• News

  • Pendidikan

KPAI Lakukan Pengawasan Meninggalnya Calon Paskibraka, Ini Hasilnya

Ilustrasi KPAI
dok.Istimewa
Ilustrasi KPAI

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) lakukan pengawasan pada kasus meninggalnya seorang anak berusia 16 tahun berinisial AQ di Tangerang Selatan.

Kata Komisioner KPAI Jasra Putra, pihaknya melakukan pengawasan selama 10 hari atas kasus tersebut. Berdasarkan hasil pertemuan dengan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan diketahui bahwa tidak adanya SOP yang mengatur kegiatan pelatihan Paskibraka.

Kata Jasra, sejak kejadian AQ meninggal, senior yang selama ini ditugaskan melatih, langsung diganti militer. Dispora juga mengakui belum mempunyai fasilitas terkonsentrasi untuk pembinaan paskibra, bahkan penempatannya di hotel, padahal mereka punya tempat seperti asrama di tonic dan lain-lain yang harusnya bekerjasama dengan TNI dan Polri.

Sedangkan hasil penemuan dengan orangtua AQ, diketahui bahwa jelang empat hari setelah anaknya meninggal, orang tua memberanikan diri untuk membuka handphone ananda AQ dan terdapat bukti-bukti perlakuan dari senior, yakni foto-foto anak yang sudah diserahkan ke kepolisian.

"Barulah orang tua menduga benar adanya ananda AQ meninggal karena kegiatan pelatihan Paskibraka," kata Jasra saat konferensi pers, Senin (12/8/2019).

Kata Jasra, orang tua berubah pikiran tidak menuntut senior sebagai pelaku.  Keluarga korban memberi surat keterangan dan pernyataan ke polisi mengenai kronologi kondisi AQ sampai dibawa ke rumah sakit.

"Sampai hari ini, orang tua masih menunjukkan rasa tidak terima atas kondisi ini. Karena menanggap anaknya adalah anak yang sehat dan ceria," kata dia.

Menurut KPAI, kematian AQ Paskibra Tangerang Selatan yang meninggal perlu dilakukan penyelidikan lebih terang benderang agar kejanggalan-kejanggalan tersebut bisa disampaikan kepada publik dan terkhusus kepada keluarga korban dan meminta kepolisian untuk melakukan penyelidikan. "Tentu kita mendukung kalau hasil penyelidikan awal bisa disampaikan hasilnya menjelang 17 Agustus 2019," kata dia.

Disampaikan Jasra, menurut Permenpora Nomor 65 Tahun 2015 tentang pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan pasukan pengibar Bendera Pusaka maka pihak yang bertanggungjawab atas kematian AQ adalah Pemerintah Tangerang Selatan dalam hal ini Walikota Tangerang Selatan, namun sampai saat ini tidak ada pernyataan apapun terkait peristiwa tersebut atau permintaan maaf di ranah publik.

Menurutnya, perbaikan dan evaluasi total harus dilakukan oleh Pemerintah Tangerang Selatan terhadap penyelenggaraan Paskibra baik yang sedang berlangsung maupun kegiatan dimasa mendatang. Perbaikan tersebut misalnya memastikan para pihak yang bekerja dengan anak memahami dan terlatih terkait perlindungan anak, disamping keterampilan kepaskibrakaan.

Termasuk dalam membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam menjalankan Paskibraka. Child Save Guardance atau pedoman bekerja bersama anak tidak boleh juga menggunakan kekerasan.

"Mempermalukan anak di depan temannya atau pihak lain serta tidak boleh berduaan dengan anak di tempat sepi. Kemudian memotong mata rantai kekerasan yang masih menjadi kultur dalam penyelenggaran kegiatan tersebut," tegas Jasra.

Menurut KPAI, ini peringatan bagi Bupati/Waiikota, Gubernur serta penyelenggara Paskibraka Nasional yang sedang mempersiapkan Paskibraka 17 Agustus 2019 untuk memperhatikan perlindungan anak selama proses pembinaan dan karantina.

"Jangan sampai kematian AQ terulang lagi ditempat atau daerah lain. Oleh sebab itu perlindungan anak dengan berbagai posisi dalam persiapan tersebut dipastikan aman, nyaman dan ramah bagi anak anak. Sehingga anak-anak bisa berpanisipasi secara baik selama proses kegiatan tersebut," harap KPAI.

Reporter : Martina Rosa Dwi Lestari
Editor : Tommy Satria Ismaya Cahya