• News

  • Pendidikan

FSGI Pertanyakan Rencana Menko PMK untuk Impor Guru

Wasekjen FSGI Satriwan Salim
Harian SIB
Wasekjen FSGI Satriwan Salim

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) mempertanyakan rencana Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani untuk impor guru.

Pernyataan ini disampaikan FSGI berdasarkan berita di media online dan sosial. FSGI juga mengaku langsung menerima keluhan dan kekhawatiran dari beberapa guru di daerah terkait rencana tersebut.

"FSGI mempertanyakan apa argumentasi yang mendasari rencana ini?. FSGI meminta Menko PMK memaparkan lebih detil bagaimana status guru luar negeri tersebut, apakah sekedar pelatih guru atau menjadi guru tetap di Indonesia?," kata Wasekjen FSGI Satriwan Salim, Jumat (10/5/2019).

Kata Satriwan, apabila tujuan impor guru hanya sebagai pelatih, FSGI juga mempertanyakan, bagaimana standar guru pelatih dari luar negeri tersebut; dari negara mana; bagaimana sistem kerjanya di Indonesia (tetap atau kontrak?); berapa jumlahnya; berapa lama mereka melatih guru dalam negeri; bagaimana pengalokasian anggarannya; dan berapa gajinya.

FSGI meminta Kemenko PMK menguraikan secara transparan dan objektif jawaban pertanyaan-pertanyaan di atas kepada publik, khususnya kepada para guru agar tidak terjadi kecemasan para guru.

"Bahkan kami khawatir ini akan berdampak terhadap motivasi guru dalam mengajar di kelas nantinya. Penjelasan lebih detil dari Kemenko PMK juga penting agar informasi yang berkembang tidak simpang siur," tegas dia.

FSGI klaim, pihaknya memahami jika persoalan pendidikan di tanah air masih menumpuk. Namun menurut FSGI, persoalan masih rendahnya kualitas pendidikan, solusinya bukan dengan mengimpor guru, tetapi dengan memperbaiki sistem kurikulum belajar mengajar dan melatih guru agar berkompeten dan berkualitas sebagai tenaga pendidik.

Langkah lain adalah dengan meningkatkan dan melengkapi standar sarana prasarana sekolah; tingkatkan kesejahteraan dan perlindungan bagi guru (termasuk guru honorer); dan alokasikan anggaran pendidikan di level pemerintah daerah untuk pelatihan guru yang berkualitas.

"Itulah semestinya yang dilakukan dan dikoordinasikan oleh Menko PMK di level pusat dan pemerintah daerah, bukan malah mencari jalan pintas dengan cara mengimpor guru," tegas Satriwan.

Reporter : Martina Rosa Dwi Lestari
Editor : Nazaruli

Apa Reaksi Anda?