• News

  • Pendidikan

Viral Kasus Pemecatan Guru SD St Lukas, Fransisca Ajukan Naik Kasasi

Fransisca Tri Susanti Koban (4 dari kanan) bersama rekan-rekannya
Netralnews/Istimewa
Fransisca Tri Susanti Koban (4 dari kanan) bersama rekan-rekannya

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Kasus pemecatan Fransisca Tri Susanti Koban (53), guru SD St. Lukas I Pademangan, Jakarta Utara, yang sempat viral di media sosial belum berakhir.

Sebelumnya, kasus tersebut  sudah diputuskan dalam sidang Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Rabu (10/7/2019).

Fransisca selaku pihak Tergugat, dituding oleh pihak Yayasan Pendidikan Umum St. Lukas telah "melakukan usaha maupun tindakan dalam bidang politik/ idiologi/ dan lain-lain baik secara perorangan maupun bersama-sama, yang dapat mengganggu suasana dan ketenangan kerja".

Alasan lain yang diajukan pihak penggugat adalah "melakukan usaha/tindakan baik secara perorangan maupun bersama, baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat merugikan Yayasan baik citra, moral, maupun material."

Oleh sebab itu, Penggugat mengenakan sanksi kepada Tergugat berupa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Dalam Sidang PHI yang diketuai Mochammad Djoenaedie SH, MH, pada intinya menyatakan, "pertama, gugatan tidak berdasar hukum. Kedua, tuduhan tidak terbukti. Ketiga, mengabulkan PHK dengan alasan disharmonis. Keempat, menghukum Penggugat membayar kompensasi dua kali ketentuan kepada Tergugat. Dan kelima, menghukum Penggugat membayar upah proses 6 bulan kepada Tergugat."

Putusan Hakim dibacakan Majelis Hakim PHI dalam sidang terbuka. Sementara pihak Penggugat maupun Tim Kuasa Hukum yang ditunjuk tidak hadir dalam sidang pembacaan putusan.

Menanggapi putusan itu, Fransisca sempat mengaku lega kerena putusan tersebut menunjukkan bahwa apa yang dituduhkan pihak yayasan tidak terbukti. Akan tetapi, setelah mengkaji  salinan putusan, Fransisca memutuskan naik Kasasi.

"Ada sejumlah kejanggalan dalam putusan itu. Selain itu, ada juga satu janji yayasan yang tidak ditepati oleh pihak Yayasan yakni terkait hak-hak saya tentang Tunjangan Sertifikasi. Setelah menimbang satu dan lainnya, saya memutuskan naik Kasasi," tutur Fransisca kepada Netralnews, Senin (5/8/2019).

Yang diharapkan oleh Fransisca ternyata masih tetap sama.

"Tuntutan saya masih tetap sama, saya ingin kembali mengajar. Menjadi guru lagi. Bisa bertemu dengan anak murid saya lagi," katanya.

Surat pernyataan dan memori kasasi sudah disampaikan ke Pengadilan Negeri Jakarta, Senin, 5 Agustus 2019

"Iya, tadi siang sudah saya ajukan bersama teman-teman yang selama ini bersimpati dan memberikan dukungan kepada saya," kata Fransisca.

Kasus Fransisca, beberapa waktu lalu, sempat diangkat oleh Majalah Hidup edisi 31 tanggal 4 Agustus 2019. Kepada wartawan Majalah Hidup, Kuasa Hukum Yayasan Pendidikan Umum St Lukas, J. Doddy Priambodo mengatakan bahwa salah satu alasan PHK adalah karena Fransisca melakukan pelanggaran.

Bentuk konkrit pelanggaran yang disebut Doddy adalah provokasi yakni mengumpulkan aspirasi.

"Mengumpulkan aspirasi tidak salah, penyampaiannya juga tidak salah. Tapi cara menyampaikannya, protesnya terhadap kebijakan itu kemudian mengganggu suasana kerja seluruhnya," terang Doddy.

Menurut Doddy, guru dan karyawan disibukkan dengan protes dan bukan lagi dengan pekerjaan yang seharusnya dilakukan. Ia juga menyebutkan bahwa 4 dari sekitar 15-20 pekerja yang awalnya ikut memprotes belakangan mencabut tanda tangan mereka.

Dengan adanya 4 pekerja yang mencabut tanda tangan, Doddy berpendapat, "Artinya, bagi kami, itu bukan inisiatif dari pekerja-pekerja ini. Atas dasar itulah kemudian dilakukan PHK," imbuh Doddy.

Akan tetapi, saat sidang PHI, kuasa hukum Yayasan Pendidikan Umum St. Lukas bukan lagi Doddy tetapi B. Woeryono, yakni Konsultan Hukum Majelis Pendidikan Katolik Keuskupan Agung Jakarta (MPK-KAJ).

MPK-KAJ beranggotakan Lembaga Pendidikan Katolik (LPK) di KAJ yang seharusnya berfungsi memfasilitasi, mengkoordinasi, dan memediasi LPK.

Dalam kasus konflik Fransiska dengan Yayasan Pendidikan Umum St. Lukas, MPK konon sempat membantu memediasi namun mengalami kebuntuan.

Ketua MPK, Pastor Yohanes Heru Hendarto, SJ, mengatakan bahwa MPK tidak bisa berbuat apa-apa jika konflik dalam LPK telah dibawa ke ranah hukum.  Anehnya, mengapa kuasa hukum dalam sidang PHI adalah anggota Tim Hukum MPK?

Terhadap hal ini, Pastor Heru menerangkan, "MPK adalah badan Gerejani, bukan badan hukum. MPK berada di posisi sulit," terangnya.

Menanggapi bahwa peran B Woeryono sebagai kuasa hukum Yayasan Pendidikan Umum St Lukas dan sekaligus sebagai konsultan hukum di MPK, Pastor Heru menjelaskan bahwa B. Woeryono tidak dibayar selama menjadi konsultan hukum di MPK. Adalah kebebasannya untuk membela siapapun.

Editor : Taat Ujianto