• News

  • Pendidikan

Rencana Pemeriksaan Guru Pembuat Soal Khilafah, FSGI: Pemerintah Paranoid

Ujian Akhir Semester (UAS) Pendidikan Agama Islam.
Jurnal Indonesia
Ujian Akhir Semester (UAS) Pendidikan Agama Islam.

JAKARTA, NNC - Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Fahriza Marta Tanjung mengatakan, dugaan pelanggaran pembuatan soal yang dilakukan oleh Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Mata Pelajaran Fiqh Kalimantan Selatan seharusnya berada dalam ranah keprofesian yang berkonsekuensi pemeriksaaan dan penindakannya dilakukan berdasarkan kode etik guru.

Dimana pemeriksaan dan penindakan dilakukan oleh organisasi guru dan dewan kehormatan, dimana guru menjadi anggotanya.

Menurut Fahriza, pemeriksaan dan tindakan yang rencananya dilakukan oleh Inspektorat Jenderal (Irjen) Kementerian Agama (Kemenag) terkesan reaktif dan terburu-buru.

"Ada kesan bahwa pemerintah paranoid terhadap isu khilafah. Pada hal khilafah dalam konteks pembuatan soal ini sudah berdasarkan materi yang ada pada Kurikulum Madrasah Aliyah," kata Fahriza dalam keterangan tertulis yang NNC terima, Selasa (12/12/2017).

Kata Fahriza, dalam konteks keilmuan materi khilafah sejajar dengan materi tentang bentuk-bentuk pemerintahan lainnya yang layak untuk dipelajari dan diketahui. Sehingga, diharap jangan sampai kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Pemerintah malah mengotori dunia pendidikan.

Menurut Fahriza, dunia pendidikan harus bebas dari kepentingan sepihak dan kepentingan politik sesaat atas nama kekuasaan.

Menurut FSGI, pemeriksaan dan tindakan yang diberikan terhadap guru juga seharusnya tidak serta merta dilakukan mengingat dalam sebuah pelaksanaan ujian termasuk pengadaan soal banyak pihak yang terlibat. Mulai dari pembuat soal, pengumpul soal, penyunting naskah soal, penggandaan soal dan pendistribusian soal termasuk panitia pelaksana ujian lainnya.

"Kalaupun kemudian ternyata ditemukan adanya kesalahan maka tidak sepatutnya bahwa kesalahan tersebut ditimpakan kepada guru semata. Patut juga diperhatikan bahwa ada pihak-pihak yang tidak menjalankan tugas dan kewenangan sebagaimana mestinya sesuai dengan job description yang ada," terang Fahriza.

Sedangkan dalam hal mana guru yang bersangkutan tidak menjadi anggota organisasi profesi guru tertentu, maka hal ini seharusnya menjadi perhatian pemerintah baik Kementerian Pendidikdan dan Kebudayaan (Kemendikbud) maupun Kemenag, menurut FSGI. Sebagaimana diatur dalam Undang-undang (UU) Guru dan Dosen bahwa guru wajib menjadi anggota organisasi profesi guru.

FSGI menilai, revitalisasi organisasi profesi guru sesuai dengan UU Guru dan Dosen menjadi hal yang penting untuk mencapai kesejahteraan guru. Sehingga harus bisa dipastikan bahwa setiap guru menjadi anggota organisasi profesi tanpa mengekang haknya untuk berpendapat dan berserikat.

"Terkesan pemerintah abai untuk mewujudkan hak guru untuk berorganisasi. Patut dicatat bahwa persoalan kesejahteraan guru bukan hanya terkait dengan penghasilan guru, tetapi juga keamanan dan kenyamanan dalam melaksanakan tugas dengan perlindungan yang maksimal merupakan bentuk kesejahteraan lainnya," terang Fahriza.

Reporter : Martina Rosa Dwi Lestari
Editor : Lince Eppang