• News

  • Pendidikan

KPAI Ungkap 9 Permasalahan PPDB Zonasi

 Komisioner KPAI Bidang Pendidikan Retno Listyarti.
Netralnews/Ocha
Komisioner KPAI Bidang Pendidikan Retno Listyarti.

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Bidang Pendidikan Retno Listyarti menyampaikan hasil analisis pihaknya, bahwa ada sembilan permasalahan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sistem Zonasi berdasarkan pemantauan sejak dua tahun terakhir.

Kata Retno, penyebaran sekolah negeri yang tidak merata di tiap kecamatan dan kelurahan, sementara banyak daerah yang pembagian zonasi pada awalnya di dasarkan pada wilayah administrasi kecamatan. Selain itu, ada calon siswa yang tidak terakomodasi, sehingga tidak terakomodasi, karena tidak bisa mendaftar ke sekolah manapun. Sementara ada sekolah yang kekurangan siswa, karena letaknya jauh dari pemukiman penduduk.

"Orang tua juga mengantre hingga menginap di sekolah, padahal kebijakan PPDB nya zonasi dan sistem online, siswa dizona terdekat dengan sekolah pasti diterima. Meski mendapatkan nomor antrian 1, akan tetapi domisili jauh dari sekolah, maka peluangnya sangat kecil untuk diterima," jelas Retno baru-baru ini di Jakarta.

Menurut Retno, permasalahan lain adalah minimnya sosialisasi sistem PPDB ke para calon peserta didik dan orang tua, sehingga menimbulkan kebingungan. Menurut KPAI, sosialisasi seharusnya dilakukan secara terstruktur, sistematis dan massif.

Ada pula masalah kesiapan infrastruktur untuk pendaftaran secara online. Transparansi kuota per zonasi yang sering menjadi pertanyaan masyarakat, termasuk kuota rombongan belajar dan daya tampung. peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 51 Tahun 2018 telah menentukan maksimal jumlah Rombongan Belajar (Rombel) per kelas untuk SD 28, untuk SMP 32 dan untuk SMA/SMK 36 siswa.

"Penentuan jarak atau ruang lingkup zonasi juga kurang melibatkan kelurahan, sehingga di PPDB tahun 2019 titik tolak zonasi dari Kelurahan. Selain itu soal petunjuk teknis (juknis) yang kurang jelas dan kurang dipahami masyarakat, dan terkadang petugas penerima pendaftaran juga kurang paham," jelas Retno.

Menurut Retno, karena jumlah sekolah negeri yang tidak merata di setiap kecamatan maka daerah membuat kebijakan menambah jumlah kelas dengan system 2 shift (pagi dan siang). dampaknya banyak sekolah swasta di wilayah tersebut kekurangan peserta didik.

"Di khawatirkan, kalau tidak dipikirkan maka sekolah akan tutup. Di DKI Jakarta, pada 2016 pemprov berencana membeli sekolah-sekolah swasta itu," kata Retno.

Reporter : Martina Rosa Dwi Lestari
Editor : Sulha Handayani