• News

  • Pendidikan

KPAI Dorong Inspektorat Provinsi Investigasi dan Evaluasi Kepsek yang Tak Luluskan Siswa

Komisioner KPAI Bidang Pendidikan Retno Listyarti.
NNC/Martina Rosa
Komisioner KPAI Bidang Pendidikan Retno Listyarti.

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Bidang Pendidikan Retno Listyarti, melakukan pengawasan ke Lombok terkait adanya pengaduan kasus dugaan pelanggaran hak-hak anak oleh sistem sekolah yang diduga dibangun oleh oknum Kepala Sekolah.

Diketahui Kepala Sekolah baru menjabat setahun di sekolah tersebut dan ada seorang siswa bernama AL yang tidak diluluskan karena kerap mengkritisi kebijakan sekolah.

"KPAI mendorong pihak Inspektorat Provinsi melakukan investigasi dan evaluasi pada Kepala Sekolah atas keputusan yang tidak meluluskan AL yang telah memicu polemik hingga tingkat nasional. KPAI juga mendorong pembinaan terhadap atasan kepala sekolah," kata Retno dalam keterangan tertulisnya pada Netralnews, Jumat (24/5/2019).

Rapat Koordinasi dengan Pemprov NTB dan OPD Terkait

Pada 23 Mei 2019 lalu, KPAI bersama Pemprov NTB dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait seperti Dinas Pendidikan, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Dinas PPAKB, Inspektorat Provinsi, serta Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi NTB yang mewakili Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

Rapat koordinasi yang berlangsung hampir tiga jam dan cukup alot mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pihak sekolah mengakui tidak meluluskan AL karena 3 pelanggaran yang dilakukan AL, yaitu : AL kerap memakai jaket di kelas (saat musim hujan antara Januari-Maret 2019); AL kerap terlambat tiba di sekolah (banyak siswa yang terlambat juga karena pada februari-maret ada perbaikan dan pelebaran jalan pasca longsor dan gempa); dan AL mengkritisi kebijakan sekolah melalui media sosial pada 16 Januari 2019.

2. Pihak sekolah tidak bisa menunjukkan dokumen tertulis yang membuktikan bahwa sekolah sudah melakukan pembinaan kepada AL atas 3 kesalahan yang dituduhkan tersebut dengan melibatkan orangtua AL.

Selain itu, AL sendiri mengaku tidak pernah diminta membuat surat pernyataan apapun selama ini yang berarti tidak pernah dibina sebagaimana salah satu tugas dan fungsi sekolah sebagai lembaga pendidikan.

3. Dokumen rapor selama 6 semester menunjukan nilai akademik bagus, peringakat kelas 5-10. Dokumen rapor juga menunjukkan nilai sikap AL selalu baik, bahkan diatas baik. Diakui pihak sekolah bahwa dasar ketidaklulusan yang digunakan adalah Januari-Maret 2019.

Dijelaskan Retno, atas ketiga hal tersebut, pihak Dinas dikbud provinsi NTB mendukung keputusan sekolah, namun pihak Kemendikbud yang diwakili oleh LPMP Provinsi NTB sejalan dengan KPAI, yaitu keputusan ketidaklulusan AL harus dipertimbangan kembali karena berpotensi kuat melanggar hak-hak anak dan demi kepentingan terbaik bagi anak.

"Kesalahan-kesalahan AL bukanlah jenis pelanggaran berat dan bukan tindakan pidana. Mengungkapkan pendapat dan mengkritisi kebijakan sekolah dijamin Konstitusi RI. partisipasi anak juga dijamin UU Perlindungan Anak, bahkan suara anak wajib didengar pihak sekolah," tegas Retno.

KPAI juga mendorong Irjen Kemendikbud untuk berkoordinasi dengan Dinas Dikbud Provinsi dan Inspektorat provinsi NTB untuk menindaklanjuti kasus ini agar tidak terulang di kemudian hari. Kasus ini harus diupayakan menjadi pembelajaran semua pihak agar lembaga pendidikan tidak alergi terhadap kritik peserta didik. Kritik di media sosial terjadi karena ada sumbatan menyampaikan pendapat di lingkungan sekolah.

"Jadi KPAI mendorong pihak sekolah mempertimbangkan kembali keputusan tidak meluluskan AL karena kekritisannya yang dinilai kurang ajar dan membangkang pada aturan yang dibuat sepihak oleh Kepala Sekolah," kata Retno.

Reporter : Martina Rosa Dwi Lestari
Editor : Irawan.H.P

Apa Reaksi Anda?