• News

  • Pendidikan

Sebut Pungli KJP Tindakan Kurang ajar, DPRD Minta Dinas Pendidikan Turun Tangan

Ada pungli KJP DPRD, minta Dinas Pendidikan turun tangan.
Senayanpos
Ada pungli KJP DPRD, minta Dinas Pendidikan turun tangan.

JAKARTA, NNC - Pungutan uang administrasi pengadaan formulir Kartu Jakarta Pintar ( KJP) yang dilakukan SMK Taman Sakti, Kalideres mengundang reaksi anggota dewan DPRD DKI Jakarta. Dewan menilai tindakan tersebut sebagai sikap yang kurang ajar.

Demikian ditegaskan Anggota Komisi A DPRD DKI, Bestari Barus. Dirinya secara tegas meminta Dinas Pendidikan (Disdik) segera mengusut tuntas kasus pungutan liar (pungli) pendaftaran KJP.

"Kurang ajar namanya. Bisa pidana ini," kata Bestari saat dikonfirmasi, Sabtu (9/3/2019).

"Untuk itu saya minta dinas (Pendidikan) untuk mengusut kasus ini," lanjutnya.

Menurutnya, tindak tegas bakal diberikan bila nantinya terbukti melanggar dan terbukti adanya pungli. Bestari pun yakin jika kasus serupa terjadi di daerah lain, dan tak hanya di Kalideres saja.

"Saya yakin bukan hanya di Kalideres. Bila kalian (wartawan) temukan ini kembali, laporkan ke saya. Kami akan dorong DKI untuk menindak," pungkasnya.

Sekadar diketahui, salah seorang orang tua siswa, berinisial San di SMK Taman Sakti, Cengkareng, Jakarta Barat, mengatakan, telah dimintai uang pelicin untuk pembuatan KJP. Ia menyaksikan langsung bagaimana oknum guru maupun sekolah meminta uang sebesar Rp100 ribu melalui surat.
   

Reporter : Wahyu Praditya Purnomo
Editor : Sulha Handayani