• News

  • Pendidikan

Bingung PPDB Sistem Zonasi, Ini Rekomendasi FSGI untuk Orang Tua Murid

Ilustrasi pelajar Sekolah Dasar.
Ilustrasi pelajar Sekolah Dasar.

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 51 Tahun 2018 sendiri merupakan penyempurnaan dari Permendikbud 17/2017 tentang PPDB pada TK, SD, SMP, SMA, SMK atau Bentuk Lain yang Sederajat, dan Permendikbud 14/2018 tentang PPDB pada TK, SD, SMP, SMA, SMK atau Bentuk Lain yang Sederajat.

Penerimaan murid baru 2019 lantas dilaksanakan melalui tiga jalur, yaitu zonasi dengan kuota minimal 90 persen, prestasi dengan kuota maksimal lima persen dan jalur perpindahan orangtua dengan kuota maksimal lima persen.

Dalam hal ini, kuota zonasi 90 persen sudah termasuk peserta didik yang tidak mampu dan penyandang disabilitas di sekolah yang menyelenggarakan layanan inklusif. Sementara penerimaan dalam jalur prestasi bagi murid yang berdomisili di luar zonasi sekolah dilaksanakan berdasarkan nilai Ujian Nasional ataupun dari hasil perlombaan di bidang akademik dan nonakademik.

"Bagi peserta didik dengan orang tua yang kebingungan karena tidak dapat sekolah negeri, maka masih ada harapan sekolahkan anak di sekolah swasta," kata Heru saat dihubungi Netralnews, Senin (17/6/2019).

Menurut Heru, ketika tetap bersikeras ingin menyekolahkan anak di sekolah negeri maka dapat melakukan konfirmasi dan koordinasi dengan penyedia informasi di posko PPBD terdekat, di sekitar sekolah, di lokasi penyelenggara PPDB atau Dinas Pendidikan terkait.

"Sehingga fungsi Aparatur Sipil Negara (ASN) yakni Dinas Pendidikan bisa beri info pada orang tua siswa yang alami kebingungan dan tercerahkan karena bisa peroleh info dan tidak jadikan permasalahan didalam alih jenjang anak," jelas dia.

Lebih lanjut Heru jelaskan bahwa substansi PPDB sistem zonasi tahun ini dengan tahun lalu hampir sama, yang berbeda hanya mengenai penggunaan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM). SKTM tahun ini digunakan sebagai pertimbangan bahwa didalam penerimaan siswa baru tingkat SMA dan SMK, yang tidak mampu, ketika diterima disuatu sekolah, akan dibebaskan dari biaya.
 
"Tahun lalu, penerimaan siswa baru gunakan SKTM, sekarang dianulir, diperbaiki dan tidak dipergunakan sebagai alat untuk seleksi," jelas dia.

Perbedaan kedua, tahun lalu, keterlibatan sekolah untuk memetakan mengenai zona masing-masing belum begitu nampak. Tetapi tahun ini sekolah dilibatkan untuk pemetaan zona, peserta didik mana yang akan diterima di sekolah, terutama kepala sekolah (kepsek). Sekolah lantas ikut terlibat dalam memetakan asal muasal peserta didik, sehingga sekolah di wilayah sekitar juga bisa menyerap peserta didik.

"Kembali ke sekolah negeri. Ini terbatas dan belum banyak, maka alih jenjang oleh peserta didik menjadi rebutan karena jumlah sekolah dengan jumlah peserta didik yang mau pindah ke sekolah lanjutan belum memadai," jelas dia.

Reporter : Martina Rosa Dwi Lestari
Editor : Irawan.H.P