• News

  • Politik

Pengamat Ekonomi Ini Sebut, Kenaikan BBM Bisa Gerus Elektabilitas Jokowi

Ketua Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Salamuddin Daeng
Istimewa
Ketua Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Salamuddin Daeng

JAKARTA, NNC - Pengamat Ekonomi Politik, Salamudin Daeng mengatakan salah satu tantangan Joko Widodo di Pilpres 2019 adalah kebijakan kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM).

Menurutnya, diakhir pemerintahanya Jokowi-JK dibuat dilema oleh permasalahan BBM. Kenaikan harga BBM jenis dan sekecil apapun pasti akan mempengaruhi elektabilitas Jokowi sebagai petahana di Pilpres 2019.

"Namun disisi lain, kalau BBM tidak mengalami perubahan maka sudah pasti Pertamina bangkrut dikarenakan BBM sudah tidak lagi disubsidi pemerintah melalui APBN," kata Salamudin dalam keterangannya kepada wartawan di Jakarta, Minggu (15/4/2018).

Menurut  Ketua Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) itu, bahwa dalam sistem pengelolaan BBM dan sistem ekonomi yang ultra konservatif sebagaimana sering dikemukakan Dr Rizal Ramli, maka ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh pemerintah agar harga BBM stabil dan perusahaan BUMN Pertamina tidak bangkrut.

Pertama, jelas Salamuddin, pemerintah harus menjaga agar tidak terjadi inflasi karena inflasi akan mempengaruhi biaya produksi BBM.

"Pemerintah bersama Bank Indonesia (BI) dapat bekerjasama untuk memastikan inflasi nol. Sekarang ini inflasi berada pada kisaran 4 (+/-1) persen," kata dia.

Kedua, pemerintah harus melakukan berbagai langkah agar harga minyak mentah tidak berubah Sebab harga minyak mentah merupakan komponen utama untuk memproduksi BBM.

"Harga minyak mentah harus dijaga pemerintah agar tidak melebihi USD 50/ barel. Dengan demikian harga produk BBM stabil dan bisa lebih murah," urainya.

Ketiga, pemerintah bersama BI harus bekerja keras menjamin stabilitas nilai tukar. Mengingat minyak mentah dibeli dengan mata uang dolar Amerika.

"Kenaikan nilai tukar dolar terhadap mata uang rupiah akan langsung mempengaruhi biaya pembelian minyak mentah dan biaya impor BBM," tuturnya.

Keempat, pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan, harus menjamin tidak ada kenaikan pajak karena pajak merupakan pungutan langsung dalam rantai suplai pengadaan BBM.

"Jadi, berbagai jenis pajak dalam rantai suplai pengadaan BBM merupakan penghambat bagi harga BBM murah bagi masyarakat," tegasnya.

Kelima, pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri, harus menjamin bahwa tidak ada kenaikan pungutan Pemerintah Daerah (Pemda) dalam proses distribusi BBM kepada rakyat.

"Bila perlu pungutan Pemerintah Daerah ditiadakan. Selama ini pungutan pemerintah daerah masih cukup tinggi dapat mencapai 10 %," ungkap dia.

Keenam, pemerintah bersama Bank Indonesia harus bekerja keras agar bunga bank rendah karena bunga bank Indonesia yang tinggi menjadi penyebab mahalnya ongkos produksi BBM dalam negeri, dikarenakan perusahaan yang bergerak dalam rantai suplai BBM harus menutup beban bunga yang besar.

"Sebagaimana kita ketahui instruksi Bank Indonesia kepada bank untuk menurunkan suku bunga tidak ditaati perbankan,"jelas Daeng.

Ketujuh, pemerintah harus memperjuangkan sumber utang murah bagi BUMN Pertamina, dikarenakan beban bunga utang Pertamina terutama dari Global Bond cukup mahal berkisar antara 6-7%.

Dijelaskan, saat ini, Pertamina menanggung utang sekitar Rp 137 triliun dari pasar keuangan.

Oleh karena itu Salamuddin menyarankan, pemerintah harus membantu Pertamina agar bisa dapat utang dengan bunga sangat rendah. Sehingga bisa membayar beban utang yang ditanggung perusahaan BUMN tersebut dan sekaligus membantu pemerintah dalam mendistribusikan BBM satu harga.

"Semoga catatan ini dapat membantu pemerintah Jokowi dalam mempertahankan dan bahkan meningkatkan elektabilitasnya yang semakin tergerus akibat berbagai kebijakan yang kurang patuh pada amanat Trisakti yang menjadi visi pemerintahannya. Sementara Pemilu 2019 sudah sangat dekat,"imbuh Salamuddin.

Reporter : Dominikus Lewuk
Editor : Nazaruli