• News

  • Pendidikan

FSGI: PPDB Sistem Zonasi Berpotensi Timbulkan Kegaduhan

Ilustrasi siswa SD.
Dokumentasi Netralnews
Ilustrasi siswa SD.

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) menilai, Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi berpotensi timbulkan kegaduhan. Hal ini dapat terjadi karena sarana dan prasarana yang belum menunjang, misalnya saja ketersediaan jumlah sekolah negeri yang belum memadai. 

Dikatakan Sekretaris Jendral (Sekjen) FSGI Heru Purnomo, PPDB sistem zonasi telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 51 tahun 2018 tentang PPDB. Permendikbud ini secara garis besar mengatur mengebai penataan dan pemerataan akses pendidikan sesuai dengan zonasi. Zonasi lantas digunakan sebagai basis untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pendidikan. 

"Itu (PPDB sistem zonasi) sangat bagus menurut kami (FSGI) karena telah diprogramkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Tapi ketika sarana dan prasarana belum menunjang untuk PPDB seperti ini, kemungkinan berpotensi adanya kegaduhan," kata Heru saat dihubungi Netralnews, Senin (17/6/2019).

Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 sendiri merupakan penyempurnaan dari Permendikbud 17/2017 tentang PPDB pada TK, SD, SMP, SMA, SMK atau Bentuk Lain yang Sederajat, dan Permendikbud 14/2018 tentang PPDB pada TK, SD, SMP, SMA, SMK atau Bentuk Lain yang Sederajat.

Dikatakan Heru, penerimaan murid baru 2019 dilaksanakan melalui tiga jalur, yaitu zonasi dengan kuota minimal 90 persen, prestasi dengan kuota maksimal lima persen dan jalur perpindahan orangtua dengan kuota maksimal lima persen.

Dalam hal ini, kuota zonasi 90 persen sudah termasuk peserta didik yang tidak mampu dan penyandang disabilitas di sekolah yang menyelenggarakan layanan inklusif. Sementara penerimaan dalam jalur prestasi bagi murid yang berdomisili di luar zonasi sekolah dilaksanakan berdasarkan nilai Ujian Nasional ataupun dari hasil perlombaan di bidang akademik dan nonakademik.

"Misal, ada siswa alih jenjang dari lulusan satu zona tersebut 43 kelas, sementara merebutkan SMA Negeri dalam zona itu dan hanya mampu tampung 7 kelas, artinya 36 kelas siswa tidak akan diterima di dalam zona tersebut, jadi siswa mencari alternatif lain," jelas Heru.

Dalam keadaan tersebut, menurut Heru ada kemungkinan siswa bersekolah di sekolah swasta atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Bagi siswa yang rasa tidak mampu dalam hal ekonomi dan tidak punya peluang ke sekolah yang diiginkan dalam zona tersebut, mau tidak mau juga harus keluarkan biaya.

"Jadi satu sisi tujuan pemerintah baik, tapi sarana prasarana pendidikan belum mencukupi. Masih ada kesenjangan," kata Heru. 

Pada kondisi seperti ini, menurut Heru, orang tua harus memahami peraturan sehingga tidak terjadi kegaduhan. "Dengan kondisi seperti ini, orang tua harus memahami aturan main sehingga dipahami, maka tak terjadi kegaduhan," sambung dia.

Reporter : Martina Rosa Dwi Lestari
Editor : Nazaruli