• News

  • Pendidikan

KPAI Ungkap Keuntungan PPDB Sistem Zonasi

KPAI ungkap keuntungan PPDB sistem zonasi.
PPDB
KPAI ungkap keuntungan PPDB sistem zonasi.

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Bidang Pendidikan, Retno Listyarti mengatakan, KPAI mengapresiasi Pemerintah terkait kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem Zonasi.

Kata Retno, tujuan dari sistem zonasi adalah untuk memberi layanan akses yang berkeadilan bagi masyarakat, upaya pemerataan mutu pada semua satuan pendidikan, dan mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan.

Retno mengatakan, kecenderungan terpusatnya peserta didik pada sekolah tertentu yang dianggap unggulan dan favorit lambat laun akan berubah. Menurutnya, semua sekolah harus unggul dan berkualitas, sehingga langkah berikutnya adalah mendorong pemerintah daerah untuk meratakan sarana dan prasarana, pemerataan pendidik berkualitas, dan sebagainya.

Mengacu data Indeks Integritas Ujian Nasional (IIUN) yang dikeluarkan Kemendikbud tahun 2018, terdapat cukup banyak pergeseran pada daftar sekolah terbaik di tiap-tiap Provinsi. Menirut Retno, hal ini membuktikan bahwa kualitas sekolah sudah lebih merata mengingat sistem zonasi baru memasuki tahun ketiga.

"Beberapa tahun depan dipastikan kualitas sekolah akan semakin merata sejalan dengan semakin Iebih baiknya penerapan zonasi dalam PPDB. Mengukir prestasi tidak mengenal sekolah negeri atau swasta, tidak juga sekolah favorit atau bukan. Prestasi lebih banyak di tentukan oleh semangat belajar dan ketekunan," kata Retno baru-baru ini di Jakarta.

KPAI memandang bahwa sistem zonasi justru sejalan dengan kepentingan terbaik bagi anak. Sistem ini membuat hemat karena ke sekolah bisa naik sepeda/jalan kaki, anak tidak terlalu lelah di jalan dan cukup beristirahat.

"Pencernaan anak juga sehat, karena sempat sarapan dan bisa diantarkan makan siang oleh keluarganya. Ini juga bisa menghindari kekerasan karena teman main anak di rumah dan di sekolah sebagian besar sama dan orangtuanya saling mengenal," jelas Retno yang berkecimpung selama 24 tahun di bidang pendidikan ini.

KPAI juga mengaprsiasi Pemerintah Daerah yang mulai menambah jumlah sekolah negeri di wilayahnya, terutama wilayah yang sebelumnya tidak ada atau ada tetapi tidak mampu menampung banyaknya siswa yang ingin mengakses sekolah negeri. Misalnya pemerintah Kota Bekasi yang membuat 7 SMPN baru, yaitu SMPN 50, 51, 52, 53, 54, 55 dan 56.

"Namun, kebijakan penambahan jumlah sekolah negeri berpotensi membuat banyak sekolah swasta kekurangan siswa. Hal ini yang perlu diantisipasi," kata Retno.

Reporter : Martina Rosa Dwi Lestari
Editor : Sulha Handayani