• News

  • Pendidikan

Temukan Masalah PPDB Sistem Zonasi, Lapor KPAI!

Temukan masalah PPDB sistem zonasi,  silakan lapor KPAI.
Kepri
Temukan masalah PPDB sistem zonasi, silakan lapor KPAI.

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Bidang Pendidikan, Retno Listyarti mengatakan, kondisi saat ini, masyarakat Indonesia masih memiliki penolakan tinggi terhadap kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem Zonasi.

Menurut Retno, tugas pemerintah daerah maupun pemerintah pusat untuk mengedukasi masyarakat terkait perlunya sistem zonasi ini untuk memeratakan kualitas pendidikan.

KPAI menilai, perbaikan sistem harus terus dilakukan, untuk itu sosialisasi PPDB harus dilakukan secara terstruktur, sistematis dan massif, agar masyakat teredukasi dan paham juknis PPDB di daerahnya masing-masing.

"KPAI mendorong masyarakat yang menemukan masalah dan dugaan pelangaran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) tentang PPDB untuk melaporkan ke pengaduan KPAI agar bisa ditindaklanjuti oleh pihak berwenang dan juga diadvokasi jika kebijakannya melenceng," kata Retno, baru-baru ini di Jakarta.

Kata Retno, masyarakat dapat melayangkan pengaduan ke nomor (WhatsApp) 08213677 2273, email pengaduan@kpai.go.id dan nomor telepon pengaduan ke 021-31901556, dan 082298444546.

"KPAI juga membentuk tim pengawasan PPDB yang menyebar ke beberapa sekolah di berbagai daerah, yaitu Kabupaten/Kota Bogor, Kabupaten/Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Tangerang Selatan, dan DKI Jakarta," kata Retno.

Lebih lanjut Retno katakan bahwa KPAI mengapresiasi Pemerintah terkait kebijakan PPDB sistem Zonasi. Kata Retno, tujuan dari sistem zonasi adalah untuk memberi layanan akses yang berkeadilan bagi masyarakat, upaya pemerataan mutu pada semua satuan pendidikan, dan mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan.

Kata Retno, kecenderungan terpusatnya peserta didik pada sekolah tertentu yang dianggap unggulan dan favorit lambat laun akan berubah. Menurutnya, semua sekolah harus unggul dan berkualitas, sehingga langkah berikutnya adalah mendorong pemerintah daerah untuk meratakan sarana dan prasarana, pemerataan pendidik berkualitas, dan sebagainya.

Reporter : Martina Rosa Dwi Lestari
Editor : Sulha Handayani