• News

  • Pendidikan

Heboh Soal Khilafah di UAS, FSGI: Guru Harus Dilindungi

Ujian Akhir Semester (UAS) Pendidikan Agama Islam.
Jurnal Indonesia
Ujian Akhir Semester (UAS) Pendidikan Agama Islam.

JAKARTA, NNC - Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Fahriza Marta Tanjung menegaskan, guru pembuat soal khilafah harus dilindungi. Sehingga FSGI menghimbau masyarakat dan pemerintah tidak reaktif dan emosional dalam menanggapi hebohnya soal Ujian Akhir Semester (UAS) Pendidikan Agama Islam yang memuat soal khilafah.

Pernyataan ini disampaikan FSGI menanggapi rencana  pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal (Irjen) Kementerian Agama (Kemenag) terhadap sembilan orang guru yang tergabung dalam Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Mata Pelajaran Fiqh di Kalimantan Selatan dan meminta agar pihak-pihak terkait memperhatikan peraturan dan perundangan yang berlaku secara komprehensif.

“Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan/atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap guru dalam pelaksanaan tugas yang meliputi perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja," kata Fahriza dalam keterangan tertulis yang NNC terima, Selasa (12/12/2017).

Kata Fahriza, ini sejalan dengan Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. UU tersebut juga menyebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya guru berkewajiban merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran.

"Adapun perlindungan profesi mencakup perlindungan terhadap pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan dalam menyampaikan pandangan, pelecehan terhadap profesi, dan pembatasan/pelarangan lain yang dapat menghambat guru dalam melaksanakan tugas," jelas Fahriza.

Perlindungan ini juga diperkuat oleh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2017 tentang Guru yang menyebutkan bahwa beban kerja guru mencakup kegiatan pokok menilai hasil pembelajaran atau pembimbingan.  UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen juga menyebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya guru berhak : (a) memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual ; (b) memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan/atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan.

"Dalam UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen juga menyatakan bahwa, untuk menjaga dan meningkatkan kehormatan dan martabat guru dalam pelaksanaan tugas keprofesionalan, organisasi profesi guru membentuk kode etik; Kode etik berisi norma dan etika yang mengikat perilaku guru dalam pelaksanaan tugas keprofesionalan; Dewan kehormatan guru yang dibentuk oleh organisasi profesi guru bertugas untuk mengawasi pelaksanaan kode etik guru dan memberikan rekomendasi pemberian sanksi atas pelanggaran kode etik oleh guru," terang Fahriza.

Reporter : Martina Rosa Dwi Lestari
Editor : Lince Eppang