• News

  • Pendidikan

FSGI Minta Mendikbud Evaluasi Pelaksanaan UNBK Secara Menyeluruh

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy.
Setkab
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy.

JAKARTA, NNC - Federasi Serikat Guru Indonesia ( FSGI) meminta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ( Mendikbud) Muhadjir Effendy melakukan evaluasi pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer ( UNBK) secara menyeluruh. 

Dikatakan Sekretaris Jenderal FSGI, Heru Purnomo, Sekolah itu tidak hanya ujian dan bukan hanya evaluasi tetapi merupakan proses mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Sehingga apabila proses dan pembelajarannya masih standar nasional, FSGI mempertanyakan evaluasinya yang harus dipaksakan berstandar internasional.

FSGI meminta Mendikbud melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan UNBK, baik secara personal, kelembagaan, teknologi sampai dengan konten yang diujikan. Agar peristiwa yang sama tidak terulang lagi untuk tahun-tahun berikutnya," kata Heru, Jumat (27/4/2018).

Kata Heru, FSGI juga mempertanyakan peran dan fungsi yang dimainkan oleh Pusat Penilaian Pendidikan (Puspendik) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), mengapa soal-soal UNBK tahun ini begitu kacau. Kata Heru, soal tidak bersesuaian dengan apa yang diajarkan dan apa yang diperoleh oleh siswa di sekolah.

Lebih lanjut Wakil Sekjen FSGI Fahriza M Tanjung mengatakan, di sisi lain FSGI mengapresiasi upaya yang dilakukan oleh Kemendikbud terkait pelaksanaan UNBK. Karena dengan pelaksanaan UNBK kecurangan pada pelaksanaan UN sudah bisa diminimalisir. 

Tetapi penerapan yang terkesan dipaksakan, instan dan terburu-buru, termasuk penerapan soal berbasis HOTS dan berstandar internasional, akan memberikan dampak negatif yang lebih luas terhadap jutaan siswa generasi penerus bangsa, karena lain yang diajarkan lain pula yang diujikan.

“Pada titik ini pula FSGI bertanya, bagaimanakah sebenarnya Kemendikbud menganalisis dan memformulasi kebijakannya karena bukan sekali ini saja kebijakan Kemdikbud blunder. Tentu kita ingat bagaimana penerapan K-13 yang terkesan dipaksakan dan ditinjau kembali hanya dalam hitungan bulan. Bahkan kebijakan Kemdikbud terkait Lima Hari Sekolah dianulir oleh Presiden. Padahal Kemebdikbud memiliki Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang). Sudah bukan zamannya lagi memformulasi kebijakan sambil berjalan,” tutup Tanjung. 

Reporter : Martina Rosa Dwi Lestari
Editor : Widita Fembrian