kejadian bermula dari Kepala Tata Usaha Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat  yang bertanggung jawab menginput data anggaran tersebut. Kepada media, sosok pengimput itu mengaku keliru saat memasukkan anggaran lem aibon sebesar Rp 82 miliar dalam APBD 2020.

"Yang masukan itu saya, saya salah pilih komponen, saya keliru," ujarnya di Balai Kota, Rabu 30 Oktober 2019.

Sudarman mengaku asal-asalan saat memilih komponen lem aibon karena harus memenuhi pagu anggaran yang harus segera dimasukkan.

"Jadi ada pilihan lain, ada banyak pilihan lain artinya saya tidak berpikir sampai sejauh ini," ujarnya.

Sudarman mengakui bahwa item lem aibon tersebut juga tidak berdasarkan permintaan dari sekolah. Namun waktu itu dia mengaku memilih komponen lem aibon sebagai salah satu rekening kegiatan yang telah disusun sebesar Rp 82 miliar.

Sebenarnya tak hanya soal lem aibon, ada juga kejanggalan soal pembelian ballpoint senilai Rp 124 miliar dari Sudin Pendidikan Jakarta Timur hingga pembelian 7331 unit komputer, server dan perangkat penyimpan data pintar (smart storage).

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pun segera memberi respons. Ia menilai masalah penganggaran sudah terjadi selama bertahun-tahun dan pangkalnya adalah di sistem. Dia merasa hanya mendapat 'warisan'.

"Ini problem muncul tiap tahun. Maka yang kita koreksi adalah sistemnya. Sistem masih manual pengecekan manual maka ada puluhan ribu item. Saya kerjakan satu-satu kemarin. Tapi saya tidak berpanggung," ucap Anies di Balai Kota DKI Jakarta

Anies menyebut saat ini sistem yang digunakan Pemprov DKI sudah digital tapi tidak smart alias pengecekan masih dilakukan secara manual. Akibatnya, tetap ada pegawai yang teledor setiap tahunnya.

Selain itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga menyatakan akan membuat tim ad hoc untuk menelisik oknum pegawai yang melakukan data entry anggaran yang ganjil.  Landasan pembentukan tim adalah Peraturan Pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS.

"Kemudian saya membuat Kepgub 128 tahun 2019 pembentukan tim pemeriksa ad hoc atas dugaan pelanggaran disiplin PNS," kata Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (1/11/2019).

"Itu adalah tim yang selalu memeriksa kalau ada tuduhan pelanggaran di ASN. Mereka yang akan melakukan pemeriksaan tapi nama-namanya yang diperiksa nanti akan dapat dari Bappeda," imbuhnya.

"Jadi intinya adalah mereka yang tidak menjalankan dengan disiplin, di situ mereka yang akan diperiksa," lanjut dia.

Menurut Anies tindak lanjut ini harus dilakukan untuk melihat alasan yang sebenarnya. Dari situ pemerintahan bisa banyak belajar dari masalah tersebut.

"Semua akan diperiksa itu harus diperiksa. Supaya kita tahu sistemnya ini human error atau disengaja," tegas dia.

Walaupun Gubernur Anies berusaha bertindak cepat, namun polemik itu terlanjur menjadi bola liar. Namanya disbut-sebut banyak pihak mengingat merupakan pemimpin pemerintah daerah DKI Jakarta yang semestinya mampu tegas dan bertindak transparan terhadap penyusunan anggaran.

Tak hanya pengamat sosial politik, mantan gubernur DKI Jakarta pun ikut angkat bicara. Mantan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso mengaku kaget begitu mendengar besarnya anggaran janggal tersebut.

"Aku kaget aja, kok lem segitu anggarannya," kata Sutiyoso. "Enggak tahu ngitung untuk apa, itu bisa aja salah administrasi. Anggaran itu kan memang diatur bersama-sama dengan Dewan (DPRD)," tambah dia.

Tanggapan lain muncul dari Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Ia berkomentar bahwa soal sistem e-budgeting yang dinilai Anies tidak smart.

"Aku sudah lupa definisi smart seperti apa karena Pak Anies terlalu over smart," ujar Ahok seperti dikutip Kompas.com. Menurutnya, sistem e-budgeting yang dia tinggalkan saat ini membuat perencanaan anggaran dilakukan tepat sejak awal.

Sebab PNS DKI tidak bisa asal memasukkan program. Dengan demikian, anggaran seluruh komponen itu mudah dikontrol. "Harus (dimasukkan) semasa dari awal dan jadi mudah kontrolnya," tutur Ahok.

Pendapat berikutnya berasal dari  Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Ia mengatakan bakal ikut turun tangan untuk meningkatkan kualitas anggaran daerah.

"Kita nanti akan bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri di dalam meningkatkan kualitas dari APBD tentunya," katanya di Kementerian Keuangan Jakarta, Jumat (1/11/2019).

Melihat kronologis polemik tersebut, sudah sepantasnya Gubernur Anies segera membuka kasus tersebut secara transparan agar publik tahu seperti apa sesungguhnya kusutnya masalah tersebut. APBD adalah dana publik yang harus dikelola bukan dengan asal buat.

Selain itu, Pemerintah Pusat dari Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri juga mutlak segera memperbaiki sistem penyusunan APBD. Sistem e-budgeting yang disebut-sebut Anies tidak smart harus dituntaskan. Sebab, jangan-jangan soal lem aibon hanyalah apa yang kelihatan dari gunung es.

Penulis: Ahmad Suteja

Editor : Taat Ujianto