• News

  • Pendidikan

Viral Kasus Pemecatan Guru St Lukas, Fransisca: Bukan Mau Permalukan Gereja Katolik

Fransisca Tri Susanti Koban (nomor 2 dari kanan) saat bersama dengan sejumlah tokoh gereja
Netralnews/dok.istimewa
Fransisca Tri Susanti Koban (nomor 2 dari kanan) saat bersama dengan sejumlah tokoh gereja

JAKARTA, NETRALNEWS.COM – Sidang PHI di Pengadilan Negeri Jakarta untuk kasus Fransisca Tri Susanti Koban (53), guru SD St Lukas I Pademangan, Jakarta Utara, yang dipecat oleh pihak yayasan tempat ia mengabdikan diri selama 33 tahun, yang semula dijadwalkan tanggal 26 Juni 2019 diundur menjadi 10 Juli 2019.

Tim pengacara Fransisca sempat melakukan pertemuan dengan Ketua Dewan Pembina Yayasan Pendidikan Umum St. Lukas, Romo Gories, untuk mencoba menjadi mediator pihak Fransisca dengan pihak Yayasan Pendidikan Umum St. Lukas, sebelum sidang putusan PHI dilaksanakan.

Namun, hingga berita ini diturunkan, kelanjutan upaya mediasi belum berjalan sebagaimana diharapkan. Netralnews.com telah berusaha menanyakan kelanjutan mediasi kepada Romo Gories namun beliau tidak memberikan jawaban. 

Seperti telah diberitakan sebelumnya, kasus yang dialami Fransisca viral di media sosial setelah nasib buruk yang dialaminya ditulis dalam akun Facebook atas nama Birgaldo Sinaga.

Kasus pemecatan berlarut karena Fransisca menolak dan melawan keputusan PHK yang telah dikeluarkan yayasan. "Saya ingin kembali mengajar. Menjadi guru lagi. Bisa bertemu dengan anak murid saya lagi," tuturnya.

Ketika dikonfirmasi ulang tentang tuntutannya kepada pihak Yayasan Pendidikan Umum St Lukas, Fransisca kembali menyatakan bahwa ia konsisten dengan harapannya sejak awal yakni meminta pihak Yayasan Pendidikan Umum St. Lukas agar mempekerjakannya kembali di unit SD St Lukas I.

“Tuntutan saya kembali bekerja sesuai dengan Nota Anjuran dari Sudin Tenakertrans Jakarta Utara. Saya tetap pada prinsip saya bahwa PHK dengan tuduhan saya melakukan pelanggaran berat adalah tidak beralasan. Bagi saya, harapan itu sebagai wujud menegakkan kehormatan saya di mata anak-anak didik dan orangtua murid,” tegas Fransisca.

Menurut Fransisca, tuntutannya sederhana, bukan karena alasan uang atau jumlah pesangon tetapi penegakan kebenaran bahwa dirinya telah menjadi korban dari praktik kesewenang-wenangan.

“Sejak awal, saya tidak pernah menyebutkan tentang kompensasi atau uang. Karena bukan itu yang saya harapkan,” kata Fransisca.

Fransisca ingin agar pengungkapan kebenaran, bila memang harus melalui pengadilan, bisa diketahui publik dan menjadi pelajaran bersama. Ia ingin membuktikan bahwa ia tidak pernah melakukan pelanggaran, apalagi pelanggaran berat seperti yang dituduhkan, apalagi korupsi layaknya penjahat.

“Saya hanya minta mereka membuktikan tuduhan terhadap saya. Saya tidak pernah melakukan kejahatan seperti yang mereka sebutkan,” tambahnya.

Fransisca juga sadar bahwa akibat kasusnya menjadi viral, sejumlah pihak sangat menyayangkan karena nama Gereja Katolik, khususnya di Keuskupan Agung Jakarta, ikut tercoreng nama baiknya. Ia tak ada niat sebersit pun melakukan seperti apa yang dituduhkannya itu.

“Ada yang menganggap saya telah ‘lompat pagar” karena menganggap semestinya cukup diselesaikan di internal yayasan. Tetapi kasus menjadi terbuka dan dianggap mempermalukan citra Gereja. Jujur, itu bukan tujuan saya. Ini persoalan ketidakadilan yang juga menjadi pesan Yesus Kristus agar diwujudkan oleh Gereja. Dan saya tetap setia menjadi pengikut Yesus,” papar Fransisca.

Menurut pengamatan Fransisca terkait kasus yang dialaminya, ada kecenderungan pengungkapan kebenaran menjadi sulit karena seolah terkait kebijakan yang dikeluarkan secara berjamaah oleh sejumlah oknum.

“Tindakan sewenang-wenang terhadap saya, seolah dilakukan secara berjamaah,” keluh Fransisca.

Fransisca berharap pihak yang menuduhnya “keluar pagar” dapat merunut kembali bagaimana proses ini bergulir sebab ia berulang kali sudah berusaha memprosesnya di  tingkat internal tetapi respons yang diberikan tidak sesuai dengan yang ia harapkan.

Ke depannya, Fransisca berharap agar Gereja Katolik bila memang merasa terdampak oleh kasus ini, tidak melakukan pembiaran terhadap kasus-kasus ketidakadilan sekecil apa pun. Apalagi bila itu terjadi dalam lingkup umatnya sendiri.

“Saya berharap tidak ada penindasan terhadap guru khsususnya dalam lingkup sekolah Katolik. Juga tidak ada penindasan terhadap kaum perempuan dan kaum lemah,” kata Fransisca berharap.

Ia masih menambahkan, “Tokoh gereja sering menyerukan semboyan ‘option and action for the poor’. Semoga semboyan itu bukan sekadar retorika dan jargon semata,” pungkas Fransisca.

Terhadap kasus yang dialami Fransisca, Pengawas Dinas Pendidikan Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, Ismu Wiyono, mengaku baru tahu bahwa kasus Fransisca ternyata masih belum selesai.  Di tahun 2018, ia sempat menjadi mediator antara Fransisca dengan Yayasan.

“Saat perkara masih di tingkat wilayah, saya sudah mengadakan beberap pendekatan penyelesaian, bahkan saya mediasi dengan pihak dinas, juga dengan yayasan. Saya pikir sudah selesai. Jadi cukup lama perkara ini,” tutur Ismu, hari Senin (1/7/2019).

Namun, terkait pemutusan hubungan kerja (PHK) menurut Ismu, itu hubungan antara Fransisca dengan Yayasan St Lukas. Pihak Dinas pendidikan tidak memiliki wewenang apapun.

“Itu pribadi Bu Fransiska dengan Yayasan. Masalah pemutusan hubungan kerja tidak ada kaitannya dengan saya. Hal tersebut mutlak penilaiannya ada di Yayasan,” tandas Ismu.

Sementara itu, pihak pengurus yayasan dan pengacara yayasan saat dihubungi tidak pernah memberikan jawaban.

Editor : Taat Ujianto