• News

  • Opini

Mewujudkan Penyiaran COVID-19 yang Sehat

M. Soleh
foto: istimewa
M. Soleh

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Upaya Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menerbitkan Surat Edaran tentang  Penyiaran Wabah Corona (Covid-19) pada awal Maret 2020 menjadi landasan etik yang patut diapresiasi di tengah hingar bingar informasi dan pemberitaan televisi, yang hampir tanpa jeda memasuki ruang-ruang privat masyarakat Indonesia, mengabarkan cerita duka tentang pandemi global Covid-19.

Sampai 28 Maret 2020, jumlah korban di seluruh dunia mencapai 593.656 kasus positif, 27.215 meninggal dunia dan 132.526 orang sembuh.

Sedangkan Indonesia per 29 Maret 2020, positif 1.285 orang, meninggal dunia 114 dan yang sembuh 64 orang. Tampaknya jumlah korban Covid-19 masih akan terus bertambah baik dunia maupun di Indonesia.

Surat edaran KPI yang ditujukan kepada seluruh lembaga penyiaran berisi 8 (delapan) poin, namun setidaknya dapat dicakup menjadi 4 hal  pokok, yakni:

1) kehati-hatian memberikan informasi dan narasumber informasi yang tepat;

2) upaya pemerintah dalam menangani Covid-19;

3) penayangan iklan layanan masyarakat tentang wabah virus corona; dan

4) sanksi hukum bagi para pihak yang mengambil keuntungan di tengah wabah bencana ini. Keempat poin di atas  merefleksikan sekaligus tantangan bagi lembaga penyiaran bagaimana memberikan informasi dan pemberitaan mengenai Covid-19 kepada masyarakat secara sehat.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dinyatakan memperoleh informasi melalui penyiaran merupakan perwujudan hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Undang-undang tersebut menegaskan penggunaan frekwensi sebagai sumber daya alam terbatas oleh lembaga penyiaran harus semata-mata dimanfaatkan untuk kepentingan publik.

Pada konteks inilah, KPI sebagai lembaga negara independen yang mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran dapat berdiri kokoh mengontrol konten penyiaran terkait Covid-19.

Ini menjadi sangat penting mengingat hari-hari ini begitu masifnya informasi dan pemberitaan wabah pandemi corona di berbagai stasiun televisi, sejak pagi hingga malam.

Tidak sedikit stasiun televisi menyajikannya secara berlebihan, sehingga mempengaruhi bukan saja opini publik, tetapi juga perilaku masyarakat yang berpotensi menimbulkan rasa ketakutan dan kepanikan.

Mengutip Donald F. Robert (Schramm dan Roberts: 1990), semakin berkembangnya teknologi media masa menyampaikan informasi dan hiburan, manusia tak akan pernah bisa lepas dari pengaruh media masa tersebut. Setiap hari, otak manusia selalu dipenuhi oleh informasi yang disampaikan.

Potret kepanikan masyarakat akibat informasi dan pemberitaan Covid-19 beberapa waktu lalu tergambarkan dari tingkah polah masyarakat yang berbondong-bondong memborong berbagai kebutuhan pokok (panic buying).

Sehingga mengakibatkan sejumlah barang kebutuhan pokok mengalami kenaikan harga, termasuk vitamin, buah-buahan dan tanaman obat tertentu yang dikabarkan dapat membantu mencegah penularan virus corona

Padahal pemerintah sudah menjamin kebutuhan sembako cukup dan aman.  Sejalan dengan itu, masyarakat juga kesulitan mendapatkan masker di pasaran.

Harga masker naik berkali-kali lipat. Karena dirasa butuh untuk melindungi diri, masyarakat terpaksa membelinya. Ini diskripsi sekilas pada awal wabah corona melanda Indonesia.

Maka, menyimak dinamika yang terjadi di masyarakat akibat informasi dan pemberitaan Covid-19 oleh lembaga penyiaran, kedudukan surat edaran KPI menjadi penting dan mendesak.

Pertama, perihal kehati-hatian menyampaikan informasi dan mencari narasumber informasi yang tepat. Kehati-hatian menyampaikan informasi dan mendapatkan narasumber informasi yang tepat mengenai Covid-19 menjadi kewajiban bagi insan media penyiaran.

Pers penyiaran harus teliti dan melakukan check and recheck terhadap konten yang akan disajikan dan siapa yang akan menjadi narasumber. Ini penting untuk menghindari informasi spekulatif yang dapat menimbulkan kebingungan masyarakat luas.

Apalagi masyarakat sangat mudah mendapatkan informasi dari sumber lain, terutama dari media sosial yang belum terkonfimasi kebenarannya bahkan tidak sedikit yang berkategori berita bohong.

Sampai hari ini ada ratusan  hoax mengenai Covid-19. Dari jumlah tersebut, sampai tanggal 23 Maret 2020, 44 (empat puluh empat) kasus sudah ditangan Polri.

Para dokter, tenaga kesehatan, psikolog dan psikiater yang kerap muncul menjadi narasumber di televisi membahas Covid-19 merupakan terobosan yang baik, karena informasi yang diberikan sangat berharga dan diperlukan, ketimbang misalnya para politisi yang tidak jarang justru menimbulkan perdebatan yang tidak memberikan solusi.

Kedua, perihal kepastian langkah dan upaya yang dilakukan pemerintah. Media penyiaran dituntut mampu mengikuti terus dan menginformasikan kebijakan pemerintah.

Penunjukan Achmad Yurianto sebagai juru bicara resmi khusus penanganan Covid-19 dan Letjen TNI Doni Monardo sebagai Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 sebagai aktor terdepan mempermudah insan media untuk mengupdate langkah dan upaya pemerintah.

Namun secara khusus untuk menjawab pertanyaan publik, media penyiaran ditantang mampu menyajikan gambaran aktual tentang upaya yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah dan pihak terkait lainnya menyangkut beberapa hal seperti:

1) ketersediaan dan distribusi alat pelengkat diri (APD) bagi dokter, perawat dan para tenaga kesehatan lainnya;

2) kemampuan mencegah masyarakat agar tidak pulang kampung (mudik) dari saat sekarang;

3) optimalisasi pemberlakuan social distancing atau physical distancing;

4) himbauan menjaga kebersihan diri dan selalu mencuci tangan;

5) mencegah kerumunan;

6) kepastian ketersediaan bahan pokok bagi masyarakat;

7) ketersediaan anggaran; dan

8) rencana pemerintah melakukan karantina wilayah sebagaimana mengacu kepada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Informasi dan pemberitaan tentang sosialisasi upaya-upaya yang telah dan akan dilakukan pemerintah terkait Covid-19 sangat membantu pemerintah untuk memenuhi hak masyarakat memperoleh informasi secara terbuka yang dilindungi undang-undang.

Ketiga, perihal penayangan iklan layanan masyarakat tentang wabah virus corona.

Sampai saat ini masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang wabah virus corona, termasuk berbagai protokol kesehatan untuk pencegahan tertularnya virus tersebut, sehingga sosialisasi melalui iklan layanan masyarakat di stasiun televisi dan radio secara terus menerus sangat dibutuhkan dan dapat ditingkatkan intensitasnya.

Edaran KPI merinci penayangan iklan layanan masyarakat terdiri atas cara persebaran, gejala, langkah pencegahan dan penanganan dini, hotline service pemerintah dan di daerah, serta rumah sakit yang ditunjuk untuk penanganan.

Bertambahnya jumlah orang dalam pengawasan (ODP), pasien dalam pengawasan (PDP) dan positif corona setiap hari pertanda kesadaran masyarakat mencegah Covid-19 masih rendah.

Iklan layanan masyarakat sangat dibutuhkan agar pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk mencegah Covid-19 meningkat.

Lembaga penyiaran juga diharap mampu membantu pemerintah agar masyarakat tidak melakukan pulang kampung (mudik) untuk menghindari potensi penularan kepada keluarga dan warga lainnya di kampung halaman.

Menahan jutaan warga yang melakukan eksodus mudik sebagai kegiatan ritual tahunan menjelang lebaran bukan perkara mudah. Diperlukan sosialisasi tanpa henti sehingga muncul kesadaran konkrit.

Keempat,  perihal sanksi hukum bagi para pihak yang mengambil keuntungan di tengah wabah Covid-19.

Penyiaran tentang sanksi hukum bagi pihak-pihak yang memanfaakan situasi terkait wabah corona sangat diperlukan, mendampingi upaya pemerintah, pemerintah daerah dan komponen bangsa lainnya dalam mencegah wabah Covid-19.

Pemerintah dan pemerintah daerah saat ini sangat membutuhkan logistik untuk mengatasi kebencanaan.Sehingga memerlukan proses pengadaan yang lebih cepat, namun tetap dalam koridor hukum dan perundangan.

Beberapa tindakan yang memanfaatkan situasi terkait wabah corona, misalnya para spekulan yang menimbun masker, hand sanitizer termasuk sembako dapat dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, selain tentunya yang diatur dalam ketentuan KUHP.

Penyiaran tentang sanksi hukum dalam penanggulangan bencana perlu mendapat perhatian dari masyarakat, khususnya para pelaku usaha.

Di atas itu semua, sebagai konsekwensi KPI harus terus mengawasi konten-konten penyiaran terkait Covid-19 yang dilakukan lembaga penyiaran dan memberikan sanksi secara tegas bagi yang melanggarnya.

Sehingga ke depan masyarakat akan mendapatkan informasi yang layak dan benar serta tidak lagi menimbulkan kepanikan. Kita semua berharap dan penuh doa semoga badai Covid-19 segera berlalu.

Penulis: M. Soleh

Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta

Editor : Taat Ujianto