• News

  • Pendidikan

KPAI Minta Kemendikbud Moratorium UN

Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia Retno Listyarti
Pendidikan
Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia Retno Listyarti

JAKARTA, NNC - Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Retno Listyarti meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) moratorium Ujian Nasional (UN).

Usulan ini disampaikan KPAI berdasarkan beberapa asalan, diantaranya hasil nilai UN 2018 yang mengalami penurunan cukup signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Para peserta UN tahun 2018 juga mengeluhkan sulitnya soal UNBK, khususnya untuk soal esai, yang menurut pihak Kemendikbud diklaim sebagai soal Higher Order Thinking Skills (HOTS).

KPAI juga mengingatkan kembali keputusan Mahlamah Agung tahun 2009 terhadap gugatan UN oleh warga negara, yang pada prinsipnya pengadilan memerintahkan kepada negara untuk tidak melaksanakan UN. Hal itu perlu dilakukan sampai negara mampu  memenuhi pemerataan kualitas tenaga pendidik di seluruh Indonesia, memenuhi pemerataan sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas di seluruh Indonesia, dan  meratanya atau terjangkaunya teknologi komunikasi dan informasi  di berbagai sekolah di seluruh Indonesia.

"Berdasarkan ketiga hal tersebut di atas ditambah dengan janji Nawacita Jokowi-JK terkait janji mengevaluasi sistem penilaian  berstandar  maka sudah seharusnya kebijakan UN dievalusi kembali untuk di moratorium (dihentikan sementara). Ini perlu dilakukan sampai negara memenuhi ketiga prasyarat yng ditentukan oleh Keputusan Mahkamah Agung atas gugatan warga negara pada tahun 2009," kata Retno, Selasa (29/5/2018).

Menurut Retno, anjloknya nilai UN 2018 ini seharusnya menjadi momentum bagi Kemendikbud untuk mengevaluasi kebijakan UN ini. Namun bukan untuk menjadikan kembali UN sebagai penentu kelulusan siswa, karena berpotensi melanggar Keputusan MA dan tidak sejalan dengan janji Nawacita.

Selain belum terpenuhinya ketiga syarat tersebut, diduga kuat anjloknya soal juga disumbang oleh dinaikkannya tingkat kesulitan soal, namun tidak disertai dengan pembaharuan pembelajaran bernalar di ruang-ruang kelas.  Reformasi pembelajaran di kelas haruslah di mulai dari para guru.

"Para guru harus disiapkan terlebih dahulu oleh Kemendikbud, Kementerian Agama dan Dinas-dinas pendidikan di seluruh Indonesia untuk mampu mengajar HOTS dan melatih soal HOTS. Kalau gurunya sudah mampu melaksanakan pembelajaran HOTS maka adil jika muridnya diuji dengan soal HOTS," tegas Retno.

Reporter : Martina Rosa Dwi Lestari
Editor : Sulha Handayani