• News

  • Politik

Lion Air Kerap Bermasalah, YLKI: Sanksi Dari Kemenhub Lembek!

Diskusi publik yang mengusung tema 'Awan Hitam Penerbangan Kita'
NNC/Adiel Manafe
Diskusi publik yang mengusung tema 'Awan Hitam Penerbangan Kita'

JAKARTA, NNC - Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi menilai, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terlalu lembek dalam memberikan sanksi kepada maskapai Lion Air.

Padahal, Tulus menyebut, maskapai berlogo singa merah tersebut kerap bermasalah. Terbaru, pesawat Lion Air JT 610 rute Jakarta-Pangkalpinang jatuh di perairan Karawang, Jawa Barat pada Senin (29/10/2018).

"Saya kira Kemenhub ini agak lembek ya memberikan sanksi terhadap Lion Air ini. Padahal maskapai ini sudah seringkali bermasalah, kerap melakukan pelanggaran," kata Tulus dalam diskusi publik yang mengusung tema 'Awan Hitam Penerbangan Kita' di kawasan Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (3/11/2018).

Menurutnya, jika sanksi yang diberikan kepada Lion Air sebatas rotasi atau pergantian direktur atau teknisi, maka sanksi itu tak setimpal dengan pelanggaran yang dilakukan.

"Sanksi Kemenhub ini lembek. Tidak cukup hanya menggeser Direktur Teknik, mengaudit tarif. Saya tidak berani menyimpulkan (ada) cincai (ada kesepakatan terselubung). Tapi saya melihat sanksi yang diberikan dan pelanggaran itu tidak sinkron," tukasnya.

Selain itu, Tulus berpendapat, Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) sendiri sudah mengungkapkan bahwa ada kesalahan yang terjadi sebelum pesawat dengan nomor penerbangan JT 610 lepas landas dari Bandara Soekarno–Hatta, Tangerang, Banten. Namun, Kemenhub masih belum bisa memberikan sanksi tegas kepada Lion Air.

"Oke lihat hasil KNKT, tapi Lion Air sudah murni melakukan pelanggaran. Bahkan bukan kali ini saja, namun sebelum-sebelumnya pelanggaran tersebut juga kerap terjadi," tegasnya.

Untuk itu, dirinya pun mengaku mendesak Dirjen Penerbangan Udara untuk melakukan pengawasan. Hal itu termasuk melakukan pengawasan kepada setiap maskapai penerbangan yang ada di Indonesia.

"Saya juga mendesak Dirjen Penerbangan Udara terhadap pengawasan. Sudah mampu nggak melakukan pengawasan?" sebutnya.

Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyebut bakal berikan sanksi kepada pihak yang dianggap bertanggung jawab atas kecelakaan pesawat Lion Air JT 610 PK-LQP.
Namun sanksi itu baru bisa diberikan setelah KNKT melakukan penyelidikan dan mengetahui penyebab jatuhnya pesawat Lion Air JT 610 PK-LQP.

"Kementerian Perhubungan hingga saat ini masih menunggu hasil penyelidikan yang dilakukan oleh KNKT. Apabila memang ada kelalaian dari pihak maskapai, kami akan memberikan sanksi tegas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," kata Budi Karya Sumadi di Posko JICT 2, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Selasa (30/10/2018).

Budi mengungkapkan, sanksi yang bakal diberikan diatur oleh beberapa level peraturan sesuai tingkat kesalahannya, entah itu kesalahan manajemen, kesalahan pada mesin pesawat, kesalahan kru, atau kesalahan dari Standard Operasional Prosedur (SOP).

"Sanksi baru bisa dilakukan setelah kita tahu apakah kesalahannya itu karena menajemen, pesawat atau karena kru, atau karena SOP," ujar Budi.

"Sanksi itu diatur oleh beberapa level peraturan baik peraturan umum, khusus dan peraturan menteri. Ini pasti ada sanksi, namun kepada siapa sanksi ditujukan akan diklarifikasi dan dipimpin oleh KNKT," tandasnya.

Reporter : Adiel Manafe
Editor : Wulandari Saptono