• News

  • Pendidikan

Tuding Kuota Jalur Zonasi Dikurangi, Ombudsman Sebut PPDB DKI Tak Sesuai Aturan

Kissruh sistem zonasi dalam PPDB 2019
foto: antarafoto
Kissruh sistem zonasi dalam PPDB 2019

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya mengungkapkan, ada ketidaksesuaian aturan pada pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) baik tingkat dasar hingga menengah atas/kejuruan pada tahun 2019 di DKI Jakarta dan Jawa Barat.

Ketidak sesuaian yang dimaksud adanya dugaan pengurangan kuota jalur zonasi dalam PPDB. Hal itu tidak sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No. 51 Tahun 2018 tentang PPDB. Hal itu ditegaskan Kepala Perwakilan Ombudsman RI Jakarta Raya, Teguh P. Nugroho.

"Didalam Permendikbud No. 51 Tahun 2018 sudah jelas disebutkan bahwa kuota untuk jalur zonasi 90 persen, namun pada juknis PPDB DKI Jakarta disebutkan bahwa jalur zonasi 70 persen," kata Teguh P Nugroho dalam keterangan tertulisnya, Jum'at (21/6/2019).

Di Jawa Barat, ungkap Teguh, kuota jalur zonasi 90 persen namun dari total 90 persen tersebut terbagi lagi kedalam zonasi murni, jalur Keluarga Ekonomi Tidak Mampu (KETM) dan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK), dan jalur kombinasi antara jarak dengan nilai.

Dari perbedaan aturan tersebut sudah terlihat bahwa DKI dan Jabar jelas melanggar Permendikbud No. 51 Tahun 2018.

"Kami akan melakukan pemantauan dan penerimaan laporan dari masyarakat terkait kasus berulang yang muncul di dalam PPDB. Masalah berulang yang selalu terjadi setiap tahun diantaranya server down akibat ketidakmampuan server penyelenggara PPDB di Jawa Barat dalam mengantisipasi lonjakan pendaftaran," ujarnya.

Dari pemantauan yang dilakukannya, hari pertama pelaksanaan PPDB Jawa Barat pada 17 Juni 2019 server PPDB di wilayah pengawasan Ombudsman Jakarta Raya (Kota dan Kabupaten Bogor, Kota dan Kabupaten Bekasi dan Kota Depok) mengalami down.

Sehingga, para orang tua harus mengantri dan meluangkan waktu hingga berjam-jam agar anaknya dapat terinput di database sebagai calon peserta didik baru.

"Hari pertama pelaksanaan PPDB di Jabar harus kami katakan kacau dan meresahkan para orang tua calon peserta didik. Server lagi-lagi down. Ini sudah kejadian berulang sejak tahun lalu dan sudah kami peringatkan Disdik Jabar melalui Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan PPDB tahun 2018 agar beralih ke provider yang lebih kompeten dan kapasitas server yang lebih besar," jelasnya.

Selain itu, ucapnya, potensi masalah berulang lainnya yang diduga juga akan muncul tahun ini adalah kesalahan penginputan titik GPS peserta didik oleh operator baik disengaja ataupun tidak.

Hal ini, katanya, akan merugikan calon peserta didik yang menurut sistem zonasi seharusnya masuk ke wilayah terdekat. 

"Untuk itu, para orang tua murid diminta untuk memastikan penguncian titik zonasi oleh operator dan disaksikan langsung oleh orang tua murid. Jika perlu foto dan simpan screenshoot titik GPS yang terkunci agar bisa menjadi bukti jika ada pergeseran GPS yang dilakukan oleh operator," tutur Teguh.

Selain pergeseran zonasi, potensi temuan berulang terkait lokasi biasanya dilakukan oleh para orang tua murid dengan membuat Surat Keterangan Domisili dadakan yang dibuat menjelang PPDB.

“Kami mengapresiasi Disdik Jabar yang membentuk tim investigasi untuk mengkaji Surat Keterangan Domisili Asli tapi Palsu ini, namun pemeriksaan dokumen ini harus dilakukan hingga level terendah di sekolah," jelas Teguh.

Sementara, pemanfaatan jalur Keluarga Ekonomi Tidak Mampu (KETM) membuka peluang terjadinya transaksi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) oleh para orang tua murid agar anaknya bisa masuk ke sekolah favorit melalui jalur tersebut. 

"Kami akan memastikan bahwa Surat Keterangan Tidak Mampu hanya untuk  calon peserta didik yang secara ekonomi tidak mampu tapi tidak mendapatkan fasilitas jejaring sosial seperti KJP, KIP, Keluarga Harapan atau program-program lainnya. Jika ada temuan transaksi seperti ini, kami akan bekerjasama dengan aparat penegak hukum memastikan para pelaku transaksi di proses hukum dan kepesertaan calon peserta didiknya dinyatakan gugur," tegas Teguh.

Penambahan jumlah Rombongan Belajar (Rombel) dan calon peserta didik titipan, lanjut Teguh, berpotensi menjadi temuan berulang dalam PPDB.

Khusus untuk Rombel, kata Teguh, Kepala Sekolah dimungkinkan terkena sanksi berupa pengurangan dana Bos untuk Sekolah yang bersangkutan sesuai dengan pasal 41 ayat (1) huruf b Permendikbud 51/2018.

Namun, dia berpendapat sanksi itu bersifat ambigu karena kesalahan harus ditanggung oleh anak didik bukan penanggung jawab penambahan rombongan belajar yaitu para pejabat Sekolah dan dinas pendidikan selaku pengawas.

Dia mendorong kepala Sekolah yang mendapat tekanan untuk menambah rombongan belajar oleh pihak tertentu agar melaporkanya ke dinas pendidikan dan kepada Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya.

Reporter : Wahyu Praditya Purnomo
Editor : Taat Ujianto