• News

  • Pendidikan

FSGI: 10 Tahun UN Berjalan, Tak Mampu Dongkrak Kualitas Pendidikan

Sekretaris Jenderal FSGI Retno Listyarti menegaskan perlunya moratorium UN (Martina Rosa)
Sekretaris Jenderal FSGI Retno Listyarti menegaskan perlunya moratorium UN (Martina Rosa)

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Selama 10 tahun berjalannya Ujian Nasional (UN) sebagai penentu kelulusan dinilai tidak mampu mendongkrak kualitas pendidikan di Indonesia, seperti yang disampaikan para perwakilan Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) yang serentak melakukan konferensi pers di 11 provinsi, salah satunya diadakan di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Senin (12/12/2016).

Sekretaris Jenderal FSGI Retno Listyarti mengatakan, dari hasil pemantauan FSGI, pelaksanaan UN sejak 2011 hingga 2016 terjadi kebocoran soal UN dan kecurangan UN semakin masif dari tahun ke tahun.

"Dulu kebocoran soal, kunci jawaban UN menggunakan kertas, beralih ke pesan singkat kemudian sekarang ke WhatsApp. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) juga mempengaruhi. Guru kurang 'melek' sedangkan siswanya lebih jago menggunakan teknologi," papar Retno.

UN di lapangan juga menimbulkan persepsi kepada siswa, yakni siswa seperti memiliki mentalitas layaknya orang judi. Sehingga siapa yang mendapatkan bocoran soal ataupun kunci jawaban, berarti dia yang sedang beruntung.

Retno juga mengatakan, kenyataan di lapangan, UN membuat guru dan siswa hanya belajar sesuai kisi-kisi UN. "Learning yang sesungguhnya menjadi hilang. Tidak ada skills development yang bertujuan untuk menyiapkan siswa memiliki life skills yang akan sangat mereka butuhkan dalam kehidupan sehari-hari," kata Retno.

Selama penyelenggaraan UN, FSGI juga menilai pemerintah abai terhadap pelayanan pendidikan berkualitas karena lebih sibuk mengevaluasi di tahap akhir, bukan saat proses pembelajaran.

"Jadi anak di suruh ujian, ujian, ujian untuk menilai tingkat kompetensinya, tanpa mengevaluasi saat proses belajar, sekolah ini kurang kompetensinya dalam hal apa, kemudian diperbaiki, didukung fasilitasnya kemudian dalam jangka beberapa bulan di tilik kembali perkembangannya seharusnya," jelas Retno.

Selama penyelenggaraan UN, hasil pemetaan juga belum dirasakan, padahal pemetaan nasional dibutuhkan untuk memastikan terpenuhinya hak setiap anak mendapatkan layanan pendidikan bermutu.

"Hal ini juga diperparah dengan kebijakan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). Sehingga murid ketika ujian berpikir, nanti juga ada remedial, ketika remedial anak juga berpikir, 'kalau sudah remedial pasti nilainya di KKM'. Ini konsep KKM yang salah kaprah," kata Retno.

Reporter : Martina Rosa Dwi Lestari
Editor : Lince Eppang