• News

  • Politik

Wow, Ternyata Ada 19,4 Persen PNS Anti-Pancasila, Begini Sikap Ketua DPR

 Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet)
NNC/Adiel Manafe
Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet)

JAKARTA, NNC - Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) mendorong semua institusi terkait untuk menyikapi dengan sangat serius data tentang rumah ibadah yang terpapar paham radikal, serta temuan Kementerian Dalam Negeri  (Kemendagri) tentang komunitas pegawai negeri sipil (PNS) yang menolak ideologi Pancasila.

Menurut Badan Intelijen Negara (BIN), dari 100 masjid milik gabungan kementerian, lembaga, dan BUMN., 41 masjid sudah terpapar paham radikal. Rinciannya, 11 masjid di kementerian, 11 masjid di lembaga, dan 21 masjid milik BUMN.

Sedangkan hasil survei oleh Kemendagri menemukan bahwa sebanyak 19,4 persen PNS di Indonesia tidak setuju dengan ideologi Pancasila.

"Pemerintah dan semua institusi terkait hendaknya tidak meremehkan dua kecenderungan itu. Sebagai sebuah kecenderungan, kedua masalah ini harus dikelola dengan penuh kebijaksanaan sebelum berkembang menjadi sebuah kekuatan yang mampu merongrong pemerintah atau mengancam keutuhan NKRI," kata Bamsoet dalam siaran persnya, Senin (19/11/2018).

Terkait banyaknya PNS yang tercatat menolak Pancasila, Bamsoet menyebut hal itu menunjukkan adanya kelemahan perekrutan Aparatur Sipil Negara (ASN) di masa lalu.

"Paling mengejutkan adalah temuan tentang 19,4 persen PNS yang menolak ideologi Pancasila. Temuan ini menggambarkan bahwa masih ada kelemahan dalam proses rekrutmen PNS di masa lalu. DPR berharap kelemahan dalam sistem rekrutmen PNS segera diperbaiki," ungkapnya.

Atas temuan ini, Bamsoet berharap pemerintah segera merumuskan langkah-langkah strategis guna merespons dua kecenderungan itu, sebab fakta dua kecenderungan itu tidak boleh dianggap remeh.

"Maka, sebelum berakumulasi dan berevolusi menjadi sebuah kekuatan, pemerintah melalui semua institusi terkait hendaknya segera merespons dua persoalan ini dengan sangat serius. Karena dua persoalan ini tumbuh dan berkembang di lingkungan birokrasi negara, pemerintah bisa dikatakan sudah kecolongan," tegasnya.

Reporter : Adiel Manafe
Editor : Wulandari Saptono