• News

  • Pendidikan

Gandeng Ditjen Pajak, UNHAS Gelar Kuliah Umum ‘Perlakuan Perpajakan Bagi UMKM‘

Kuliah umum dengan tema Perlakuan Perpajakan Bagi UMKM.
Istimewa
Kuliah umum dengan tema Perlakuan Perpajakan Bagi UMKM.

MAKASSAR, NNC - Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin bekerja sama dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara menggelar kuliah umum dengan tema "Perlakuan Perpajakan Bagi UMKM" di kampus FISIP UNHAS, Makassar, Senin (22/10/2018).

Prof Dr John Hutagaol selaku Direktur Perpajakan Internasional Ditjen Pajak Kementerian Keuangan, menjadi pembicara kunci (key note speaker) dalam kuliah umum yang dipandu oleh Dr Muhammad Tahir Hanim selaku Ketua Tax Center FISIP Universitas Hasanuddin Makassar.

Kuliah umum ini yang dihadiri sekitar 100 orang peserta dosen dan mahasiswa, diawali dengan sambutan pembukaan (opening speech) oleh Prof Dr Armin Arsyad selaku Dekan FISIP UNHAS.

Hadir pula Dr Andi Syamsu Alam selaku Wakil Dekan II dan Eko Pandoyo selaku Kepala Bidang P2 Humas Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara, pada acara ini.

Dalam paparannya, John menjelaskan kedudukan dan peran strategis UMKM dibidang politik, ekonomi, sosial dan budaya dalam kehidupan Bangsa dan Negara Indonesia.

Mengingat jumlah UMKM yang sangat banyak dan kontribusinya yang signifikan atas PDB serta mampu menyerap angkatan kerja dalam jumlah yang besar, UMKM merupakan akar rumput ekonomi nasional.

John Hutagaol yang juga Ketua IAI KAPj menambahkan, peran dan kontribusi UMKM dalam sistem perpajakan nasional masih belum optimal bila dilihat dari jumlah yang terdaftar maupun besaran kontribusi pembayaran pajak.

Selanjutnya, dengan lahirnya PP No 46/2013 dan kemudian diubah menjadi PP No 23/2018 dimaksudkan untuk menggugah kesadaran Wajib Pajak berskala usaha UMKM agar sukarela mendaftarkan diri dalam sistem perpajakan nasional.

PP No.23/2018 memberikan insentif pajak berupa PPh Final 0,5 persen plus kemudahan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan.

" ... pengenaan PPh Final 0,5 persen merupakan insentif pajak dan oleh karena itu sifatnya optional artinya dapat diambil atau tidak merupakan pilihan bagi Wajib Pajak," imbuhnya.

Selain itu, ia menyampaikan bahwa sosialisasi PP No 23/2018 secara terus menerus diperlukan untuk membangun kesadaran dan kepedulian serta kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Editor : Irawan.H.P