• News

  • Persona

Akun Gerindra Tidak Setuju Kejagung Tolak CPNS LGBT, Ini Alasannya

Gerakan LGBT.
AARP
Gerakan LGBT.

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Akun Twitter resmi Partai Gerindra menyatakan tidak setuju dengan kebijakan Kejaksaan Agung (Kejagung) yang menolak Calon Pegawai Negeri Sipil ( CPNS) dari kaum lesbian, gay, biseksual dan transgender ( LGBT).

"Yang terhormat @KejaksaanRI, kami tidak setuju dengan keputusan penolakan Kejaksaan Agung terhadap Calon Pegawai Negeri Sipil ( CPNS) dengan orientasi seksual LGBT. #SuaraGerindra," tulis @Gerindra, Kamis (28/11/2019).

Alasan akun Gerindra tidak setuju dengan kebijakan itu karena kaum LGBT berhak mendapatkan semua haknya sebagai warga negara.

"Kaum LGBT tetap berhak mendapatkan semua haknya sebagai warga negara. Satu-satunya hak yang tidak mereka peroleh adalah hak untuk mengekspose dan mengembangkan perilakunya bersama dan kepada masyarakat umum. #SuaraGerindra @KejaksaanRI," cuit @Gerindra.

Selain itu, akun Gerindra menilai, penolakan Kejagung terhadap kaum LGBT sebagai CPNS bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.

"Penolakan yang dilakukan terhadap kaum LGBT sebagi CPNS oleh @KejaksaanRI sangat tidak sesuai dan bertentangan dengan nilai Pancasila khususnya sila Ketuhanan Yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab. #SuaraGerindra," paparnya.

"Semua warga negara Indonesia mempunyai hak dan kewajiban. Ada pun kewajiban dasar LGBT adalah menghormati dan mengikuti hukum serta nilai tertinggi di Indonesia yakni nilai dan norma Pancasila. #SuaraGerindra @KejaksaanRI," tegas @Gerindra.

Karena itu, Akun Gerindra menyebut, Kejagung sebagai salah satu lembaga hukum seharusnya sangat memahami dasar hukum terhadap masalah penolakan LGBT menjadi CPNS ini.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung sudah menegaskan bahwa CPNS yang melamar tidak memiliki orientasi seksual yang berbeda. Juru bicara Kejaksaan Agung Mukri mengatakan, pihaknya ingin pelamar CPNS Kejagung adalah orang-orang yang normal dan wajar.

"Kami ingin yang normal-normal lah, wajar-wajar. Kita tidak mau yang aneh-aneh. Supaya mengarahkannya tidak ada yang ya… gitulah," kata Mukri di kantornya, Kamis (21/11/2019).Akun Gerindra Tidak Setuju Kejagung Tolak CPNS LGBT, Ini Alasannya

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Akun Twitter resmi Partai Gerindra menyatakan tidak setuju dengan kebijakan Kejaksaan Agung (Kejagung) yang menolak Calon Pegawai Negeri Sipil ( CPNS) dari kaum lesbian, gay, biseksual dan transgender ( LGBT).

"Yang terhormat @KejaksaanRI, kami tidak setuju dengan keputusan penolakan Kejaksaan Agung terhadap Calon Pegawai Negeri Sipil ( CPNS) dengan orientasi seksual LGBT. #SuaraGerindra," tulis @Gerindra, Kamis (28/11/2019).

Alasan akun Gerindra tidak setuju dengan kebijakan itu karena kaum LGBT berhak mendapatkan semua haknya sebagai warga negara.

"Kaum LGBT tetap berhak mendapatkan semua haknya sebagai warga negara. Satu-satunya hak yang tidak mereka peroleh adalah hak untuk mengekspose dan mengembangkan perilakunya bersama dan kepada masyarakat umum. #SuaraGerindra @KejaksaanRI," cuit @Gerindra.

Selain itu, akun Gerindra menilai, penolakan Kejagung terhadap kaum LGBT sebagai CPNS bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.

"Penolakan yang dilakukan terhadap kaum LGBT sebagi CPNS oleh @KejaksaanRI sangat tidak sesuai dan bertentangan dengan nilai Pancasila khususnya sila Ketuhanan Yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab. #SuaraGerindra," paparnya.

"Semua warga negara Indonesia mempunyai hak dan kewajiban. Ada pun kewajiban dasar LGBT adalah menghormati dan mengikuti hukum serta nilai tertinggi di Indonesia yakni nilai dan norma Pancasila. #SuaraGerindra @KejaksaanRI," tegas @Gerindra.

Karena itu, Akun Gerindra menyebut, Kejagung sebagai salah satu lembaga hukum seharusnya sangat memahami dasar hukum terhadap masalah penolakan LGBT menjadi CPNS ini.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung sudah menegaskan bahwa CPNS yang melamar tidak memiliki orientasi seksual yang berbeda. Juru bicara Kejaksaan Agung Mukri mengatakan, pihaknya ingin pelamar CPNS Kejagung adalah orang-orang yang normal dan wajar.

"Kami ingin yang normal-normal lah, wajar-wajar. Kita tidak mau yang aneh-aneh. Supaya mengarahkannya tidak ada yang ya… gitulah," kata Mukri di kantornya, Kamis (21/11/2019).

 

Reporter : Adiel Manafe
Editor : Widita Fembrian