• News

  • Pendidikan

Kemendikbud Ancam Siswa Pengunggah Soal UNBK ke Medsos, Ini Tanggapan KPAI

Komisioner KPAI Bidang Pendidikan Retno Listyarti.
Pendidikan
Komisioner KPAI Bidang Pendidikan Retno Listyarti.

JAKARTA, NNC - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyampaikan keberatan terhadap pernyataan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy yang mengancam memberikan nilai nol pada siswa yang terbukti memfoto dan mengunggah soal Ujian Nasional Berbasis Komputer ( UNBK) ke media sosial (medsos).

Menurut KPAI, Mendikbud harus mengedepankan  keadilan terhadap  anak-anak yg mengunggah foto soal UNBK ke medsos, karena lolosnya anak-anak tersebut membawa gawai ke dalam ruang ujian harus diinvestigasi, karena sudah ada aturan dilarang membawa gawai ke ruang ujian, sehingga ada dugaan kelengahan dari pengawas dan panitia. 

"KPAI mempertanyakan dasar hukum dan aturan yang mana terkait  anak-anak yang memfoto dan mengunggah soal UNBK akan dihukum dengan diberi nilai nol?. Seharusnya Kemendikbud menjatuhkan sanksi berdasarkan POS UN, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP), UU kerahasiaan Negara dan lain-lain, bukan tanpa dasar yang jelas," kata Komisioner KPAI Bidang Pendidikan Retno Listyarti, Kamis (26/4/2018).

KPAI menilai bahwa cara dan pendekatan Kemendikbud dalam menangani dugaan kebocoran soal tidak mencerminkan perspektif perlindungan anak,  bahkan tidak mengedepankan prinsip pembinaan dalam mendidik. 

"Mengapa anak melakukan hal-hal salah tersebut pasti ada latar belakangnya.  Karena sepanjang UNBK masih dijadikan alat evaluasi selain pemetaan,  maka potensi kecurangan masih akan terjadi.  Hasil UNBK SMP digunakan untuk seleksi masuk sekolah ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu SMA.  Ini adalah akar persoalan,  jadi seharusnya  Kemendikbud mau bergerak untuk memperbaiki sistem evaluasi yang selama ini diterapkan, bukan menjadikan anak sebagai korban kebijakan dan akan dihukum pula," jelas Retno.

Lebih lanjut Retno paparkan, KPAI menyesalkan ketika hukuman selalu menjadi kebijakan Kemendikbud karena menganggap bahwa mendidik dan mendisiplinkan anak harus dengan hukuman dan kekerasan. Hal ini jelas bertentangan dengan tujuan pendidikan dan prinsip dalam mendidik anak sesuai tumbuh kembangnya.

Reporter : Martina Rosa Dwi Lestari
Editor : Sulha Handayani