• News

  • Opini

Sayang Sekali, BUMN Ini Tak Menggubris Pesan Jokowi

Pengamat kebijakan publik, Azas Tigor Nainggolan
foto: istimewa
Pengamat kebijakan publik, Azas Tigor Nainggolan

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Membuka keterlibatan atau partisipasi masyarakat, dalam hal ini investor swasta menjadi penting agar pembangunan dapat berjalan secara baik. Keterlibatan pihak investor swasta nasional sangat berarti untuk mendukung dan membantu keterbatasan anggaran.

Ruang keterlibatan swasta ini perlu diamankan dan didukung oleh semua pihak termasuk perusahaan pemerintah atau BUMN. Selama ini untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, presiden Jokowi melibatkan BUMN secara maksimal perusahaan plat merah ini.

Keterlibatan BUMN ini juga menggandeng beberapa investor swasta guna membantu BUMN agar pembangunan jadi lebih cepat diselesaikan. Partisipasi masyarakat dalam  pembangunan beberapa proyek infrastruktur bersama BUMN memang berhasil membangun kerja sama.

Tapi saat ini ada satu kasus pembangunan infrastruktur pelabuhan  KCN di Marunda Jakarta Utara. Pembangunan pelabuhan Karya Citra Nusantara (KCN)  Marunda ini juga adalah salah satu pembangunan strategis nasional untuk mewujudkan cita-cita presiden Jokowi membangun Tol Laut yang menghubungkan seluruh Nusantara secara baik.

Artinya  Adanya keterlibatan investor swasta nasional ini akan menambah kekuatan BUMN dalam melakukan pembangunan infrastruktur seperti  diminta oleh presiden Jokowi.

Percepatan pembangunan tersebut penting agar pemerintah dapat melakukan pemerataan distribusi kesejahteraan bagi seluruh wilayah Indonesia. Sehingga strategi pembangunan melibatkan investor swasta nasional bekerja sama dengan BUMN guna melaksanakan pembangunan nasional.

Permintaan kerja sama BUMN dan investor swasta  itu  disampaikan presiden Joko Widodo kepada  menteri BUMN Erick Thohir. Secara khusus presiden Jokowi meminta agar BUMN  menggandeng dan bekerja sama secara baik dengan  para pengusaha atau investor swasta nasional dalam mengerjakan proyek- proyek nasional.

Kerja sama yang baik itu diharapkan presiden Jokowi agar tidak ada lagi keluhan terhadap  perusahaan-perusahaan BUMN menguasai pembangunan  proyek nasional  yang ada di Indonesia.

Dalam sebuah kesempatan di acara pelantikan HIPMI pada 15 Januari 2020 lalu, presiden Jokowi tegas meminta agar pembangunan atau proyek nasional juga diberikan kepada pengusaha nasional dan tidak hanya dikuasai pengerjaannya oleh anak usaha BUMN, cucu-cucu BUMN.

Selain itu juga presiden Jokowi mengaku kerap mendapatkan keluhan dari para pengusaha nasional mengenai proyek-proyek strategis nasional yang kerap dikuasai oleh perusahaan-perusahaan pelat merah atau BUMN

Permintaan presiden Jokowi itu juga memiliki makna agar BUMN membangun kerja sama yang baik dengan investor swasta dalam mengerjakan proyek-proyek pembangunan nasional.

Tetapi sayang niat presiden Jokowi ini tidak dilaksanakan secara baik oleh salah satu BUMN, PT Kawasan Berikat Nusantara (PT KBN) yang bekerja sama dengan investor swasta PT karya Teknik Utama (PT KTU) untuk membuat anak perusahaan bersama yakni PT Karya Citra Nusantara (PT KCN).

Kerja sama itu dengan perjanjian kerja sama PT KTU membangun pelabuhan Marunda PT KCN di Jakarta Utara. Dalam perjanjian kerja sama yang dibuat PT KBN dan PT KTU pada 28 Januari 2005 itu disepakati bahwa pembangunan dilakukan dengan modal total Rp 9 Trilyun murni modal dari PT KTU, tanpa ada uang APBN dan APBD dengan pembagian kepemilikan  saham 15% PT KBN dan 85% PT KTU.

Sejak awal didirikan, pelabuhan itu ditujukan untuk mengurangi beban Pelabuhan Tanjung Priok yang semakin padat. Peran itu dapat  dicapai dengan beroperasinya  Pelabuhan KCN  Marunda yakni  dapat mengurangi dwelling time Pelabuhan Tanjung Priok.

Seperti sering dikritik oleh presiden Jokowi bahwa dwelling time di pelabuhan Tanjung Priok terlalu lama. Sehingga pembangunan dan keberadaan pelabuhan Marunda PT KCN menjadi solusi atas kritik presiden Jokowi.

Tetapi dalam perjalanan kerja sama itu mulai diganggu oleh PT KBN dengan meminta perubahan dan peningkatan kepemilikan saham bagi PT KBN. Permintaan perubahan dipaksakan hingga dibawa ke ranah hukum berupa gugatan perdata ke pengadilan negeri Jakarta Utara.

Menekan dan menggunakan hukum untuk memaksa kehendak perubahan kepemilikan saham oleh PT KBN ini akan mencoreng kepastian hukum dalam  kesepakatan kerja sama antara BUMN dan investor swasta.

Gugatan yang dilakukan oleh PT KBN itu salah satu contoh mempermainkan hukum, atas sebuah perjanjian kerja sama investasi pembangunan proyek strategis nasional, pelabuhan Marunda.

Kesepakatan awal tentang antara BUMN PT Kawaan Berikat Nusantara (KBN) yang membangun kesepakatan sejak tahun 2004 bekerja sama dengan investor swasta  PT Karya Teknik Utama (KTU).

Tetapi di tengah jalan pihak PT KBN mau merubah kesepakatan jumlah saham yang sudah disepakati bersama PT KTU dalam proyek Pelabuhan Marunda.

Pihak PT KBN pun membawa keinginannya itu hingga ke ranah hukum, menggugat PT KCN dengan alasan PT KCN membuat perjanjian konsensi dengan kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI.

Bersama Kemenhub, sepakat membangun konsensi atau kerja sama selama 70 tahun mengelola pelabuhan Marunda dan memberi konsesi 5% dari pendapatan pengelolaan pelabuhan Marunda PT KCN negara.

Pembangunan dengan total dana Rp 9 Trilyun murni dari PT KTU dan setelah 70 tahun pelabuhan Marunda di berikan kepada negara RI, inilah yang digugat oleh PT KBN ke Pengadilan Negeri hingga Mahkamah Agung.

Padahal perjanjian konsensi bersama Kemenhub itu adalah mandat UU 17 tahun 2008 tentang Pelayaran agar pelabuhan Marunda mendapatkan izin operasional sebagai pelabuhan.

Aneh gugatan PT KBN itu karena itikat baik mengikatkan diri dan menyerahkan aset pelabuhan kerja sama Marunda menjadi milik negara yang dibangun 100% modal swasta, kok dipersoalkan dan digugat?

Ada apa dengan Dirut PT KBN, M Sattar Taba ini? Apakah ada niat kotor Dirut PT KBN, ingin menguasai pelabuhan Marunda yang hendak dijadikan  aset negara oleh PT KCN?

Ya, sepertinya Dirut PT KBN tidak rela PT KCN melakukan perjanjian konsesi dengan Kemenhub RI dan menjadikan pelabuhan Marunda aset negara RI.

Jelas upaya Dirut PT KBN menggugat perjanjian konsesi PT KCN dengan Kemenhub RI melawan UU, dalam ini UU RI nomor: 17 tahun 2008 tentang Pelayaran.

Jadi sesuai Undang-undang Pelayaran PT KCN telah menandatangani perjanjian konsesi dengan Kementerian Perhubungan pada 29 November 2016 itu adalah mandat hukum. 

Isi perjanjian konsesi itu, PT KCN wajib menyetorkan konsesi 5 persen dari pendapatan brutonya kepada negara. Secara khusus kementerian Perhubungan pun menobatkan proyek Pelabuhan KCN Marunda sebagai pilot project atas proyek non APBN/APBD yang telah terintegrasi.

Akibat ulah Dirut PT KBN, M Sattar Taba ini proyek pembangunan Pelabuhan Marunda terganggu selama 15 tahun. Tetapi upaya  Dirut PT KBN tersebut gagal dan  pada tanggal 10 September 2019 Mahkamah Agung memutuskan mengabulkan permohonan Kasasi PT KCN dan PT KCN dinyatakan menang atas gugatan PT KBN.

Dalam putusan kasasi itu Mahkamah Agung membatalkan semua keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan Pengadilan Tinggi Jakarta dan kembali pengelolaan PT KCN sesuai kesepakatan awal. Dalam perencanaan direncanakan pembangunan pelabuhan Marunda dengan 3 Pier akan selesai pada tahun 2012.

Namun di tengah perjalanan pihak PT KBN mengajukan perubahan perjanjian kerja samanya dalam hal kepemilikan saham. Pihak PT KBN mengajukan kepemilikan saham sebesar 50,5% dan PT KCN menjadi hanya 49,5%. Jelas permintaan itu aneh dan merusak perjanjian yang merupakan hukum bagi PT KBN dan PT KCN secara sepihak oleh PT KBN.

Perubahan kepemilikan saham itu diajukan oleh PT KBN untuk mendapat izin dari Menteri BUMN dan ditolak atau tidak disetujui pada tahun 2016. 

Walau sudah tidak diberi izin oleh menteri BUMN, pihak Dirut  PT KBN, M Sattar Taba melakukan upaya lain menggunakan hukum dan menggugat PT KCN karena membangun kerja sama dengan Kemenhub RI.

Jelas upaya menggugat ini adalah tindakan permainan hukum atau menggunakan hukum untuk melanggar hukum yakni perjanjian kerja sama yang sudah disepakati.

Akibat ulah Dirut PT KBN, M Sattar Taba ini proyek pembangunan Pelabuhan Marunda terganggu selama 15 tahun. Tetapi upaya  Dirut PT KBN tersebut gagal dan  pada tanggal 10 September 2019 Mahkamah Agung memutuskan mengabulkan permohonan Kasasi PT KCN dan PT KCN dinyatakan menang atas gugatan PT KBN.

Dalam putusan kasasi itu Mahkamah Agung membatalkan semua keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan Pengadilan Tinggi Jakarta dan kembali pengelolaan PT KCN sesuai kesepakatan awal.

Tekanan dan gangguan oleh PT KBN terhadap PT KCN belum berhenti dan masih berlanjut. Gangguan itu kembali dilakukan PT KBN dalam RUPS LB yang diadakan oleh PT KCN pada tanggal 27 Desember 2019 lalu.

Harapan  awal melalui RUPS LB tersebut bisa segera disepakati penyelesaian silang sengketa dengan menjalankan putusan yang sudah dikeluarkan Mahkamah Agung pada 10 September 2019 lalu.

Agar  PT KCN bisa langsung tancap gas menyelesaikan pembangunan Pier 2 dan Pier 3 pelabuhan Marunda yang sudah tertunda 15 tahun.

Rupanya  upaya PT Karya Citra Nusantara (KCN)  untuk melanjutkan pembangunan dermaga Pier 2 dan 3, yang sudah berlarut-larut, kembali mendapat tekanan dari pemegang saham minoritasnya. 

Dalam rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) yang dilakukan pada Jumat 27 Desember 2019 lalu, tidak mendapat kata sepakat. PT KBN masih mempersoalkan gugatan perubahan kepemilikan saham yang diajukan PT KBN dan sudah ditolak atau tidak diberi izin menteri BUMN pada tahun 2016.

Dalil yang digunakan PT KBN adalah adanya mandat dari RUPS PT KBN tahun 2017 yang menyetujui peningkatan kepemilikan saham di PT KCN. Tidak adanya kata sepakat ini membuat rapat memutuskan untuk kembali dilaksanakan RUPSLB pada 23 Januari 2020.

Rapat yang dihadiri pemegang saham mayoritas PT Karya Tekhnik Utama (KTU) dengan porsi kepemilikan saham 85% dan pemegang saham minoritas PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN) dengan kepemilikan saham 15%, belum mendapat kata sepakat atas keinginan KBN untuk meningkatkan porsi kepemilikan saham di PT KCN menjadi 50:50, meskipun Mahkamah Agung telah mengabulkan kasasi KCN pada 10 September 2019, dan membatalkan putusan pengadilan tinggi dan pengadilan negeri.

"KTU akan memberi kesempatan kedua kepada KBN untuk meningkatkan porsi kepemilikan saham menjadi 49%, sehingga KTU memiliki 51%, supaya pembangunan dermaga pier 2 dan 3 bisa segera dilanjutkan dengan adanya pemegang saham mayoritas, bukan dengan porsi yang sama,'' papar Direktur Utama PT KCN Widodo Setiadi, usai memimpin RUPSLB KCN pada Jumat (27/12/2019).

Ternyata KBN tidak memiliki itikad yang sama dengan KTU untuk bisa segera merealisasikan salah satu program prioritas pemerintah membangun infrastruktur, tambah Widodo.

Melihat perilaku PT KBN sebagai BUMN jelas melawan alias tak menggubris mandat atau tugas bekerja sama dengan investor swasta yang dicanangkan presiden Jokowi.

Untuk itu perlu dilakukan percepatan bersih-bersih di BUMN, salah satunya  PT KBN. Bersih-bersih BUM  PT KBN perlu karena tindakan PT KBN yang mengganggu kerja PT KCN.

Tindakan mempermainkan kesepakatan hukum kerja sama oleh PT KBN terhadap PT KCN jelas akan merusak kepercayaan investor swasta terhadap itikat baik pemerintah.Cara PT KBN   ini jelas hanya ingin mengganggu pembangunan pelabuhan Marunda  yang dilakukan  PT KCN.

Gangguan ini ditujukan agar terbangunnya citra buruk di publik dan pelabuhan Marunda yang di kemudian hari menjadi aset negara hendak dikuasai oknum-oknum tertentu melalui tangan Dirut serta elit di PT KBN.

Padahal proyek pelabuhan Marunda PT KCN ini sebesar Rp 9 Trilyun akan hancur dan itu akan menggagalkan terwujudnya tol laut Indonesia yang dicanangkan oleh Jokowi.

Gangguan-gangguan yang dibangun Dirut PT KBN ini jelas akan berdampak citra buruk bagi pemerintah RI. Semua upaya seperti dilakukan Dirut PT KBN terhadap PT KCN dan PT KTU itu  membuat investor swasta tidak berani berpartisipasi dalam pembangunan karena ada bukti buruk keterlibatan BUMN.

Bukti buruk yang merugikan masyarakat dan melawan hukum  karena akan menimbulkan ketidakpastian hukum di Indonesia. Ketidakpastian hukum itu selanjutnya menghambat pembangunan secara nasional.

Sebab, kepastian hukum diperlukan agar partisipasi publik dan investor mau membantu terlibat dalam pembangunan.

Harap segera menteri BUMN Erick Thohir segera membersihkan dan mengganti jajaran komisaris dan direksi utama juga direksi lainnya.

Manajemen yang bersih dan tidak korup dibutuhkan untuk memperbaiki manajemen PT KBN yang bisa bekerja secara baik mendukung pembangunan yang dimandatkan Presiden Jokowi kepada BUMN.


Penulis: Azas Tigor Nainggolan
Advokat dan Analis Kebijakan Publik

Editor : Taat Ujianto