• News

  • Pendidikan

Siswa Tak Diluluskan Karena Kritisi Kebijakan Sekolah, Ini Hasil Penyelidikan KPAI

Komisioner KPAI Bidang Pendidikan Retno Listyarti.
NNC/Martina Rosa
Komisioner KPAI Bidang Pendidikan Retno Listyarti.

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Bidang Pendidikan Retno Listyarti, melakukan pengawasan ke Lombok terkait adanya pengaduan kasus dugaan pelanggaran hak-hak anak oleh sistem sekolah yang diduga dibangun oleh oknum Kepala Sekolah. Diketahui Kepala Sekolah baru menjabat setahun di sekolah tersebut dan ada seorang siswa bernama AL yang tidak diluluskan karena kerap mengkritisi kebijakan sekolah.

Menurut Retno, secara keseluruhan nilai akademik, dari dokumen akademik yang diperlihatkan kepada KPAI, ananda AL lebih dari cukup untuk dapat diluluskan. Sikap kritis AL terhadap kebijakan sekolah yang baru terjadi pada bulan Januari-Maret 2019 tersebut menjadi sebab utama yang bersangkutan tidak diluluskan.

"Keberatan AL terhadap kebijakan sekolah terjadi karena dipicu 30 ketentuan yang dibuat secara sepihak oleh kepala sekolah tanpa proses musyawarah dan sosialisasi, diantaranya memulangkan siswa yang terlambat, tidak boleh mengenakan jaket di sekolah, dan lain-lain," kata Retno dalam keterangan tertulisnya pada Netralnews, Jumat (24/5/2019).

Kedua kebijakan itu yang di protes AL dan kawan-kawan bukan tanpa alasan, mengingat dinginnya udara pada musim hujan di Sembalun. Sembalun merupakan wilayah yang persis berada di kaki gunung Rinjani dan jalan menuju sekolah yang rusak dan sulit dilalui ketika diguyur hujan.

Hal tersebut menunjukkan adanya indikasi bahwa hak partisipasi anak di sekolah dibungkam, padahal dalam UU Perlindungan Anak, suara anak harus didengar, partisipasi anak telah dijamin oleh UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Saat bertemu ananda AL dan keluarganya, serta sejumlah guru dan kawan-kawan AL di Sembalun, Komisioner KPAI berbicara langsung dengan AL terkait kronologis mengapa AL tidak diluluskan.

KPAI juga bicara dengan keluarga AL untuk menanyakan apakah selama bersekolah di SMA tersebut, orang tua kerap dipanggil ke sekolah terkait pembinaan dan penanganan pelanggaran yang di lakukan AL.

"Jawaban orang tua, tidak pernah. Tapi pernah diminta wali kelas mendatangi rumah kepala sekolah untuk meminta maaf, namun belakangan permintaan maaf tidak diterima dengan alasan di lakukan di hari Minggu," jelas Retno.

Meski KPAI baru mengontak AL saat tiba di bandara Praya, namun saat ke Sembalun, di tempat yang berbeda, sejumlah guru dan teman-teman AL ikut menemui KPAI untuk memberikan kesaksian apa yang terjadi. Semua cerita guru dan kawan-kawannya sejalan dengan cerita AL, mereka adalah saksi fakta dari apa yang dilakukan dan dialami AL di sekolah.

Teman-teman AL bersaksi bahwa AL adalah anak baik dan rajin, karena itulah mereka selama tiga tahun memilih AL menjadi ketua kelas. AL adalah panutan dan pemimpin bagi banyak kawannya di sekolah. Makanya mereka sangat heran kalau AL tidak lulus karena sikap dan perilakunya.

Begitupun kesaksian para guru AL (dari total  17 guru AL ada 7 guru yang menemui KPAI), mereka bersaksi bahwa AL adalah murid yang sopan, baik, pintar dan kritis sejak kelas X SMA.

Mengejutkan bagi KPAI, para guru mengaku bahwa mereka ditekan wakil kepala sekolah bidang kurikulum atas perintah Kepala Sekolah untuk memberikan penilaian sikap C khusus untuk AL. Walaupun lima guru honorer tersebut menolak meski diancam akan dipecat saat tahun ajaran baru, begitupun dua guru PNS juga menolak meski ada ancaman yang berbeda untuk mereka (terkait sertifikasi dan pengajuan kenaikan pangkat).

"KPAI menduga kuat bahwa upaya merekayasa penilaian sikap terhadap AL adalah upaya sistematis kepala sekolah dan kroninya untuk tidak meluluskan AL," kata Retno yang lakukan pengawasan pada 22-24 Mei 2019.

Reporter : Martina Rosa Dwi Lestari
Editor : Irawan.H.P

Apa Reaksi Anda?