• News

  • Pendidikan

Ini Delapan Alasan FSGI Dukung Moratorium UN

Ujian nasional (smartekselensiaindonesia.com)
Ujian nasional (smartekselensiaindonesia.com)

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), sebagai organisasi profesi guru menyuarakan penolakan Ujian Nasional (UN) sebagai penentu kelulusan siswa dan kosisten membuka posko pengaduan UN sejak 2011-2016.

FSGI juga sangat menyayangkan pernyataan Wakil Presiden Jusuf Kalla dan menyerukan Presiden Jokowi mendukung Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) untuk mematuhi keputusan Mahkamah Agung tentang UN yang sudah ikrah sejak 2009. 
Usulan moratorium sudah dilakukan sejak lama oleh FSGI, melalui perjuangan yang panjang bertahun-tahun diluar Pengadilan dengan cara berdialog dengan lembaga eksekutif di era Mendikbud  M.Nuh, legislatif, dan juga perjuangan melalui Pengadilan. 

“Sinyal adanya niat baik pemerintah melalui Kemendikbud Republik Indonesia yang mengakomodir aspirasi masyarakat untuk mengusulkan moratorium UN sangat dinantikan banyak pihak diantaranya peserta didik, pendidik, dan orang tua, yang merasakan kebijakan UN tidak membawa kedamaian dan kesejahteraan bagi rakyat,” ujar Sekjen FSGI (Federasi Serikat Guru Indonesia) Retno Listyrti, seperti laporan tertulis yang diterima redaksi, Senin (12/12/2016).

Retno menambahkan bahwa FSGI mewakili kelompok masyarakat menyambut gembira apabila di zaman pemerintahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan Mendikbud Muhadjir Effendi, UN benar-benar dihentikan.

"Atas niat baik, kepedulian terhadap pencapaian dan pemenuhan standar nasional pendidikan, Kami sampaikan terima kasih,” ujar Retno.

FSGI juga menyampaikan delapan alasan UN harus di moratorium:

Pertama, UN tidak terbukti meningkatkan kualitas pendidikan seperti klaim  Wapres JK, secara pedagogis UN membuat pembelajaran dan pengajaran menjadi kering, kebijakan penilaian pendidikan sebaiknya diserahkan guru dan sekolah, sementara pemerintah punya tanggungjawab mengembangkan kapasitas guru dalam mengajar dan menilai, sehingga pembelajaran menjadi lebih menyenangkan dan otentik.

Kedua, dengan standar pendidik minimal sarjana atau S1 (PP No.19 Tahun 2005 Pasal 29 ayat(1) dan belum terpenuhinya standar sarana prasarana pendidikan tidak mungkin dibuatkan soal UN yang berindikator sama di seluruh wilayah Indonesia.

Ketiga, memaksakan diri menyelenggarakan UN dengan standar soal berindikator sama adalah perbuatan yang tidak berkeadilan sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 66 ayat(2)

Keempat, sebagian besar guru Indonesia tidak bangga dengan hasil UN yang diraih anak didiknya karena mereka melihat dan mendengar sendiri proses penyebaran kunci jawaban antar siswa, soal bocor, terlalu banyak pihak berkentingan dengan hasil UN, sulit dipercaya, dan hal ini masuk pada kategori pelanggaran UN dilakukan tidak obyektif (sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 66 ayat(2)

Kelima, hasil UN yang diharapkan adalah sebuah pemetaan mutu program dan/atau satuan pendidikan,tapi kenyataan yang didapat adalah pemetaan ketidakjujuran berbagai pihak sehingga inipun termasuk pada pelanggaran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 pasal 68 huruh a.

Keenam, sepanjang UN dilaksanakan dengan rantaian yang panjang dari pusat ke daerah maka sepanjang itu pula peluang kebocoran soal begitu besar dan penyebaran kunci jawaban antar siswa sulit dibendung seiring dengan kemajuan iptek sekarang ini

Ketujuh, UN yang dijadikan sebagai penentu kelulusan peserta didik (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 pasal 68 huruh c) berpotensi dan memberi peluang dan menjadi faktor pendorong banyak pihak untuk tidak jujur, sehingga dalam masyarakat sudah berkembang pola pikir dan akan menjadi hukum kebiasaan berpendapat tentang UN menyatakan dihadapan kita hanya ada dua pilihan jujur tapi tidak lulus atau tidak jujur tapi lulus.

Kedelapan, melalui UN yang pelaksanaannya tidak obyektif,dan mutu/kompetensi lulusan diragukan maka biaya penyelenggaraan UN ratusan miliar yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak sebanding dengan harapan kepastian pengukuran mutu, dan  pencapaian tujuan pendidikan yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 pasal 4).

Reporter : Martina Rosa Dwi Lestari
Editor : Lince Eppang