• News

  • Opini

Menyelamatkan Wilayah Kedaulatan Udara dari Penguasaan FIR Negara Lain

DR Koesnadi Kardi (Dok. Pribadi)
DR Koesnadi Kardi (Dok. Pribadi)

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Instruksi Presiden Jokowi sejak pertengahan bulan September 2015 sampai sekarang (sudah hampir satu setengan tahun) tentang realignment FIR (Flight Information Region), belum menghasilkan sesuatu yang jelas.  Bahkan wakil Perdana Menteri Singapore, Teo Chee Hean sudah diberi tahu langsung oleh Presiden Jokowi di Istana Merdeka (Kompas.com, 24 Nopember 2015) sehingga Singapore mengetahui rencana dan niat Indonesia tersebut.

Sudah sejak tahun 1946 (sebelum Singapore merdeka) pengaturan lalu lintas penerbangan diatas diatas Kepulauan Riau, Batam, dan Natuna (FIR Natuna) didelegasikan oleh ICAO (International Civil Aviation Organization) kepada Singapore, karena pada sa’at itu Indonesia masih dianggap belum mampu untuk menjamin keamanan dan keselamatan penerbangan yang melintasi FIR tersebut.  

Pertanyaannya, kok sampai sekarang FIR Singapore masih mengatur lalu lintas penerbangan diatas kepaulauan Riau, Batam, dan Natuna? Bagaimana upaya kita untuk meningkatkan kemampuannya sehingga bisa mengatur lalu lintas penerbangan di atas kepulauan Riau? Sudah saatnya Kementerian Perhubungan menyusun road-map yang jelas dalam rangka pengambilalihan peran FIR Singapore untuk merealisasikan kebijakan Presiden bualan September 2015.

Wilayah di atas Kepulauan Riau adalah wilayah kedaulatan udara kita, bagaimanapun juga harus kita sendiri yang mengaturnya, karena berkaitan dengan kepentingan nasional (utamanya untuk kepentingan ekonomi dan pertahanan). Perjanjian bilateral yang dilaksanakan antara Indonesia dan Singapura memang hanya mengatur lalu lintas penerbangan, namun demikian karena berada di wilayah kedaulatan udara kita, pasti ada kaitannya dengan masalah pertahanan (karena berkaitan dengan data-data intelijen yang kemungkinan diambil dari wahana udara) dan juga masalah ekonomi karena jasa pengaturan lalu lintas udara.

Upaya Mempercepat Realignment FIR

Kita akui bahwa upaya untuk memperjuangkan realignment sampai sa’at ini masih mengalami kegagalan (belum membuahkan hasil). Bahkan upaya lobby yang dilakukan pada Council Part III ICAO, sidang ICAO yang ke – 39 pada akhir 2016 di Canada, lagi-lagi gagal menjadi anggota Dewan ICAO, karena 8 objects yang menentukan menjadi anggota Dewan ICAO tersebut menunjukkan hasil yang tidak memuaskan sama sekali.  Hasil data ICAO USOAP pada akhir tahun 2016 bagi Indonesia, semua dibawah rata-rata duniayang ditunjukkan pada (Gambar 1).

Data ICAO USOAP pada akhir tahun 2016 untuk Indonesia

 

  Global Average Indonesia Singapura Australia Vietnam
Legislation 69.04 59.09 100.00 81.82 85.71
Organization 66.84 26.67 100.00 100.00 81.82
Licensing 72.38 36.56 96.30 85.19 62.34
Operations 67.12 46.38 100.00 71.07 66.94
Airworthiness 75.63 68.78 98.11 84.90 62.60
Accident Investigation 54.92 32.41 96.84 96.97 68.42
Air Navigation Service 58.89 56.25 98.45 82.05 69.27
Aerodromes 56.71 51.70 99.32 92.36 58.04


Keterangan: Penunjukkan angka diatas adalah dalam %

Bandingkan antara Indonesia dengan Singapura, sangat jauh bedanya. Nilai kita semua dibawah rata-rata dunia, sedangkan Singapore semuanya di atas 90 % bahkan nilai “organization” 100 %, sedangkan Indonesia hanya 26,67 % (paling rendah), dan nilai “accident investigation” hanya 32,41 % . Bahkan Vietnam, hanya tiga point yang berada dibawah rata-rata, yang lain diatas rata-rata dunia. Berarti kita kalah dengan Vietnam.

(Gambar 2) : Perbandingan Safety Audit Information dari ICAO.

Gambar di atas, menunjukkan nilai rata-rata global, dibandingkan dengan kemampuan Indonesia, Singapore, Australia, dan Vietnam. Indonesia berada pada kondisi paling bawah.

Apabila kita tinjau dari luasnya wilayah udara kita, lebih dari 50 % dari wilayah udara ASEAN, wilayah udara kita yang paling luas. Seharusnyalah kita yang mengatur wilayah kedaulatan udara  kita, bukan diatur oleh negara lain. Seandainya negara lain yang mengatur (karena mendapat delegasi), sifatnya harus sementara karena kita masih dianggap belum mampu. Setelah itu kita harus berupaya meningkatkan kemampuan, baik dari segi Sumber Daya Manusia (SDM) maupun peralatannya. Agak keterlaluan apabila selama 71 tahun kita membiarkan wilayah kita diatur oleh negara lain, berarti kita tidak mau berupaya untuk meningkatkan kualitas dunia penerbangan. Oleh karena itu, mulai sa’at ini kita harus dapat mengupayakan dan mempercepat upaya realignment FIR, dengan membuat road-map yang jelas.

Dengan Road-map, Mendidik SDM, dan Mengadakaan Peralatan Penerbangan

Dengan mempertimbangkan data-data diatas, kita perlu melaksanakan perombakan secara total di Kementerian Perhubungan, terutama yang berkaitan kualitas dan kuantitas SDM (Sumber Daya Manusia).  Dari sumber yang terpercaya kita masih kurang sekitar 600 tenaga ATC (Air Traffic Controller), yang tugasnya mengatur lalu lintas penerbangan. Dari jumlah tersebut idealnya memiliki tenaga sekitar 5 % atau 30 orang yang harus mempunyai kualifikasi pendidikan Master dalam bidang ATC. Pendidikan tersebut adanya di USA, Inggris, Canada maupun di negara-negara maju lainnya. Tanpa melaui pendidikan, mustahil kita akan mendapatkan tenaga terampil untuk mengatur lalu lintas penerbangan dengan baik dan aman. Sudah banyak accident maupun incident di dunia penerbangan kita dan tentunya hal tersebut dimonitor oleh ICAO.   

Selain itu, untuk pengadaan peralatan penerbangan seyogyanya melalui APBN, sehingga dapat dimonitor juga oleh ICAO dan ini merupakan upaya negara kita yang serious untuk meningkatkan kualitas pelayanan penerbangan. Seiring dengan peningkatan kuantitas penerbangan kita yang maju dengan pesat, harusnya dibarengi dengan upaya peingkatan kualitas pelayanan penerbangan. Kesemuanya itu harus standar internasional yang kualitasnya dimonitor oleh ICAO.  Upaya yang lain adalah data hasil ICAO USOAP harus dapat meningkatkan 8 objects yang telah ditentukan (dari legislation sampai dengan aerodromes). Demikian dan semoga dunia penerbangan kita dapat lebih maju. 

Penulis adalah Marsekal Muda (Purn) TNI, Chairman of  APCI (Air Power Centre of Indonesia), Dosen UI (Universitas Indonesia), dan Dosen Unhan (Universitas Pertahanan). 

Penulis : DR Koesnadi Kardi
Editor : Farida Denura