• News

  • Pendidikan

Gelar FGD soal FIR, Ini Target Unika Atma Jaya

Ilustrasi: Unika Atma Jaya gelar FDG soal FIR  untuk berikan masukan ke pemerintah.
Katolik News
Ilustrasi: Unika Atma Jaya gelar FDG soal FIR untuk berikan masukan ke pemerintah.

JAKARTA, NNC - Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya berinisiatif mengadakan Focus Group Discussion (FGD) bertemakan "Realisasi dan Persiapan Implementasi Percepatan Realignment Flight Information Region (FIR) dari Singapura kepada Indonesia".

Acara ini diadakan guna mendukung Instruksi Presiden pada tanggal 8 September 2015 serta menyampaikan masukan kepada Pemerintah berdasarkan perkembangan terkini.

FGD ini dihadiri para pemangku kepentingan, antara lain Departemen Perhubungan, Departemen Luar Negeri, Departemen Pertahanan, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), dan AirNav Indonesia. Beberapa institusi pendidikan maupun think-tank juga tampak hadir, diantaranya Air Power Centre of Indonesia (APCI), Indonesia Aviation and Aerospace Watch (IAAW), dan Universitas Prasetiya Mulya.

Dipimpin oleh Prof. I.B.R. Supancana dan Bapak Stephanus Desi - keduanya sebagai representasi Atma Jaya Studies on Aviation, Outer Space and Cyber Law - FGD berjalan dengan lancar dan interaktif. Untuk memperkaya pembahasan, komposisi para pembicara dan penanggap utama dibuat dengan komposisi militer-sipil serta profesional-akademisi.

Prof. I.B.R. Supancana menekankan bahwa upaya pengambilalihan harus turut memperhatikan momentum - saat ini tengah berpihak kepada Indonesia. Kemudian Bapak Wisnu Darjono dari AirNav Indonesia menyampaikan kesiapan institusinya melayani navigasi penerbangan pada ruang udara yang pengelolaannya diproyeksikan akan segera diambilalih.

Marsda TNI (Purn) Subandi Parto dan Marsma TNI (Purn) Juwono Kolbioen menyampaikan upaya yang pernah ditempuh untuk mengambilalih pengelolaan ruang udara ketika aktif menjabat dengan perspektif pertahanan. Lalu Marsda TNI (Purn) Koesnadi Kardi yang juga ketua APCI menceritakan pengalaman nyata di lapangan ketika menerbangi ruang udara tersebut. Saat itu beliau merupakan penerbang tempur dan berpatroli diatas perairan Natuna.

Ridha Aditya Nugraha dari Air and Space Law Studies, Universitas Prasetiya Mulya, menambahkan bahwa isu FIR telah menjelma menjadi suatu persoalan multi-dimensi dimana keselamatan penerbangan sipil, kedaulatan ekonomi dan aspek pertahanan nyatanya saling beririsan. "Belajar dari Insiden Uberlingen, isu hukum yang muncul ialah siapa yang bertanggung jawab (liable) ketika terjadi kecelakaan pesawat di wilayah Indonesia akibat kelalaian ATC Singapura; Indonesia atau Singapura mengingat belum ada detail mengenai hal ini", timpalnya.

“Memanfaatkan mimbar akademik yang mendukung kebebasan berpendapat, acara kali ini mampu menggali perspektif para pemangku kepentingan guna mencari solusi terbaik,” ujar Ridha, dalam siaran persnya, Sabtu (3/2/2018).

Editor : Sulha Handayani