• News

  • Pendidikan

Sekolah Bisa Himpun Dana dari Masyarakat, FSGI: Jangan Ulang Kesalahan Lama

Sekretaris Jenderal FSGI Retno Listyarti menegaskan perlunya moratorium UN (Martina Rosa)
Sekretaris Jenderal FSGI Retno Listyarti menegaskan perlunya moratorium UN (Martina Rosa)

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Retno Listyarti mengatakan kebijakan sekolah dalam menghimpun dana untuk masyarakat suatu kemunduran.

"Kebijakan menghimpun dana dari masyarakat memang bisa, tetapi bagi FSGI ini merupakan kemunduran. Karena kebijakan ini sangat potensial menjadi beban masyarakat," ujar Retno di Jakarta, Jumat (13/1/2017).

Negara memindahkan sebagian tanggungjawab pembiayaan kepada orang tua siswa melalui keputusan komite sekolah.

Padahal pengalaman sebelumnya, dana masyarakat banyak yang disalahgunakan oleh oknum-oknum pendidikan.

"Jika diterapkan mana diperlukan sistem pengawasan ketat dan efektif. Jangan mengulang kesalahan lama," imbuh dia.

Sebaiknya pemerintah memenuhi perintah UUD tentang kewajiban pemerintah memenuhi wajib belajar 9 tahun yang sekarang ini sudah ditingkatkan menjadi 12 tahun.

Transparan Sementara itu, pemerhati pendidikan Totok Amien Soefijanto mengatakan sumbangan masyarakat secara sukarela untuk bantuan sekolah harus dilakukan secara transparan dan diaudit setiap tiga bulan sekali.

"Tatakelola yang baik dapat menerapkan konsep 'public-private partnership'. Peluang untuk penyimpangan dan korupsi dapat ditekan habis dengan sistem audit yang ketat," tutur Totok.

Totok mencontohkan dalam, penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS) dengan melibatkan orang tua, donatur, sponsor, dan alumni.

"Pelaporan juga harus rutin per tiga bulan secara terbuka di tingkat sekolah sedangkan audit bisa dilakukan orang tua dan alumni," jelas Totok.

Totok menjelaskan secara normatif rencana Mendikbud dapat dimengerti sebab secara makro ekonomi, anggaran negara tidak cukup membiayai pendidikan hingga 12 tahun. Persoalannya, pendidikan gratis itu sudah menjadi jargon standar pilkada dan pemilu.

Dikatakannya ada beberapa provinsi, termasuk DKI Jakarta yang bahkan memiliki aturan melarang segala bentuk pungutan atau sumbangan.

Editor : Lince Eppang
Sumber : Antara